Tantangan BPJamsostek Terapkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Merdeka.com - Direktur Utama BPJamsostek Anggoro Eko Cahyo membeberkan tantangan yang akan dihadapi ke depan dalam pelaksanaan program baru Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Program ini merupakan penopang bagi karyawan korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di masa mendatang.

"Tantangan kami ada 2 besar. Pertama dari sisi coverage kepesertaan. Saat ini peserta 48,64 juta perserta artinya coverage di 54 persen," ujar Anggoro dalam rapat kerja dengan DPR, Jakarta, Rabu (7/4).

Dari jumlah tersebut, kata Anggoro, baru sebanyak 8,42 persen yang termasuk pekerja bukan penerima upah (BPU). Sementara sisanya adalah pekerja formal. Ini manjadi tantangan agar semakin banyak BPU menjadi peserta BPJamsostek.

"Kepesertaan BPU baru 8,42 persen sehingga ke depan kami melihat bagaiamana kita bisa mempermudah BPU untuk bisa mengakses atau mendaftar. Inovasi yang akan kami lakukan untuk ini adalah kemudahan daftar dan bayar malui biometrik," jelasnya.

Untuk tantangan ini, BPJamsostek akan bekerjasama dengan berbagai pihak memudahkan BPU menjadi peserta. Salah satunya bekerja sama dengan transportasi online dan fintech.

"Melalui biometrik ini mendaftar lebih cepat dan klaim lebih cepat karena dokumennya sedikit. Kedua adalah kolaborasi dengan fintech, e-commerce dan perbankan, antaranya lain transportasi online, online merchant, kartu tani, kartu nelayan dan KUR melalui ekosistem perbankan," jelasnya.

Anggoro melanjutkan, tantangan lain ke depan adalah kecepatan dan kapasitas layanan. Di mana saat ini proses klaim baru bisa rampung dalam 5 hingga 10 hari.

"Rantangan kedua, kecepatan dan kapasitas layanan. Proses klaim rata-rata 5-10 hari. Adapun kapasitas layanan saat ini sebesar 2,5 juta per tahun. Potensi klaim akan meningkat sebab terjadi perluasan program, beasiswa, JP secara berkala. Lalu ada penambahan program JKP dan potensi klaim JHT masih tinggi," tandasnya.