Tekan Dampak Corona, PUPR Gelontorkan Rp10 T untuk Program Padat Karya Tunai
Merdeka.com - Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) percepat realisasi Program Padat Karya Tunai (PKT/cash for work) 2020 dengan anggaran Rp10 triliun yang tersebar di 34 provinsi. Hal tersebut terutama guna mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi angka pengangguran di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi akibat pandemi Virus Corona.
"Selain untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/ pelosok," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dikutip dari akun Instagram Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (13/4).
Basuki mengatakan, PKT sangat penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pola pelaksanaan PKT nantinya juga harus memperhatikan protokol physical dan social distancing untuk pencegahan penyebaran Covid-19.
-
Bagaimana cara Pemda mengatasi masalah keuangan dalam rekrutmen PPPK? Karena hal itu, Pemda bersangkutan tetap menggunakan PPPK paruh waktu dan tidak menggunakan PPPK penuh waktu karena terkait keuangan gaji dan lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
-
Bagaimana Pemprov Kaltim menargetkan PPU untuk berkembang? 'Sudah saya melihat adanya perkembangan rusa sambar yang dari Api-api sudah berpindah dan saya tantang kembali dua bulan kedepan kalau rusanya segar, berkembang, dan sehat tidak ada yang mati, berarti PPU sudah bisa merawat daerahnya juga dan bisa membuat daerah ini berkembang juga,' tutup Akmal.
-
Dimana program KKP dengan anggaran tambahan akan dijalankan? Anggaran ini digunakan untuk operasionalisasi PIT dan PNBP pasca produksi di 100 lokasi, pengembangan Kalaju di 65 lokasi, serta bakti nelayan di 30 lokasi.
-
Bagaimana program ini membantu perekonomian masyarakat? 'Dengan meningkatnya jumlah anak yang menerima makan siang di kantin atau warung di sekitar sekolah, dapat mengalami peningkatan pelanggan yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan UMKM setempat,' kata Wakil Komandan Tim Fanta TKN Prabowo-Gibran, Anggawira.
-
Apa yang dilakukan Pj Gubernur Jateng untuk percepatan penanggulangan kemiskinan? Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Nana Sudjana menyerahkan bantuan modal usaha ekonomi produktif kepada ratusan warga. Hal itu guna mempercepat penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.
-
Siapa yang dilibatkan dalam program padat karya? Pada setiap awal pelaksanaan kegiatan padat karya infrastruktur, pihaknya sudah memberikan data KK (kepala keluarga) miskin kepada kelompok untuk dilibatkan dalam pekerjaan padat karya.
Anggaran program padat karya tersebut digunakan untuk 7 program, yakni Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW). Kemudian, penataan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).
Lalu untuk Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) serta pembangunan baru dan peningkatan kualitas rumah swadaya.
Arahan Jokowi
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong agar program padat karya tunai di berbagai kementerian bisa saling terintegrasi. Airlangga menyatakan untuk program padat karya tunai di beberapa kementerian yang bisa dipercepat pelaksanaannya diharapkan bisa segera dijalankan.
"Sesuai arahan Presiden Jokowi agar seluruh program ini diintegrasikan," kata Airlangga, Rabu (8/4).
Hal itu juga dilakukan untuk membuat masyarakat bisa tetap memperoleh pendapatan dan mempertahankan daya beli di tengah pandemi virus Corona. Airlangga mengimbau agar program padat karya tunai diprioritaskan untuk pekerja informal atau sektor UMKM. Selain itu, pelaksanaannya juga diwajibkan tetap mematuhi protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran Covid-19.
"Program ini agar dikoordinasikan jadwal pelaksanaannya dan disampaikan ke masyarakat agar masyarakat tahu programnya dilaksanakan di mana saja," ujarnya.
Airlangga menyebutkan beberapa kementerian yang telah menyiapkan program padat karya tunai antara lain adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kegiatan PKT non rutin dimaksudkan agar dapat membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya.
Baca SelengkapnyaAirlangga menuturkan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) yang terdaftar melalui Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan angka yang terlalu rendah.
Baca SelengkapnyaPemerintah terus berupaya agar penyaluran KUR bisa dipercepat.
Baca SelengkapnyaDia memaparkan bahwa Program Kartu Prakerja sendiri tidak hanya menawarkan bantuan finansial melainkan juga membangun ekosistem yang terintegrasi.
Baca SelengkapnyaPengembangan investasinya akan dibedakan menjadi investasi di sektor padat karya dan sektor padat modal.
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mengkaji pengurangan tenor atau jangka waktu kredit KPR bersubsidi.
Baca SelengkapnyaSeluruhnya sudah dibayarkan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada PNS DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaSetelah melewati berbagai modifikasi, pelaksanaan program Prakerja tetap bisa bertahan hingga saat ini.
Baca SelengkapnyaPTPP berharap bisa terus berkontribusi dalam membuka lapangan kerja di Indonesia.
Baca SelengkapnyaEkonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,94 persen (yoy) di Kuartal III-2023.
Baca SelengkapnyaFajar mendorong perusahaan untuk menghindari PHK serta mengedepankan hubungan yang sehat dan saling memahami.
Baca SelengkapnyaPemerintah memutuskan untuk kembali melanjutkan Program Kartu Prakerja pada 2024 ini dengan kuota peserta 1,1 juta orang.
Baca Selengkapnya