Target Defisit 3 Persen di 2023 Jadi Tantangan Bagi Pemerintah

Merdeka.com - Dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2023, pemerintah menggelar konsultasi publik. Pada sesi tersebut para akademisi sepakat, tahun 2023 bukan tahun yang mudah bagi pemerintah untuk menjalankan APBN 2023.

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Dian Puji Simatupang mengatakan pelaksanaan APBN 2023 memiliki tantangan khusus di masa pemulihan ekonomi nasional. Sebab pemerintah harus kembali membatasi defisit APBN di bawah 3 persen dari PDB.

"RAPBN 2023 memiliki tantangan tersendiri, dikarenakan pada tahun 2023 nanti, Pemerintah harus kembali menyusun defisit dalam APBN kembali ke maksimal 3 persen dari PDB," tutur Dian seperti dikutip dari siaran pers Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (26/2).

Hal tersebut sesuai amanat Pasal 2 ayat (1) huruf a UU Nomor 2 tahun 2020. Sebagaimana diketahui selama masa pandemi APBN mengalami tekanan yang cukup berat. Sehingga Pemerintah diberikan keleluasaan untuk menyusun APBN dengan defisit yang melebihi ambang batas 3 persen. Ambang batas defisit maksimal 3 persen terhadap PDB merupakan amanat dalam penjelasan Pasal 12 ayat (3) UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dian menuturkan salam upayanya menuju defisit kembali ke 3 persen, proses penyusunan tersebut juga terjadi di tengah kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian. Turbulensi ekonomi global diperkirakan masih berlanjut di tahun depan akibat adanya krisis konflik internasional dan pandemi yang masih terjadi dengan berbagai variannya.

Meski begitu, di sisi lain terdapat reformasi struktural perekonomian nasional yang menguatkan sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif, transparan dan akuntabel. "Oleh sebab itu, RAPBN 2023 layak disebut sebagai wujud rencana keuangan negara yang berkarakter prospektif dan antisipatif," kata dia.

Sehingga dalam rangka merespon tantangan tersebut, di dalam RUU APBN 2023 perlu dituangkan langkah-langkah kebijakan yang strategis. Baik dari sisi pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan yang mencerminkan upaya-upaya Pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik.