Tangani Covid-19, Pemerintah Pastikan Aspek Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi Seimbang
Merdeka.com - Pemerintah tengah berusaha menjaga keseimbangan "rem dan gas" dalam penanganan pandemi covid-19. Yaitu menyeimbangkan antara penanganan kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional.
"Strategi keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi adalah satu strategi yang diambil oleh pemerintah. Satu tahun sudah kita hidup bersama pandemi sejak kasus pertama resmi diumumkan pada 2 Maret 2021," kata Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Raden Pardede dalam webinar Indonesia Sehat dan Maju: Kebangkitan Ekonomi Pasca Pandemi pada Rabu (10/3).
Mengingat pandemi Covid-19 ini tidak akan berhenti dalam waktu singkat, maka pemerintah harus terus memastikan perekonomian berjalan. Hal ini, kata Raden, yang membuat pemerintah tidak bisa menerapkan total lockdown dalam jangka lama.
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Bagaimana polisi dapat berkontribusi dalam penanganan Covid-19? Operasi Aman Nusa II menjadi studi kasus utama yang memperlihatkan bagaimana kepolisian, dengan sumber daya dan kapasitasnya, dapat berkontribusi signifikan terhadap penanganan krisis kesehatan publik.
-
Bagaimana Kemenkes RI memperkuat kesiapsiagaan? Kemenkes berkomitmen untuk mengoptimalkan daftar patogen prioritas ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan nasional. Salah satu langkah yang diambil adalah memperkuat surveilans rutin, termasuk program ILI (Influenza-like Illness) dan SARI (Severe Acute Respiratory Infections).
-
Bagaimana cara pemerintah menekan inflasi? Lantaran yang paling penting adalah pertumbuhan inflasi intinya.Menurutnya, jika inflasi meningkat maka langkah yang dilakukan pemerintah adalah menekan inflasi dengan mengendalikan harga pangan (volatile food). Sebab, harga pangan menyumbang cukup besar terhadap inflasi.
-
Apa yang dilakukan pemerintah untuk stabilisasi beras? 'Pemerintah telah melakukan langkah dengan pengadaan beras luar negeri melalui impor dan juga melakukan stabilisasi melalui intervensi dari distribusi harga pangan, terutama beras.' ungkap Sri Mulyani.
-
Apa tujuan utama Kementan dalam menangani potensi krisis pangan? Krisis pangan harus terus diwaspadai, mengingat produksi beras di tahun 2022 hanya sekitar 31,54 juta ton. Kondisi ini diprediksi cenderung stagnan di tahun 2023 karena adanya iklim ekstrem El-Nino. Hal ini menjadikan peningkatan produksi pangan khususnya padi dan jagung menjadi upaya - upaya yang wajib untuk dilakukan.
Oleh sebab itu, menurutnya, pemerintah mengambil jalan tengah untuk menyeimbangkan penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Strategi pemerintah ini juga dilakukan untuk memastikan kelompok masyarakat yang memang harus bekerja setiap hari tetap bisa melanjutkan kehidupannya.
"Jadi memang tetap kita harus memperhitungkan bagaimana penghidupan mereka. Sehingga keseimbangan antara penanggulangan Covid-19 atau kesehatan dengan pemulihan ekonomi itu memang kita ambil dengan analogi pedal dan rem," ungkap Raden.
Diungkapkannya, penanganan pandemi di Indonesia perlahan sudah menunjukkan perbaikan. Berdasarkan data terbaru pada Maret 2021, dalam beberapa hari terakhir penambahan kasus antara 5.000 hingga 6.000, dari yang sebelumnya mencapai 14.500.
"Namun kita belum puas dengan ini dan kita terus memperbaikinya. Kita terus melakukan perbaikan-perbaikan, serta protokol kesehatan masih tetap dilakukan termasuk dengan bantuan aparat keamanan dan 3T (Tracing, Testing, Treatment)," tuturnya.
