Tekan angka urbanisasi, JK minta Pemda genjot inovasi ekonomi
Merdeka.com - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengimbau kepada seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan produktivitas ekonomi daerah guna mencapai kesejahteraan rakyat. Sebab, jika pemda tidak produktif dalam berinovasi, maka daerah tersebut tidak akan maju di tengah kemajuan teknologi ini.
"Produktifitasnya dalam ekonomi yang terdiri dari apakah pertanian, manufaktur, dan jasa. Disamping tetap menjadikan pemerintah yang adil dan pemerintahan yang sejahtera dan aman ini," kata JK dalam Indonesia Investment Week ke-12 di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (5/5).
Menurutnya, semakin majunya suatu negara maka akan semakin banyak penduduk desa yang berpindah ke kota. Sehingga, jika pemda tidak mampu meningkatkan produktivitasnya, maka daerah tersebut akan semakin kehilangan banyak penduduk dan mengakibatkan menurunnya perekonomian dari daerah tersebut.
-
Bagaimana penurunan tingkat kesuburan mempengaruhi populasi bumi? Di seluruh dunia, data tersebut memberikan gambaran serupa, dengan kesuburan mulai turun di bawah angka 2,1 anak per wanita yang dibutuhkan untuk mempertahankan pertumbuhan populasi.
-
Mengapa jumlah penduduk Indonesia diprediksi terus melambat? Pertumbuhan penduduk periode 2020-2045 rata-rata sebesar 0,67 persen setiap tahun. Artinya jumlah penduduk Indonesia terus melambat setiap tahun
-
Apa dampak dari kekeringan di Jawa Tengah? Dampak musim kemarau yang perkepanjangan ini memukul ratusan jiwa warga Desa Garangan, Kecamatan Wonosamudro, Kabupaten Boyolali. Dalam dua bulan terakhir, mereka kesulitan air bersih.
-
Apa penyebab kepunahan massal? Transisi ini ditandai dengan kondisi iklim yang berubah-ubah, mengalami kekacauan total yang berdampak pada kepunahan banyak spesies.
-
Bagaimana dampak "migrasi" pada ekonomi? Migrasi dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan investasi di daerah tujuan, terutama jika migran memiliki keterampilan dan modal yang dibutuhkan.
-
Apa dampak kekeringan di Jateng? Warga Terdampak Kekeringan di Jateng Capai 9.153 Jiwa, Ini Penjelasan BPBD
"Diperkirakan 10 tahun akan datang penduduk perkotaan akan jadi 60 persen dibanding 40 persen. Karena lahan tidak akan bertambah. Begitu ada tambah maka membabat hutan, begitu babat hutan akan kekeringan. Begitu kekeringan pindah lagi, pindah lagi," imbuhnya.
Dengan begitu, JK mengimbau agar pemerintah daerah juga harus meningkatkan efisiensi dalam melaksanakan otonomi daerah. Sebab, masih banyak pemda yang bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam kepemimpinannya.
"Hampir banyak daerah yang bergantung pada DAU dan DAK sebesar 80 persen, maka kita tidak bisa menyebutkan daerah itu memberikan inovasi yang baik untuk pemerintahan," jelasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Perlu ada pemerataan penduduk agar tidak jawa sentris dengan cara pindah ibu kota.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta memprediksi, jumlah pendatang ke Jakarta usai Lebaran 2024 diperkirakan turun drastis.
Baca SelengkapnyaAnies memberi tanggapan seusai ditanya seberapa besar prospek pembangunan IKN untuk Indonesia.
Baca SelengkapnyaJokowi menekankan bahwa partisipasi masyarakat harus diutamakan dalam pembangunan.
Baca Selengkapnya"Ada yang protes kenapa bandaranya sepi, pelabuhannya sepi, jalan tolnya kok belum menghasilkan," ujar Ganjar.
Baca SelengkapnyaPemerintah juga telah menganggarkan dana desa hingga Rp70 Triliun pada tahun 2023.
Baca SelengkapnyaJK juga disebutnya bersepakat jika solusi dari permasalahan di Jakarta yaitu perumahan.
Baca SelengkapnyaMinimnya realisasi belanja ini berdampak pada peredaran uang di kabupaten/kota dan menunjukkan daya beli masyarakat yang rendah.
Baca SelengkapnyaAndika membuka data, ada 10,47 persen warga di Jateng miskin. Menurutnya, hal itu perlu ditekan sampai dengan nol.
Baca SelengkapnyaPemerintah membangun IKN agar terjadi titik pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo menyebutkan, keberhasilan dalam menurunkan angka kemiskinan merupakan hasil dari upaya percepatan yang dilakukan dengan seluruh pihak.
Baca SelengkapnyaJokowi tidak mempermasalahkan kritikan tersebut, dan menegaskan soal kebebasan berpendapat.
Baca Selengkapnya