Follow
Tanggapan Kemenkeu Soal Hashtag #YangGajiKamuSiapa
Merdeka.com - Pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara 'Yang Gaji Kamu Siapa?' menjadi viral karena dikaitkan dengan Pilplres 2019. Pernyataan itu bermula ketika Rudiantara berdialog dengan salah satu Aparatur Sipil Negada (ASN) di acara forum internal Kominfo.
Atas kejadian itu, Hastag #YangGajiKamuSiapa bermunculan dan menjadi trending di media sosial Twitter. Tak sedikit netizen yang mengomentari pernyataan tersebut. Lalu, siapakah yang sebetulnya menggaji ASN selama ini?
Menjawab itu, Direktur Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Keuangan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan, pendapatan ASN selama ini bersumber dari APBN. Di mana, pendapatan tesebut ditarik melalui pajak dari masyarakat dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
-
Dimana sumber APBN berasal? Pemasukan dalam APBN berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak, penerimaan negara bukan pajak, pendapatan dari perusahaan negara, hibah dan bantuan luar negeri, serta sumber pendapatan lainnya.
-
Apa itu APBN? Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia, yang mencakup penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran, yakni dari 1 Januari hingga 31 Desember.
-
Siapa yang bertanggung jawab pada APBN? Fungsi otorisasi, APBN sebagai dasar dalam mengatur pendapatan dan belanja negara di setiap tahun. Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Apa yang dimaksud dengan APBN? APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ini merupakan rencana keuangan pemerintah yang mencakup semua pemasukan dan pengeluaran negara dalam satu tahun anggaran.
-
Bagaimana APBN mengatur perekonomian? Fungsi stabilisasi, APBN sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan dasar perekonomian. Ini dilakukan agar kondisi perekonomian Indonesia tetap stabil dan risiko gejolak di masyarakat bisa lebih diminimalisir.
-
Siapa yang buat APBN? Sebelum APBN disahkan, pemerintah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang kemudian dibahas dengan DPR untuk mencapai kesepakatan.
"(Sumbernya dari mana?) Kan dari APBN. APBN punya siapa? masyarakat. APBN itu pendapatan, ada belanja. pendapatan dari mana? Dari pajak, pajak kan dari masyarakat juga kita ambil. Terus dari penerimaan bukan pajak," kata dia saat ditemui di Jakarta, Jumat (1/2).
Kunta mengatakan, sumber pendapatan APBN tersebut sebetulnya tidak hanya digunakan sebagai gaji ASN. Lebih dari itu, pendapatan APBN juga digunakan berbagai keperluan untuk negara.
"(Selain) belanja ada untuk gaji, belanja barang jasa, modal, perlindungan sosial, transfer ke daerah. Kalau transfer ke daerah untuk gaji PNS di daerah, untuk modal juga, macam-macam, seperti itu," jelasnya.
"Intinya APBN itu dari kita untuk kita, ya kan, kita ambil dari masyarakat," tambahnya.
Seperti diketahui sebelumya, Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara menegur salag satu Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawah kementeriannya. Teguran itu dilatarbelakangi pernyataan dari salah seorang ASN yang mengaitkan dua desain stiker sosialisasi pemilu dengan nomor urut pilihan saat pilpres. Kebetulan, ASN memilih desain stiker bernomor dua dengan alasan politis.
Kemudian Menteri Rudi menegurnya dengan perkataan; "Yang Gaji Ibu Siapa?". Alhasil, banyak warganet yang salah persepsi dan mengkritik pernyataan Rudiantara itu dianggap sebagai dukungan juga terhadap pihak yang berseberangan.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Aparatur Sipil Negara atau biasa disingkat ASN adalah pilar utama dalam menjalankan roda pemerintahan di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Dengan kemampuan itu, dia menyebut DKI Jakarta memiliki kesiapan untuk menganggarkan THR dan gaji ke-13.
Baca Selengkapnya
"Pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun," Kata Presiden Joko Widodo.
Baca Selengkapnya
Manfaat Pajak tak hanya berbentuk infrastruktur. Subsidi yang diberikan pemerintah hingga bantuan sosial, merupakan manfaat dari pajak.
Baca Selengkapnya
Pajak natura tidak berlaku bagi PNS yang mendapatkan fasilitas dari kantor.
Baca Selengkapnya
Pendapatan negara jika dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan yakni 7,6 persen secara tahunan
Baca Selengkapnya
Penerimaan pajak sejak Januari-Agustus 2024 telah mencapai Rp1.196,54 triliun atau 60,16 persen dari target APBN.
Baca Selengkapnya
Hal itu terlihat dari berkembangnya investasi dari tahun ke tahun terus meningkat dan selalu melampaui target yang ditargetkan.
Baca Selengkapnya
Uang potongan tersebut tidak diberikan pada pemerintah, tetapi untuk membantu warga yang tidak punya pendapatan karena pandemi.
Baca Selengkapnya
Kontribusi tersebut berasal dari semua kelas ekonomi masyarakat, tidak hanya kelas menengah atau hanya kelas atas.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani merinci, penerimaan pajak terbesar disumbang Pajak penghasilan (PPh) Non Migas mencapai Rp593,76 triliun.
Baca Selengkapnya
PNS di daerah belum dilakukan pembayaran gaji ke-13 karena masih menunggu pencairan di bulan Juni 2024.
Baca Selengkapnya