Target Tekan 70 Persen Sampah Plastik di Laut, Indonesia Bentuk Kemitraan Nasional
Merdeka.com - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Kemaritiman, Kementerian Perindustrian serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersinergi dalam menangani sampah plastik. Sinergi tersebut ditandai dengan Kemitraan Aksi Plastik Global atau Global Action Plastic Partnership (GPAP) yang terdiri dari kalangan bisnis, kelompok masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lokal untuk menanggulangi pencemaran plastik.
Menko Maritim, Luhut Binsar Panjaitan, menyebutkan hal ini merupakan upaya terbaru dalam rencana aksi nasional Indonesia yang ambisius untuk mengurangi sampah plastik di lautan hingga 70 persen, mengurangi limbah padat hingga 30 persen dan mengelola 70 persen limbah padat pada tahun 2025.
"Jika rencana ini dapat terlaksana, maka anak dan cucu kita dapat menikmati air yang segar, bebas dari pencemaran plastik, di seluruh Indonesia," kata Menko Luhut saat meluncurkan program kemitraan nasional tersebut.
-
Siapa saja yang bertanggung jawab atas pencemaran sampah plastik? Sejumlah Merk Ternama Turut Bertanggung Jawab Terhadap Pencemaran Lingkungan Dari banyaknya sampah yang mencemari lingkungan lingkungan tersebut, ternyata terdapat sejumlah merk ternama yang ikut bertanggung jawab, khususnya perusahaan di bidang FMCG.
-
Bagaimana cara mengurangi sampah plastik? 'Berbagai upaya mengurangi timbulan sampah harus dilakukan untuk menekan dampak lingkungan hidup baik limbah padat, cair maupun gas, terutama penyebab pencemaran udara dan krisis iklim',
-
Mengapa sampah plastik sangat mencemari lingkungan? Selain dampak buruknya yang mampu mencemari lingkungan, permasalahan ini pun tentunya dapat menimbulkan masalah kesehatan bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya karena dinilai sangat tidak higienis. Bukan hanya itu saja, tumpukan sampah ini juga mampu menciptakan ledakan gas metana yang berbahaya bagi keselamatan manusia.
-
Mengapa sampah plastik berbahaya bagi ekosistem? Plastik di laut menyebabkan kerusakan ekosistem laut. Penyu sering memakan kantong plastik yang mengapung, mengiranya sebagai ubur-ubur, sementara burung laut dan ikan juga menelan serpihan plastik yang berakhir di perut mereka, yang dapat menyebabkan kematian karena kelaparan.
Menko Luhut mengungkapkan, pemerintah kini sedang berupaya keras untuk menanggulangi dampak negatif pencemaran plastik bagi generasi Indonesia mendatang. "Kami tidak ingin melihat generasi Indonesia mengalami stunting (kerdil) karena mengonsumsi ikan yang terkontaminasi plastik mikro. Kami ingin agar generasi Indonesia mendatang memiliki kualitas hidup dan kesehatan yang lebih baik daripada generasi saat ini," ujarnya.
Kemitraan nasional PAP pertama ini merupakan sebuah kemitraan publik-swasta yang dalam skala global telah diluncurkan tahun lalu di Davos, Swiss. Tujuannya, untuk menerjemahkan komitmen politis dan korporat mengenai penanggulangan pencemaran plastik menjadi strategi yang terukur dan rencana aksi yang laik investasi. Kala itu Commonwealth Clean Oceans Alliance, the Oceans Plastics Charter, serta New Plastics Economy Global Commitment turut bergabung.
"Dengan kolaborasi dan kerjasama tim yang kuat dengan Forum Ekonomi Dunia, kita dapat memobilisasi dukungan publik, sektor swasta dan masyarakat sehingga kita bisa melindungi kekayaan keanekaragaman hayati laut demi kepentingan anak dan cucu kita," ujarnya.
