Follow
Tarik investasi, Pemda bisa manfaatkan pajak daerah
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meminta agar pemerintah daerah bisa meningkatkan investasi swasta guna mendorong perekonomian di daerahnya masing-masing. Hal ini sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
"Saya ingin ulangi pesan Pak Presiden bagaimana pun juga sangat diperlukan peranan Pemda. Para pimpinan di daerah untuk undang dan gerakan swasta dalam menjalankan perekonomian di daerahnya masing-masing," kata Darmin di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (7/12).
Untuk itu, dia mengingatkan kepada pemerintah daerah untuk memanfaatkan pajak daerah, berupa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Di mana para investor bisa mendapatkan diskon dalam membayar pajak di daerah.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Kenapa pajak tanah dan tenaga kerja diterapkan? Alasannya karena sejak dulu nusantara merupakan negara agraris dan sektor pertanian menjadi aset penting yang bisa dijadikan objek pajak.
-
Siapa yang menerapkan pajak tanah? Kerajaan Mataram menjadi salah satu kerajaan yang menerapkan pajak tanah dan tenaga kerja.
-
Kenapa pajak penting? Karena peranannya, pajak banyak diberlakukan di berbagai negara, tak hanya di Indonesia.
-
Kenapa pemilik rumah harus bayar pajak? Namun, berbeda halnya saat Anda sudah memiliki rumah sendiri. Sebagai pemilik rumah, Anda memiliki kewajiban untuk membayar pajak bumi dan bangunan setiap tahunnya.
-
Mengapa pajak penting untuk infrastruktur di Sumut? Pajak juga dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara, dan lain sebagainya. Hal ini sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat.
Meski PBB dan BPHTB yang diserahkan ke daerah akan memengaruhi penerimaan dalam APBD. Namun, hal tersebut bisa menjadi instrumen bagi daerah untuk menarik investor.
"Mungkin kelihatannya tidak besar benar PBB yang dikorbankan tapi itu bisa jadi daya tarik bagi investor. Kita perlu undang investasi, apalagi kalau dirancang pada bidang yang tepat, sehingga akan gerakan ekonomi di wilayah masing-masing," pungkasnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dengan begitu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat. Pembangunan berjalan di Kabupaten Bekasi
Baca Selengkapnya
Pemerintah telah menghitung sedemikian rupa agar terjadi keseimbangan antara insentif yang diberikan dengan penerimaan negara.
Baca Selengkapnya
Kepala Bappeda Kota Tangerang, Kiki Wibhawa meminta masyarakat segera memanfaatkan program tersebut untuk melunasi tunggakan PBB.
Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Jakarta mengusulkan pengenaan pajak ojol dan online shop.
Baca Selengkapnya
Pajak adalah pembayaran wajib yang harus dibayarkan oleh individu atau badan usaha kepada pemerintah sesuai dengan undang-undang.
Baca Selengkapnya
Mengingat pemerintah menaikkan pajak bagi penyedia jasa hiburan sebesar 40 persen - 75 persen.
Baca Selengkapnya
Pemerintah memberikan insentif kepada pengembang dan konsumen hunian berimbang di IKN berupa pembebasan BPHTBÂ dan keringanan pajak bumi dan bangunan (PBB).
Baca Selengkapnya
Insentif ini akan diberikan kepada sektor properti dan perumahan berupa adanya pelonggaran pajak yang akan ditanggung oleh pemerintah.
Baca Selengkapnya
Kelompok pengusaha juga bakal menyampaikan setumpuk rekomendasi spesifik kepada pemerintah terkait sejumlah peraturan daerah (Perda) bermasalah.
Baca Selengkapnya
Kebijakan insentif PPN DTP untuk rumah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2024 yang merupakan perpanjangan dari kebijakan sebelumnya.
Baca Selengkapnya
Terbatasnya pendapatan tersebut dipengaruhi masih rendahnya kekuatan pajak daerah (local taxing power) di sebagian besar daerah.
Baca Selengkapnya
Kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor di Jakarta akan mulai diterapkan pada 2 Desember 2024
Baca Selengkapnya