Target utang Rp 325 T di 2018, Menkeu Sri Mulyani janji realisasi bisa lebih rendah

Merdeka.com - Pemerintah bersama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 sebesar 2,19 persen terhadap PDB atau sekitar Rp 325 triliun. Angka tersebut berdasarkan perhitungan pendapatan negara sebesar Rp 1.894 triliun dan belanja negara sebesar Rp 2.220 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan pemerintah akan berupaya menjaga defisit APBN 2018 lebih rendah. Selain itu, pemerintah juga akan mengupayakan penarikan utang terukur dan dikelola secara transparan.

"Defisit APBN tahun 2018 dijaga lebih rendah untuk menjaga fiscal sustainability, penarikan utang terukur dan dikelola secara transparan, akuntabel, serta sesuai standard internasional," ujar Menteri Sri Mulyani di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (25/10).

Menteri Sri Mulyani mengatakan penurunan defisit keseimbangan primer cukup tajam yaitu dari Rp 144,3 triliun pada outlook 2017 menjadi Rp 87,3 triliun di 2018. Defisit anggaran juga mengalami penurunan dari Rp 362,9 triliun pada outlook 2017 menjadi Rp 325,9 triliun di 2018.

"Defisit tersebut diarahkan untuk kegiatan yang produktif sehingga kemampuan pembayaran kembali dapat dijaga pada masa yang akan datang. Pemerintah tetap konsisten menjaga tingkat defisit anggaran dan pembiayaan anggaran yang berkesinambungan dan hati-hati," jelas Menteri Sri Mulyani.

Menteri Sri Mulyani menambahkan, strategi pengelolaan utang ditujukan untuk menjaga rasio utang terhadap PDB di bawah 30 persen, penurunan defisit keseimbangan primer, pengembangan dan pendalaman pasar keuangan guna memenuhi pembiayaan pada tingkat biaya dan risiko yang minimal, serta lebih memfokuskan pada sumber pendanaan dalam negeri.

"Pembiayaan tahun 2018 juga terdapat program-program pemerintah untuk pembiayaan investasi dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur, perbaikan kualitas pendidikan, dan penguatan UMKM," jelasnya.

Program pembangunan tersebut di antaranya untuk biaya pembebasan lahan bagi proyek-proyek prioritas pembangunan nasional melalui BLU LMAN. Kemudian, peningkatan akses masyarakat untuk pendidikan dan keberlanjutan pengembangan pendidikan melalui Sovereign wealth fund di BLU bidang pendidikan.

"Pemerintah juga mendorong pembiayaan yang kreatif dan inovatif melalui PIP, pembentukan Badan pengelola Tapera, peningkatan akses pendanaan dan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, penguatan modal usaha kelautan dan perikanan," tandasnya.