Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tax Amnesty Jilid II Dinilai akan Cegah Shortfall Penerimaan Pajak

Tax Amnesty Jilid II Dinilai akan Cegah Shortfall Penerimaan Pajak ilustrasi pajak. ©Istimewa

Merdeka.com - Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Mardani H. Maming mendukung rencana penerapan tax amnesty jilid II. Dia menilai, hal ini akan mencegah shortfall penerimaan pajak di tahun ini. Pihaknya pun siap bersinergi dengan pemerintah mendukung rencana tersebut.

"Kami dari anggota HIPMI akan mendorong pendapatan negara dari sektor perpajakan. Kami siap bersinergi dengan asosiasi dunia usaha untuk mendukung rencana pemerintah meluncurkan tax amnesty jilid II," kata Mardani dalama keterangan persnya, Minggu (23/5).

Berdasarkan hasil hasil tax amnesty pertama tahun 2017 dapat menyerap sebanyak 956.793 wajib pajak dengan nilai harta yang diungkap sebesar Rp4.854,63 triliun. "Seperti yang kita ketahui saat tax amnesty jilid I berlangsung masih banyak dana yang terparkir di negara lain. Tentu tax amnesty jilid II ini diperlukan, sebab dana tersebut seharusnya bisa menjadi modal investasi di dalam negeri," imbuhnya.

Dia menilai, jika tax amnesty jilid II digelar maka semakin banyak uang yang akan masuk ke dalam negeri. Dampaknya pun akan meningkatkan likuiditas bank, investasi, dan juga pemasukan negara.

Investasi tersebut dapat berupa obligasi di BUMN, investasi keuangan pada bank dalam negeri, dan obligasi perusahaan-perusahaan domestik. Lewat tax amnesty jilid II ini saatnga pengusaha berpartisipasi aktif dalam berkontribusi untuk negara di tengah pandemi.

Alasannya karena pajak merupakan sumber pemasukan utama pemerintah yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat umum. Dananya juga bisa diinvestasikan di sejumlah instrumen investasi di Indonesia.

"Jika memang regulasinya dikeluarkan, tentu ini akan menjadi kesempatan buat para pengusaha di Indonesia menanamkan modalnya di dalam negeri yang turut juga membantu membangkitkan perekonomian," kata dia.

CEO Enam Sembilan Group tersebut berharap agar partisipasi wajib pajak dalam program ini meningkat. Sehingga tax amnesty jilid II bisa menjadi momentum untuk mengatasi pelemahan ekonomi. "Kami sangat mendukung program pemerintah ini," tutup Mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan dua periode tersebut.

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Inilah Tugas dan Fungsi Kementerian Penerimaan Negara, Kementerian Baru Bentukan Presiden Prabowo
Inilah Tugas dan Fungsi Kementerian Penerimaan Negara, Kementerian Baru Bentukan Presiden Prabowo

Wacana ini sebelumnya sempat ditepis oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Baca Selengkapnya
UMKM Bebas dari Kenaikan PPN 12 Persen, Anggota DPR: Jangan Khawatir, Pemerintah Sedang Susun Kebijakan
UMKM Bebas dari Kenaikan PPN 12 Persen, Anggota DPR: Jangan Khawatir, Pemerintah Sedang Susun Kebijakan

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto disebutnya terus menunjukkan komitmennya untuk mendukung UMKM.

Baca Selengkapnya
PB HMI Tuntut Kenaikan PPN 12% Dibatalkan, Bikin Rakyat Kecil Semakin Sengsara
PB HMI Tuntut Kenaikan PPN 12% Dibatalkan, Bikin Rakyat Kecil Semakin Sengsara

PB HMI menolak rencana pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025.

Baca Selengkapnya
Dirut BRI Sunarso Ungkap Pentingnya Memformalkan UMKM untuk Peningkatan Tax Ratio
Dirut BRI Sunarso Ungkap Pentingnya Memformalkan UMKM untuk Peningkatan Tax Ratio

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional.

Baca Selengkapnya
Kolaborasi Kejar Indonesia Emas 2045, BPP HIPMI Temui Menteri Suharso
Kolaborasi Kejar Indonesia Emas 2045, BPP HIPMI Temui Menteri Suharso

Vasko melanjutkan, pihaknya memandang visi ini tidak hanya bisa direalisasikan oleh pemerintah atau Kementerian PPN/Bappenas sendiri.

Baca Selengkapnya
Penerimaan Pajak 2023 Diprediksi Lampaui Target Rp1.818,2 Triliun
Penerimaan Pajak 2023 Diprediksi Lampaui Target Rp1.818,2 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimis outlook penerimaan pajak tahun ini bisa melebihi target yang sudah ditentukan sebesar Rp1.818,2 triliun.

Baca Selengkapnya
Debat Cawapres, Cak Imin Janji Turunkan Pajak Masyarakat Kelas Menengah
Debat Cawapres, Cak Imin Janji Turunkan Pajak Masyarakat Kelas Menengah

"Kita akan turunkan pajak kelas menengah di Indonesia," kata Cak Imin.

Baca Selengkapnya
Istana: Belum ada Pembahasan Pembentukan Kementerian Penerimaan Negara
Istana: Belum ada Pembahasan Pembentukan Kementerian Penerimaan Negara

Rencana pembentukan Kementerian Penerimaan Negara sebelumnya diungkap Hasyim Djojohadikusumo, adik Presiden Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
Kebijakan Hapus Utang UMKM di Bank BUMN Berlaku Januari 2025, Simak Kriterianya
Kebijakan Hapus Utang UMKM di Bank BUMN Berlaku Januari 2025, Simak Kriterianya

Maman menyebut realisasi kebijakan hapus utang UMKM terhadap bank himbara akan dilakukan melalui dua tahap.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Obral Insentif Pajak di IKN Nusantara, Penerimaan Negara Bakal Anjlok?
Pemerintah Obral Insentif Pajak di IKN Nusantara, Penerimaan Negara Bakal Anjlok?

Pemerintah telah menghitung sedemikian rupa agar terjadi keseimbangan antara insentif yang diberikan dengan penerimaan negara.

Baca Selengkapnya
Jokowi Bocorkan Bakal Ada Insentif untuk Sektor Properti, Diputuskan Sore Ini
Jokowi Bocorkan Bakal Ada Insentif untuk Sektor Properti, Diputuskan Sore Ini

Insentif ini akan diberikan kepada sektor properti dan perumahan berupa adanya pelonggaran pajak yang akan ditanggung oleh pemerintah.

Baca Selengkapnya
HIPMI Dorong Sinergitas Agar Swasta Tak Kalah Saing dari BUMN
HIPMI Dorong Sinergitas Agar Swasta Tak Kalah Saing dari BUMN

meminta pemerintah memperhatikan pengusaha swasta agar tak kalah saing dengan perusahaan-perusahaan BUMN.

Baca Selengkapnya