Sementara itu, di dalam negeri, kemitraan nasional tersebut melibatkan berbagai perusahaan, masyarakat dan organisasi pemerintah antara lain Chandra Asri Petrochemical, Coca-Cola Amatil, Blue Bird, Dow Chemicals, Yayasan Ellen MacArthur, Evoware, Giti Grup, Greenhope, Perkumpulan Dewan Bisnis Indonesia Untuk Pembangunan Berkelanjutan (IBCSD), Indorama Synthetics, Indofood CBP Sukses Makmur, Nestle, PepsiCo, Bank Dunia, dan WWF Indonesia.
Bersama-sama dengan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan pemerintah dapat mengevaluasi solusi yang sesuai untuk penanggulangan pencemaran plastik, mengembangkan rencana investasi dan aksi untuk mengurangi pencemaran plastik dan memprioritaskan peluang investasi serta membuat peta jalan untuk implementasi.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Centre for Global Public Goods Anggota Managing Board, Forum Ekonomi Dunia (WEF), Dominic Waughray menyatakan bahwa masyarakat, wirausahawan dan dinas pemerintah di seluruh Indonesia turut serta dalam usaha melawan pencemaran plastik.
"Keunikan Kemitraan Aksi Plastik Global adalah untuk menunjukkan kepada dunia bahwa dengan aksi antar pemangku kepentingan yang cepat, bersama-sama dan berbasis ilmu pengetahuan, kita dapat memperbaiki masalah yang pelik ini dan melestarikan warisan alam kita untuk generasi mendatang," ujarnya.
Lebih jauh, untuk mendukung upaya pemerintah RI, PEW Charitable Trust dan SYSTEMIQ akan mengembangkan model analitis untuk pembuatan keputusan berbasis data.
"Sebuah tim di Jakarta sedang mengumpulkan data pengelolaan limbah lokal dan sedang membangun sebuah model untuk mengevaluasi solusi-solusi yang bisa berkontribusi pada target pengurangan 70 persen sampah plastik. Solusi tersebut mencakup mengurangi pengemasan berlebihan, membuat inovasi bahan plastik yang dapat didaur ulang, mengganti material, meningkatkan laju daur ulang serta meningkatkan laju pengumpulan limbah."
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah menilai plastik masih jadi bagian dari perputaran roda ekonomi.
Baca SelengkapnyaTeknologi yang dimiliki oleh Greenhope ini berasal dari Indonesia, tetapi sudah dipatenkan di Amerika Serikat, Singapura, dan Indonesia.
Baca SelengkapnyaProgram kerja sama pengumpulan sampah plastik di Provinsi Bangka Belitung akan berlangsung selama 6 bulan pada periode April-September 2024.
Baca SelengkapnyaVenteny bersama PlasticBank Indonesia mengumpulkan lebih 20.000 kg plastik daur ulang hingga 2024.
Baca SelengkapnyaIndonesia jadi negara terbesar ke-2 yang sumbang sampah kantong plastik ke laut.
Baca SelengkapnyaKLHK pun memberikan perhatian terhadap menangani polusi yang merusak lingkungan, maka limbah plastik tidak luput dari perhatian pemerintah.
Baca SelengkapnyaBanyuwangi juga ada program CLOCC (Clean Ocean through Clean Communities) yang juga didukung pemerintah Norwegia.
Baca SelengkapnyaKetua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah melakukan langkah konkret dalam mengatasi permasalahan sampah plastik di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSampah plastik masih menjadi masalah utama dalam pencemaran lingkungan.
Baca SelengkapnyaRatusan relawan itu berhasil mengumpulkan 232 kg berbagai macam jenis sampah, di antaranya sampah plastik dan sekitar 4.500 puntung rokok.
Baca SelengkapnyaMayoritas sampah di Kaltim adalah sisa makanan sebanyak 51,11%, diikuti oleh plastik 19,5%, dan sampah kertas/karton 12,37%.
Baca SelengkapnyaDengan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai melalui penggunaan kemasan ramah lingkungan ini, diharapkan dapat menurunkan emisi karbon.
Baca Selengkapnya