Tegas, Menteri ESDM Bakal Pecat 10 PNS Tersangka Korupsi Tunjangan Kinerja

Merdeka.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif akan melakukan pemecatan terhadap 10 PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Kementerian ESDM yang jadi tersangka kasus korupsi tukin (tunjangan kinerja).

"Ini sebetulnya kita sudah mendapat laporan dan ditindaklanjuti, dan sedang berproses dari internal. Tapi tentu saja dengan proses ini kita percepat status dari pada para tersangka, dan juga memang kan proses secara hukum," ujarnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (16/6).

"Jadi kalau sudah masuk ranah hukum kita harus taati aturannya. Dan memang secara status memang akan putus dari status kepegawaian," tegas Arifin.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mencekal 10 tersangka dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran tukin pegawai di Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM pada 2020-2022.

Ketua KPK Firli Bahuri menyebut kasus dugaan korupsi pembayaran tunjangan kinerja pegawai Kementerian ESDM tersebut telah menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 27,6 miliar.

"Dengan adanya penyimpangan tersebut, diduga telah mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya bernilai sekitar Rp27,6 miliar," ujar Firli Bahuri di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/6).

Awal Mula Kasus

Adapun kasus ini berawal saat Kementerian ESDM merealisasikan pembayaran tunjangan kinerja dengan total sebesar Rp221.924.938.176 selama 2020 hingga 2022.

Selama periode tersebut, para pejabat perbendaharaan serta pegawai lainnya di Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Mineral yang sudah dijadikan tersangka ini diduga memanipulasi dan menerima pembayaran tunjangan kinerja yang tidak sesuai ketentuan.

Dalam proses pengajuan anggarannya, diduga tidak disertai dengan data dan dokumen pendukung, serta melakukan manipulasi. Sehingga dari jumlah tunjangan kinerja yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp1.399.928.153 namun dibayarkan sebesar Rp 29.003.205.373, atau terjadi selisih sebesar Rp27.603.277.720.

Selisih pembayaran tersebut diduga diterima dan dinikmati oleh para tersangka. Priyo Andi menerima Rp4,75 miliar, Novian Hari menerima Rp1 miliar, Lernhard menerima Rp10,8 miliar, Christa Handayani menerima Rp2,5 miliar, Haryat Prasetyo menerima Rp1,4 miliar.

Kemudian, Beni Arianto menerima Rp4,1 miliar, Hendi menerima Rp1,4 miliar, Rokhmat Annashikhah menerima Rp1,6 miliar, Maria Febri menerima Rp 900 juta, dan Abdullah menerima Rp350 juta.

Uang-uang tersebut digunakan untuk kepentingan para tersangka seperti membayar pemeriksa BPK RI sejumlah sekitar Rp1,035 miliar dan dana taktis untuk operasional kegiatan kantor. Selanjutnya keperluan pribadi di antaranya untuk kerja sama umrah, sumbangan nikah, THR, pengobatan serta pembelian aset berupa tanah, rumah, indoor volley, mes atlet, kendaraan dan logam mulia.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com