Tangkal Virus Corona, Pemerintah Diminta Periksa Berkala Pekerja Asing
Merdeka.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, meminta pemerintah untuk melakukan pemeriksaan kesehatan bagi Tenaga Kerja Asing (TKA), khususnya TKA yang berasal dari negara terdampak virus corona seperti China, Jepang, dan Korea Selatan, dan lainnya.
"Kami meminta kepada pemerintah pada Presiden Joko Widodo, untuk memberikan perhatian lebih, karena TKA itu banyak berinteraksi dengan buruh dalam perusahaan, ini penting pemeriksaan berkala, kita minta segera pemeriksaan berkala kepada para tenaga kerja asing karena kalau wisatawan asing khususnya bisa dipulangkan, begitu juga dengan tenaga Kerja asing dipulangkan saja," kata Said saat konferensi pers di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta, Kamis (5/3).
Dia mencontohkan, kawasan industri pertambangan nikel terpadu di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, yakni PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang mempekerjakan 3.000-an karyawan asal China, untuk terus dipantau dan dilakukan pemeriksaan berkala, kalau bisa ia meminta agar para TKA itu dipulangkan ke negara asalnya.
-
Kenapa pekerja Korea Selatan di Indonesia hina warga Indonesia? Dalam pesan yang dibagikan, terlihat beberapa pekerja Korea Selatan melontarkan kata-kata kasar bernada hinaan dan merendahkan orang Indonesia.'Kulitnya hitam, paling jelek di Asia Tenggara dan punya obsesi,' tulis salah satu anggota Indosarang menggunakan bahasa Korea.
-
Apa yang dilakukan KITB untuk menyerap tenaga kerja lokal? Penyerapan tenaga kerja dimulai dari warga desa penyangga yang ada di sekitar KITB. Warga yang direkrut tersebut adalah warga yang telah mendapatkan pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan Kementerian Ketenagakerjaan.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas keberangkatan Pekerja Migran Indonesia? Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani kembali lepas Pekerja Migran Indonesia yang akan terbang berangkat ke Korea, Jerman, dan Taiwan, di eL Hotel Royale Gading Kirana, Jakarta Utara, Senin (4/3).
-
Di mana pekerja Indonesia bekerja? Haygrove, sebuah perkebunan di Hereford yang memasok buah beri ke supermarket Inggris, memberikan surat peringatan kepada pria tersebut dan empat pekerja Indonesia lainnya tentang kecepatan mereka memetik buah sebelum memecat mereka lima dan enam pekan setelah mereka mulai bekerja.
-
Siapa aja yang pernah Kemendag selidiki terkait impor? Sementara negara yang pernah indonesia selidiki dan kenakan BMAD maupun BMP antara lain India, Republik Korea, China, Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia, Kazhakstan, Australia, Malaysia, Vietnam, Thailand, Hongkong, Turki, Pakistan, Persatuan Emirat Arab, Singapura, Taiwan, Bangladesh, dan Mesir.
-
Bagaimana Kemnaker minta APINDO bantu perusahaan terapkan aturan ketenagakerjaan? Dalam rangka peningkatan fungsi pengawasan dan pembinaan, Kami meminta agar perusahaan yang tergabung dalam APINDO bersama Pengurus Daerah APINDO untuk selalu kerja sama dengan Mediator HI dan Pengawasan Ketenagakerjaan,“ kata Ida Fauziyah.
"Para TKA itu diperiksa secara berkala, tanpa menimbulkan kepanikan dan tekanan, alasannya sederhana karena interaksi para TKA adalah terhadap ribuan orang dalam satu pabrik (yang ada pekerja Indonesia)," ujarnya.
Selain itu, dia juga menyarankan kepada pemerintah, ketika ada TKA yang sudah ada indikasi virus corona, harus segera dipulangkan, atau dengan memberikan perlindungan kepada buruh Indonesia yang juga beriringan bekerja dalam satu perusahaan dengan TKA, dengan memberikan masker secara gratis untuk kaum buruh yang bekerja di lingkungan bersama TKA.
"Harus ada upaya paksa karena dia mengancam Warga Negara Republik Indonesia, yang menurut perintah undang-undang dasar 1945, bahwa konstitusi negara melindungi segenap tumpah darah warga negara Republik Indonesia, khususnya para buruh karena dia bekerja tidak ada perlindungan," tandasnya.
Tindak Penimbun Masker
Selain itu, dia juga meminta pemerintah untuk menyiapkan upaya-upaya agar masyarakat tidak panik, seperti munculnya informasi di media massa bahwa banyak masyarakat yang melakukan aksi borong bahan pokok secara berlebihan.
Lanjutnya, dia pun meminta kepada pemerintah untuk menindak tegas kepada pelaku penimbun bahan pokok, dan bahan kebutuhan lainnya seperti masker dan hand sanitizer, agar pelaku itu jera.
"Kami juga meminta kepada pemerintah, untuk melakukan tindakan hukum yang sekeras-kerasnya kepada para penimbun barang-barang baik masker, bahan pokok ataupun hal-hal lain yang dibutuhkan oleh rakyat, nggak boleh ada orang mengambil keuntungan dibalik satu penderitaan rakyat," pungkasnya.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah mengingatkan kepada WNI yang ingin bekerja ke luar negeri agar mengikuti prosedur dan mekanisme yang benar.
Baca SelengkapnyaKantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai mengantisipasi lonjakan Covid-19 dan temuan mycoplasma pneumonia di luar negeri.
Baca SelengkapnyaMeningkatnya kasus cacar monyet atau MPOX di sejumlah negara, BBKK Soekarno-Hatta bersama Angkasa Pura meningkatkan pengawasan penumpang dari luar negeri.
Baca SelengkapnyaPuluhan orang yang tergabung dalam Masyarakat Pencari Kerja menuntut perlindungan untuk Pekerja Migran Indonesia.
Baca SelengkapnyaSejumlah patogen dikhawatirkan bisa menjadi ancaman bagi munculnya pandemi baru sehingga jadi perhatian bagi Kemenkes.
Baca SelengkapnyaAda beberapa hal yang harus diisi oleh WNA dalam kuesioner tersebut, seperti riwayat penyakit, aktivitas kontak, dan tujuan perjalanan terakhir.
Baca SelengkapnyaDari semua perang yang dihadapi manusia, melawan patogen mencatatkan kematian yang paling banyak.
Baca SelengkapnyaMenteri PPMI Abdul Kadir Karding menyatakan tidak ragu memangkas para penyalur tenaga kerja migran nakal.
Baca SelengkapnyaKebijakan WFH hanya berlaku bagi pegawai PNS/ASN. Hal ini tentu menimbulkan kecemburuan sosial antara PNS dan pegawai swasta.
Baca SelengkapnyaPenyiapan tempat karantina ini untuk mencegah penularan TBC di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPerintah itu guna mencegah terulangnya tragedi kelam saat Pemilu 2019.
Baca SelengkapnyaBandara sebagai pintu masuk pertama perlu melakukan persiapan terkait mitigasi Covid-19.
Baca Selengkapnya