Target pajak 2016 cuma naik 5 persen, Jokowi dinilai cari aman
Merdeka.com - Dalam pidato pengantar nota keuangan dan RAPBN 2016, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 1.368 triliun. Target tersebut cuma naik 5 persen dibanding target APBN-P 2015 sebesar Rp 1.489,2 triliun.
Menanggapi itu, prakarsa Koalisi APBN untuk Kesejahteraan Rakyat, AH Maftuchan menilai Jokowi hanya mencari aman.
"Pemerintah main aman, tidak progresif," ujar Maftuchan dalam diskusi bertajuk 'Tanggapan atas Nota RAPBN 2016 : Nawacita Setengah Tiang' di Jakarta, Selasa (18/8).
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Siapa yang mengapresiasi kebijakan Jokowi? Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bidang pangan dan pertanian mendapatkan apresiasi dari Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Mangku Purnomo.
Menurutnya, pemerintahan Jokowi-JK sebaiknya tidak terus menerus menyalahkan perlambatan ekonomi global sebagai penyebab rendahnya target penerimaan negara. Sebab fakta menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi sebagai tulang punggung penerimaan pajak.
"Kalau perlambatan ekonomi selalu dijadikan alasan, kurang fair karena sumber utama penerimaan pajak kita saat ini adalah pajak orang pribadi," tuturnya.
Penduduk Indonesia lebih dari 200 juta jiwa penduduk. Dari jumlah itu, baru 50-60 penduduk yang mempunyai NPWP. Dari jumlah itu pun tidak semua patuh membayar pajak.
"Potensi wajib pajak kita itu 50 sampai 60 juta orang, kalau yang terdaftar NPWP masih separuh, artinya masih banyak potensi dari situ. Jadi jangan selalu beralasan karena perlambatan ekonomi global," ucapnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PT Mandiri Sekuritas memperkirakan bahwa pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) akan tetap stabil di sekitar 5,1 persen pada tahun 2025.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta kementerian/lembaga beserta kepala daerah terus berkolaborasi untuk menjaga level inflasi sesuai sasaran pemerintah.
Baca SelengkapnyaPerekonomian Indonesia masih bisa tumbuh 5,11 persen di tengah pelemahan ekonomi global.
Baca SelengkapnyaIndonesia patut bersyukur karena pertumbuhan ekonomi masih di atas 5 persen di tengah kondisi perekonomian global yang melemah.
Baca SelengkapnyaTarget 8 persen baru bisa terwujud selama Prabowo menjabat sebagai presiden 5 tahun.
Baca SelengkapnyaDalam menghadapi ketidakpastian global, Jokowi menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
Baca SelengkapnyaGibran mengaku akan membentuk lembaga khusus untuk penerimaan negara yang dikomandoi Presiden.
Baca SelengkapnyaPertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi capai 5,1 persen tahun ini.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan menjaga nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tetap di angka Rp 15.000 pada 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaHingga akhir April 2024, pemerintah telah mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp624,19 triliun.
Baca SelengkapnyaAngka ini sudah 88,69 persen dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Baca Selengkapnya