Tax Amnesty berhasil, pengusaha tagih realisasi proyek infrastruktur
Merdeka.com - Pasca berhasilnya program pengampunan pajak (Tax Amnesty) pada periode I membuat banyak kalangan mendesak pemerintah untuk segera melakukan perbaikan di Indonesia. Salah satunya mempercepat pembangunan infrastruktur.
Wakil Ketua Umum Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Erwin Aksa meminta agar pemerintah segera membangun proyek-proyek infrastruktur di Tanah Air.
"Implementasinya pasca diterbitkannya program pengampunan pajak atau tax amnesty diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan infrastruktur nasional," kata Erwin di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/11).
-
Bagaimana cara Kementerian ATR/BPN menyelamatkan aset negara? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset
-
Bagaimana Kementerian ATR meningkatkan perekonomian masyarakat? Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, Hadi Tjahjanto menuturkan, Kementerian ATR/BPN tidak hanya memiliki program PTSL, namun juga ada program Redistribusi Tanah yang berasal dari tanah telantar.
-
Mengapa Menko Perekonomian mendorong pengembangan infrastruktur? Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia.
-
Siapa yang memberikan pembebasan pajak? Prasasti Rukam berisi tentang penganugerahan sebuah desa yang dibebaskan pajaknya atas Wanua I Rukam oleh Sri Maharaja Rake Wakutura Dyah Balitung Sri Dharmmodya Mahasambhu.
-
Bagaimana Pemprov DKI menutup kerugian MRT? 'Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi,' kata Jokowi.
-
Apa yang menyebabkan kerugian negara di proyek KA Besitang-Langsa? Akibat perbuatan para tersangka, terdapat kerusakan parah di beberapa lokasi sehingga jalur kereta api tidak dapat difungsikan.
Dia menjelaskan, pembiayaan pembangunan infrastruktur dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat terbatas. Namun, Tax Amnesty mampu menutupi defisit fiskal yang mencapai Rp 296,7 triliun atau 2,35 persen dari produk domestik bruto (PDB), dan potensi yang bisa masuk ke kas negara dari hasil uang tebusan tersebut sebesar Rp 165 T.
Selain itu, program ini juga diharapkan bisa memberikan modal bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengerjakan proyek pembangunan yang telah diberikan oleh pemerintah.
"Jadi bagaimana kita bisa mendatangkan pendanaan sehingga ketertinggalan bisa dikejar. Semoga tahun depan bisa naik, apalagi APBN kita dari Tax Amnesty bisa mendongkrak belanja infrastruktur kita. Mudah-mudahan pendapatan kita juga membaik, dan (keuangan) BUMN bisa semakin sehat," jelas Erwin.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Erick Thohir Hanya Selesaikan 79 PSN BUMN: Sebuah Target yang Tidak Mudah
Baca SelengkapnyaTax amnesty ini akan memberikan rasa ketidakadilan terhadap wajib pajak yang telah patuh.
Baca SelengkapnyaAPBN hingga pertengahan bulan Desember 2023 tercatat positif dari target yang ditentukan
Baca SelengkapnyaPenggunaan APBN untuk pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mencapai Rp68,59 triliun.
Baca SelengkapnyaCapres Anies mengkritik pemerintahan Jokowi yang banyak melakukan pembangunan infrastruktur jalan tapi berbayar (jalan tol).
Baca SelengkapnyaKinerja APBN masih menunjukkan hasil positif hingga September 2023. Pendapatan negara dan belanja negara tetap tumbuh.
Baca SelengkapnyaBatas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.
Baca SelengkapnyaSebanyak 161 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah rampung senilai Rp1.134,9 triliun.
Baca SelengkapnyaJika dilihat dalam perjalanannya, penerimaan pajak sempat mengalami penurunan yang signifikan yakni pada tahun 2020.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mencatat APBN Surplus Rp67,7 Triliun per Kuartal II-2023
Baca SelengkapnyaLMAN mengoptimalkan 106 aset negara, terdiri dari 50 unit apartemen dan 56 aset dalam bentuk non-apartemen.
Baca SelengkapnyaSkema baru pembiayaan infrastruktur oleh pihak swasta ini tertuang dalam Perpres Nomor 66 Tahun 2024 untuk HPT, dan Perpres No 79/2024 untuk P3NK.
Baca Selengkapnya