Tax Amnesty jadi awal reformasi perpajakan besar untuk kemandirian bangsa

Merdeka.com - Dalam upaya untuk terus meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, dan meningkatkan kesadaran serta kepatuhan Wajib Pajak (WP), pemerintah Jokowi telah melakukan terobosan besar dengan mencanangkan program Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak. Program yang telah berakhir Maret 2017 ini mendapat sambutan sangat antusias dari WP.

Kasubdit Perencanaan Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak, Muh. Tunjung Nugroho berharap, suksesnya program Pengampunan Pajak ini, maka akan banyak basis data baru yang diperoleh untuk penerimaan pajak di masa mendatang. Seiring dengan itu, pemerintah telah menerbitkan Perppu 1 tahun 2017 yang mengatur tentang Keterbukaan Akses Perbankan untuk Kepentingan Perpajakan pada Mei 2017 lalu.

Pandangan ini dikemukakan Tunjung saat berbicara pada seminar nasional ‘Keterbukaan Data dan Informasi Perpajakan dalam Rangka Terwujudnya Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak’ yang digelar oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Bali dan Fakultas Ekonomi Universitas Warmadewa di Denpasar beberapa waktu lalu.

"Berlakunya UU Amnesti Pajak (Tax Amnesty) yang dibarengi terbitnya Perppu 1/2017 merupakan perkembangan progresif kebijakan perpajakan untuk mendorong kepatuhan. Regulasi tersebut adalah masuknya era transparansi data dan informasi," kata Tunjung sebagaimana keterangan pers di Jakarta, Senin (28/08).

Tunjung menegaskan, Pengampunan Pajak merupakan awal dari reformasi perpajakan yang lebih besar dan komprehensif. Reformasi perpajakan sendiri, lanjut dia, meliputi dua hal besar, yakni reformasi kebijakan perpajakan, di antaranya revisi UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), revisi UU Pajak Penghasilan (PPh), revisi UU Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN), dan revisi UU Bea Materi.

Selanjutnya, reformasi administrasi perpajakan yang meliputi pembentukan Badan Penerimaan Pajak, penegakan hukum yang lebih efektif dan tepat sasaran, perbaikan teknologi informasi dan komunikasi, serta perbaikan manajemen data.

"Pemerintah Jokowi-JK termasuk di dalamnya administrasi pajak harus menjaga kredibilitas dan meningkatkan kapasitas sebagai ujung tombak penerimaan Negara. Administrasi pajak akan menjadi garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian bangsa."