Target pertumbuhan ekonomi pemerintah Jokowi di 2018 dipangkas
Merdeka.com - Pemerintah dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya sepakat menetapkan asumsi dasar pertumbuhan ekonomi Tahun 2018 pada angka 5,2 persen-5,6 persen di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2018. Target tersebut berbeda dengan asumsi awal yang diajukan pemerintah, yaitu 5,4 persen sampai 6,1 persen.
Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani mengatakan, perubahan asumsi tersebut sebagai salah satu bentuk kehati-hatian DPR dengan apa yang ditargetkan oleh pemerintah.
"Saya rasa kalau dewan hari ini putuskan 5,2 persen itu cukup baik meski kenaikannya enggak terlalu. Sedangkan untuk batas atasnya, dengan 5,6 persen tentu itu merupakan catatan bagi pemerintah karena pemerintah menginginkan pertumbuhan yang lebih tinggi," kata Sri Mulyani.
-
Apa target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah menyepakati target sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 mendatang berada pada rentang 5,3 persen sampai 5,6 persen.
-
Kenapa PDB per kapita Indonesia ditargetkan naik? Dia menyebut target ambisius ini mencakup peningkatan PDB sekitar Rp13.000 triliun. kata Dirgayuza dalam acara Economist Gathering INDEF, Jakarta, Senin (29/07). 'Nah, kita punya target selama 5 tahun ke depan untuk meningkatkan PDB kita sebesar sekiranya kurang lebih Rp13.000 triliun. Jadi kita mau naik ke 35.500,' Menurut Setiawan, pencapaian target ini krusial untuk menghindari jebakan pendapatan menengah (middle income trap) yang dapat menghambat kemajuan ekonomi Indonesia.
-
Apa yang DPR RI ingatkan ke BI? Puteri pun berharap BI bisa menambah dan memperluas lokasi penukaran uang supaya semakin mempermudah masyarakat untuk menjangkaunya.'Tahun ini memang sudah ada penambahan lokasi penukaran dibanding tahun sebelumnya yang masih berjumlah 5.066 titik. Karenanya, kami harap bisa terus diperluas. Terutama pada lokasi strategis yang menjadi pusat aktivitas masyarakat,' ujar Puteri.
-
Kenapa DPR pentingkan target RPJMN 2020-2024? 'Asumsi dan sasaran pembangunan yang kita bahas hari ini sangatlah menentukan apakah kita bisa mengejar target pertumbuhan ekonomi, inflasi, target pengurangan tingkat pengangguran, hingga pengurangan kemiskinan yang ditargetkan dalam RPJMN.
-
Kenapa DPR ingin Kemenpan RB buat aturan khusus? 'KemenPAN-RB harus segera membuat aturan spesifik demi menghadirkan ruang kerja yang aman bagi para ASN. Aturan-aturan ini penting agar pelecehan yang sebelumnya seringkali dianggap lazim, bisa diberantas dan dicegah. Kita tidak mau lagi ada ruang abu-abu dalam kasus pelecehan ini,' ujar Sahroni dalam keterangan, Senin (25/3).
-
Aturan apa yang DPR dorong? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membuat aturan yang bisa mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
Akan tetapi, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa anggota komisi XI lebih banyak yang mendukung asumsi yang diajukan oleh Bank Indonesia (BI), yakni 5,1 persen - 5,5 persen.
"Namun tentu BI berikan batas atas 5,5 persen dan ini yang dipakai oleh dewan cukup banyak, kami harus bisa yakinkan bahwa 5,6 persen itu masih dalam range yang realistis," ujarnya.
Meski berubah dari asumsi awal, pemerintah akan tetap optimis membangun dan menumbuhkan perekonomian Indonesia. "Itu kombinasi optimisme dan kerja keras yang harus kita lakukan, ya kita hargai keputusan hari ini. Kalau dari sisi inflasi sama, exchange rate mungkin range-nya rendah walau saya rasa masih dalam range yang kita gunakan," katanya.
Berikut perbandingan asumsi dasar makro ekonomi dalam R-APBN 2018 yang diajukan pemerintah:
- Pertumbuhan Ekonomi 5,4 persen -6,1 persen
- Inflasi 3,5±1 persen
- Nilai Tukar (kurs) Rp 13.500-Rp 13.800 per USD,
- Suku Bunga SPN 3 bulan 4,8 persen-5,6 persen.
- ICP USD 45-60 per barel.
- Lifting Minyak Bumi 771 ribu-815 ribu bph
- Lifting Gas Bumi 1.194-1.235 ribu barel setara minyak per hari.
Berikut kesimpulan akhir setelah dilakukan rapat dengan Komisi XI DPR:
- Pertumbuhan Ekonomi 5,2 persen-5,6 persen
- Inflasi 3,5±1 persen,
- Nilai Tukar (kurs) Rp 13.300-Rp 13.500 per USD
- Suku Bunga SPN 3 bulan 4,8 persen-5,6 persen
- ICP USD 45-60 per barel.
- Lifting Minyak Bumi 771 ribu-815 ribu bph
- Lifting Gas Bumi 1.194-1.235 ribu barel setara minyak per hari.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sri Mulyani khawatir jika target rasio pajak 23 persen itu justru menimbulkan kesalahpahaman.
Baca SelengkapnyaSurplus APBN ditopang oleh penerimaan negara yang masih lebih tinggi dibandingkan belanja negara.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
Baca SelengkapnyaPenyusunan APBN 2025 telah dilakukan melalui konsultasi langsung dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaKetua Banggar DPR Said Abdullah mendoakan agar Menteri Keuangan Sri Mulyani tetap menjabat di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan menjaga nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tetap di angka Rp 15.000 pada 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaPenyusunan kebijakan yang tertuang dalam UU APBN 2025 ini tidak lepas dari ajaran Soemitro Djojohadikoesoemo, ekonom sekaligus ayah dari Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mencatat, realisasi pembiayaan SBN mencapai Rp141,6 triliun atau turun 2 persen secara yoy dibandingkan Mei 2023 sebesar Rp144,5 triliun.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan angka pada proyeksi tahun 2024 merupakan bentuk antisipasi pemerintah terhadap kondisi global.
Baca SelengkapnyaDengan capaian ini, untuk keseimbangan primer mengalami surplus mencapai Rp122,1 triliun.
Baca SelengkapnyaBendahara negara ini menegaskan, target itu sesuai dengan yang tertuang di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Baca Selengkapnya“Defisit fiskal diperkirakan berada pada kisaran 2,45-2,82 persen PDB,” kata Sri Mulyani.
Baca Selengkapnya