Tax amnesty harus didukung data akurat pemilik dana di luar negeri

Merdeka.com - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah meminta pemerintah Jokowi-JK untuk melakukan pemetaan (mapping) terhadap data para konglomerat yang memarkir dananya di berbagai negara. Sebab, tanpa data rekening yang akurat dan tata kelola perpajakan yang efektif, penerapan kebijakan tax amnesty justru akan menjadi bumerang bagi keberhasilan realisasi target penerimaan pajak.

"Sebenarnya manfaat kebijakan pengampunan pajak ini sangat banyak buat masyarakat luas terutama bagi masyarakat miskin," ujar Said di Jakarta, Rabu (23/3).

Wacana tax amnesty mencuat menyusul banyaknya orang Indonesia yang memarkir uangnya di luar negeri seperti Singapura, Hongkong, Macau dan Australia serta Papua New Guinea (PNG). Meski angka pastinya tidak disebutkan, namun jumlah uang yang disimpan di luar negeri mencapai triliunan rupiah.

Menurut Said, pengampunan pajak sangat dibutuhkan untuk membiayai pembangunan dan pengentasan kemiskinan masyarakat kecil. Dana hasil repatriasi bisa menambah penerimaan negara guna mendorong perekonomian menjadi lebih bergairah sehingga pada gilirannya berdampak terhadap pengentasan jutaan rakyat miskin.

"Tax Amnesty ini sebagai salah satu cara menarik dana-dana itu agar masuk ke Indonesia. Bagi F-PDI Perjuangan, tax amnesty ini harus diposisikan dalam bingkai ideologis bahwa setiap warga bangga membayar pajak," tuturnya.

Politisi senior PDI Perjuangan ini yakin apabila uang tersebut kembali ke dalam negeri maka otomatis akan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sekitar ratusan triliun. Dari penerimaan pajak itulah, negara ini bisa melaksanakan dan mempercepat cita-cita bangsa yaitu menciptakan masyarakat adil, makmur dan sejahtera.

"Saya kira, dengan dana hasil repatriasi ini, menambah amunisi pemerintah mengurai kemiskinan," terangnya.

Namun demikian ujar Said, agar penerapan tax amnesty berjalan mulus maka diperlukan beberapa instrumen yang harus diperhatikan betul pemerintah. Misalnya, soal target yang akan dicapai dengan adanya pengampunan pajak ini. Targetnya pencapaiannya harus transparan sehingga bias termonitor dengan baik.

Selain target, ujar Said, pemerintah juga menyiapkan instrument lain seperti software dan hardwarenya. Hal ini sangat penting agar memudahkan pemerintah melakukan mapping terhadap para pemilik dana WNI yang memarkir dananya di berbagai negara.

Suksesnya aturan pengampunan pajak harus didukung oleh kesadaran penuh dari warga masyarakat akan pentingnya membayar pajak. "Kalau salah satu instrumennya saja tidak dipenuhi maka tax amnesty ini tidak ada manfaatnya," ucapnya.

Pengalaman pahit dalam pelaksanaan tax amnesty pernah dialami oleh Prancis. Dua kali melakukan tax amnesty tapi gagal. Sebab, kesadaran warga negara atas kebijaksanaan tersebut sangat rendah. "Potret sebaliknya terjadi di Afrika. Negara ini justru berhasil menerapkan tax amnesty, dengan tingkat pengembalian uang dari luar negeri yang sangat banyak," tutupnya.