Kemenkeu: Negara Tak Ada Kata Tak Punya Dana untuk Penanganan Bencana
Kementerian Keuangan memastikan negara terus berupaya membantu masyarakat dalam menghadapi terjadinya suatu bencana. Dari sisi ketersediaan anggaran, dapat dipastikan selalu ada alokasi dari pemerintah.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengatakan, tidak ada istilah negara tidak memiliki dana untuk penanganan bencana. Bahkan, dalam kondisi tersulit pemerintah terus berupaya mencari sumber pendanaan.
"Jadi tidak ada istilah tidak ada dana," ujar Askolani dalam Rakornas BNPB, Jakarta, Rabu (10/3).
Askolani mencontohkan, beberapa tahun lalu ketika terjadi bencana tsunami di Aceh, pemerintah sampai harus menjadwal ulang pembayaran utang luar negeri baik utang pokok dan bunga. Hal ini pun mendapat dukungan dari internasional.
"Kita punya pengalaman panjang dalam menangani bencana dan bisa menyesuaikan dengan kondisi yang kita hadapi. Kita pernah menangani bencana yang masif saat tsunami Aceh. Pada waktu itu kita menggunakan seluruh sumber daya yang ada," jelasnya.
"Dan saat itu pengganggaran besar sekali, butuh pendanaan besar sampai kita melakukan penundaan pemenuhan kewajiban pelunasan utang ke luar negeri. Waktu itu internasional mendukung jadi kewajiban kita membayar pokok dan bunga itu bisa di resceduling," sambungnya.
Hasil penjadwalan ulang tersebut kemudian digunakan untuk penanganan bencana dan pasca bencana. Pemerintah membangun kembali kota kota yang hancur dihempas oleh air laut.
"Uangnya digunakan untuk menangani bencana yang sangat besar sekali pada saat itu. Dan itu kita danai, yang harusnya bayar utang kita alihkan untuk menangani bencana," jelasnya.
Selain bencana di Aceh, pemerintah juga memiliki pengalaman dalam membangun kota Palu, Sulawesi Tengah yang hancur akibat likuidasi tanah. Masalah yang dihadapi saat itu mirip dengan kasus Aceh.
"Yang terbaru, bencana yang cukup besar kita hadapi adalah di Palu, Sulawesi Tengah. Kita saat itu merelokasi dana dari beberapa kementerian untuk digunakan membangun kembali. Termasuk mitigasnya," tandasnya.
Reporter: Andina Librianty
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Perekonomian Indonesia mampu membuktikan diri menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbaik di dunia.
Baca SelengkapnyaStabilitas politik penting untuk menjaga perekonomian tetap tumbuh
Baca SelengkapnyaPernyataan Prabowo tersebut merespon pertanyaan Ganjar Pranowo saat Debat Capres KPU Minggu (9/1) malam.
Baca SelengkapnyaKetua DPR RI Puan Maharani mengingatkan Pemerintah akan pentingnya kesiapan dalam menghadapi potensi pandemi yang mungkin terjadi di masa depan.
Baca SelengkapnyaSetidaknya, ada dua upaya pemerintah menanggulangi geopolitik Timur Tengah yang berdampak kenaikan harga minyak dunia.
Baca SelengkapnyaKebijakan ini mencakup inisiatif untuk mendorong industri farmasi, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan,
Baca SelengkapnyaMendag Zulkifli Hasan menjelaskan, ekonomi Indonesia tetap melanjutkan tren pemulihan.
Baca SelengkapnyaDari semua perang yang dihadapi manusia, melawan patogen mencatatkan kematian yang paling banyak.
Baca SelengkapnyaBahkan, muncul narasi menyatakan bahwa virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19 tidak ada.
Baca SelengkapnyaPemerintah berupaya menyiapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk menjaga sektor industri.
Baca SelengkapnyaPartai Golkar menilai Airlangga Hartarto berhasil sebagai Menko Perekonomian.
Baca SelengkapnyaSaat ini Indonesia sedang dihadapkan pada tantangan besar dengan adanya iklim ekstrim El Nino.
Baca Selengkapnya