Tangkal Dampak Corona, Pengusaha Minta Permudah Aturan Ekspor Impor

Merdeka.com - Pemerintah saat ini tengah menyiapkan paket stimulus jilid kedua untuk menghadapi dampak virus corona terhadap perekonomian Indonesia. Kebijakan ini bakal dirilis pasca pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja oleh DPR RI.

Di luar aturan tersebut, pengusaha juga meminta pemerintah untuk membuat kelonggaran aturan terkait ekspor dan impor di tengah wabah virus corona yang kini mulai menjangkiti Indonesia.

"Ekonomi memang sedang tinggi, untuk ekspor dan impor memang harusnya ada relaksasi. Terutama untuk impor, terutama bahan baku dan penolong dimudahkan," kata Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani di Jakarta, Kamis (5/3).

Rosan mengatakan, permintaan tersebut dia luncurkan lantaran China merupakan importir terbesar di Indonesia. Kasus virus corona kemudian membuat China mengalami kendala dari sisi supply barang ke Tanah Air.

"Kita minta untuk kemudahan dalam rangka mencari substitusi dan juga negara-negara lain walaupun tidak gampang," dia menambahkan.

Dia melanjutkan, perangkat elektronik seperti laptop dan layar datar asal China merupakan komoditas impor yang paling terkena dampak akibat virus corona. Dia pun memohon pemerintah memberikan relaksasi kebijakan untuk importasi barang elektronik.

"Karena ternyata kalau kita lihat lagi, Wuhan itu Detroit-nya China. Dari total impor asal China, hampir 50 persen dari Wuhan. Jadi itu juga yang memang harus diantisipasi," ujar Rosan.

Menurutnya, ada beberapa bentuk relaksasi yang bisa diberikan dalam kasus ini. "Seperti kemudahan perizinan, dan juga apakah dari sisi fiskal insentif. Kita sedang bicarakan juga," tandasnya.

Pemerintah Akan Keluarkan 8 Paket Kebijakan

Pemerintah Jokowi berencana mengeluarkan paket kebijakan baru dalam rangka menangani penyebaran virus corona. Setidaknya 8 paket kebijakan ekonomi bakal diluncurkan Presiden Jokowi.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, salah satu paket kebijakan yang bakal dikeluarkan berupa kemudahan perizinan dalam ekspor dan impor barang. Kemudahan ini akan diintegrasikan dengan sejumlah kementerian/lembaga seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan dan Bea Cukai.

"Agar dokumentasi ekspor lebih standar," kata Airlangga di Hotel Borobudur Jakarta Pusat, Rabu (4/3).

Airlangga ingin perizinan yang membutuhkan sertifikat khusus seperti Sertifikat Keterangan Asal (SKA) atau health sertificate bisa dikeluarkan di titik-titik ekspor agar tidak bolak-balik mengurus izin. Namun, lebih rincinya masih dalam pembahasan dan bakal dipublikasikan secepatnya.

Delapan paket kebijakan ini terbagi menjadi dua yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan prosedural. Terkait fiskal, pemerintah akan menyediakan dana Rp10,3 triliun di sektor pariwisata. Sementara untuk kebijakan prosedural akan kembali mendorong spending langsung tambahan.

"Targetnya lebih dari yang pertama (di atas Rp10 triliun)," kata Airlangga.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com