Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tanggapan Menteri Sofyan Soal Lahan Sukanto Tanoto di Ibu Kota Baru

Tanggapan Menteri Sofyan Soal Lahan Sukanto Tanoto di Ibu Kota Baru Sofyan Djalil. ©2018 Merdeka.com/Yayu Agustini Rahayu

Merdeka.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menanggapi isu lokasi ibu kota baru yang disebut sebagian besar menempati lahan milik seorang miliuner pendiri kelompok perusahaan manufaktur Royal Golden Eagle (RGE), Sukanto Tanoto. Menurutnya, tidak penting bagi negara terkait kepemilikan tanah tersebut.

"Punya siapa tidak penting, pokoknya siapa pun, menurut ketentuan yang ada, pemerintah dalam hal ini menteri kehutanan bisa menata batas kembali. Kalau tadi ini di sini, kemudian dipotong, itu boleh. Tadi rapat kami di Bappenas begitu," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (19/8).

Sofyan mengatakan, kawasan ibu kota saat ini merupakan lahan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang kepemilikannya bisa diambil oleh pemerintah. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Kehutanan bisa mengoreksi konsesi.

Orang lain juga bertanya?

"Itu kan statusnya hutan tanah industri. Itu yang tahu menteri kehutanan, saya tidak bisa ngomong. Coba tanya menteri kehutanan," jelasnya.

"Pokoknya menurut ketentuan yang ada, Menteri Kehutanan bisa mengoreksi konsesi, yang penting adalah tanah untuk keperluan ibu kota itu masuk HTI, itu akan dikurangin dan akan dilepaskan dari HTI," paparnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Mohamad Suleman Hidayat menyampaikan, lokasi ibu kota baru di Kalimantan Timur akan menempati lahan yang sebagian besar menjadi milik Sukanto Tanoto. Lahan tersebut merupakan kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang kepemilikannya bisa diambil oleh pemerintah.

"Saya baru dikasih tahu resmi bahwa tanah itu sebagian besar tanah HTI miliknya Sukanto Tanoto, HTI yang setiap saat bisa diambil oleh pemerintah," katanya di Jakarta, Rabu (18/9).

Dengan begitu, Sukanto bisa memberikan tanah miliknya setiap saat dibutuhkan pemerintah. Namun begitu, dia mengimbau kepada pemerintah untuk bisa segera mengunci harga tanah di kawasan tersebut. Sebab, lahan itu rawan diambil-alih oleh pihak spekulan tanah.

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Menteri Hadi Berikan Kepastian Hukum Tanah IKN
Menteri Hadi Berikan Kepastian Hukum Tanah IKN

Kepastian hukum memberikan kenyamanan bagi investor untuk berinvestasi di IKN.

Baca Selengkapnya
2.086 Lahan di IKN Habis HGU
2.086 Lahan di IKN Habis HGU

Nusron menjelaskan, dari luas 2.806 hektare itu, ada sebagian lahan yang ditempati oleh penduduk.

Baca Selengkapnya
Menteri Basuki Tegaskan Pembangunan IKN Tidak Babat Hutan
Menteri Basuki Tegaskan Pembangunan IKN Tidak Babat Hutan

Dalam pembangunan IKN, Basuki menerapkan prinsip-prinsip ketat terkait kualitas, estetika, dan keberlanjutan.

Baca Selengkapnya
Wujudkan Kota Hutan Hujan Tropis yang Inklusif, Pemerintah Mulai Kegiatan Reforestasi IKN
Wujudkan Kota Hutan Hujan Tropis yang Inklusif, Pemerintah Mulai Kegiatan Reforestasi IKN

Kolaborasi ini diawali dengan perintisan pembangunan Miniatur Hutan Hujan Tropis Nusantara di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Baca Selengkapnya
Begini Status Ratusan Ribu Hektare Lahan yang Dikuasai Perusahaan Prabowo Versi Walhi
Begini Status Ratusan Ribu Hektare Lahan yang Dikuasai Perusahaan Prabowo Versi Walhi

Ketua Ombudsman Mokhamad Najih menyampaikan sudah seharusnya penguasaan yang sangat luas tidak boleh diberikan dalam bentuk Surat Hak Milik, termasuk juga HGU.

Baca Selengkapnya
Begini Nasib Gedung Pemerintah Saat Ibu Kota Pindah ke IKN Nusantara
Begini Nasib Gedung Pemerintah Saat Ibu Kota Pindah ke IKN Nusantara

Ini menyusul, rencana pemerintah untuk memindahkan usai Ibu Kota Negara ke Nusantara di Kalimantan Timur mulai 2024 nanti.

Baca Selengkapnya
2.068 Hektare Lahan di Ibu Kota Nusantara Masih Bermasalah, Menteri AHY Belum Mau Terbitkan Sertifikat
2.068 Hektare Lahan di Ibu Kota Nusantara Masih Bermasalah, Menteri AHY Belum Mau Terbitkan Sertifikat

AHY mengatakan, proses ganti rugi terhadap lahan itu jadi syarat agar tidak terjadi konflik. Dengan begitu, pihaknya baru bisa mengeluarkan sertifikat.

Baca Selengkapnya
AHY Ungkap Masih Ada 2.086 Hektare Tanah di IKN Nusantara yang Bermasalah
AHY Ungkap Masih Ada 2.086 Hektare Tanah di IKN Nusantara yang Bermasalah

AHY mengatakan, secara prinsip dasarnya pembangunan tentu harus berjalan dengan baik. Namun, katanya, warga juga harus mendapatkan keadilan.

Baca Selengkapnya
Prabowo Pastikan Berkantor di IKN Usai Dilantik: Kalau Bisa Saya Ikut Selesaikan
Prabowo Pastikan Berkantor di IKN Usai Dilantik: Kalau Bisa Saya Ikut Selesaikan

Eks Danjen Kopassus ini juga menyinggung perihal investor di IKN. Prabowo pun mengaku adalah salah satu investor di IKN.

Baca Selengkapnya
Pembebasan Lahan di IKN Habiskan Anggaran Rp2,85 Triliun
Pembebasan Lahan di IKN Habiskan Anggaran Rp2,85 Triliun

Secara rinci, realisasi pembebasan lahan di IKN untuk Januari 2024 hingga 4 Oktober 2024 sebesar Rp1,43 triliun.

Baca Selengkapnya
Mendagri Turun Tangan Tuntaskan Masalah Lahan Demi Pembangunan IKN
Mendagri Turun Tangan Tuntaskan Masalah Lahan Demi Pembangunan IKN

Sebagai Mendagri, Tito mampu mengoordinasikan pemerintah daerah untuk mendukung percepatan.

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi Instruksikan Bereskan 2.086 Ha Lahan Bermasalah di IKN, AHY Tak Ingin Grusa Grusu
Presiden Jokowi Instruksikan Bereskan 2.086 Ha Lahan Bermasalah di IKN, AHY Tak Ingin Grusa Grusu

AHY mengaku diperintahkan Presiden Jokowi untuk menangani persoalan lahan dengan pendekatan yang baik.

Baca Selengkapnya