Tekan Defisit Migas, DPR Dorong Pemerintah Perluas Penggunaan Gas Bumi

Merdeka.com - Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Ridwan Hisyam meminta pemerintah untuk lebih berani dalam mengambil kebijakan di sektor energi. Selama lima tahun pertama pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, ketergantungan terhadap energi impor tercatat masih sangat tinggi. Akibatnya neraca dagang Indonesia terus mengalami defisit lantaran impor migas yang besar.

"Harus ada paradigma yang berbeda untuk lima tahun ke depan jika kita ingin memangkas ketergantungan pada energi impor. Presiden Jokowi dan menteri ESDM harus mengubah arah kebijakan agar gas bumi menjadi prioritas. Toh saat ini temuan migas Indonesia lebih banyak gas dibandingkan minyak," kata Ridwan di Jakarta.

Menurutnya, terobosan pemerintah dengan menghadirkan B10, B20, B30 hingga rencananya sampai B100 merupakan langkah strategis dan positif. Namun akan lebih baik lagi jika potensi energi yang sudah ada dan terbukti lebih efisien dioptimalkan pemanfaatannya.

"Sayang jika gas bumi yang diproduksi di dalam negeri justru harus diekspor. Padahal jika dimanfaatkan untuk menggerakkan industri di dalam negeri bisa menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan nilai produk dalam negeri," ujarnya.

Data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat sampai September 2019 kilang Liquefied Natural Gas (LNG/gas alam cair) Bontang telah mengekspor sebanyak 52,5 kargo dan LNG Tangguh sebanyak 67,5 kargo. Maret lalu Kementerian ESDM juga telah menyetujui rencana ekspor LNG dari blok Tangguh ke Singapura sebanyak 84 kargo mulai tahun 2020.

Ridwan mengatakan, optimalisasi gas domestik hanya bisa dilakukan jika pembangunan infrastruktur dapat dikerjakan secara lebih masif. Apalagi sumber gas bumi ke depan akan lebih banyak berada di Indonesia Timur seiring pengembangan Blok Tangguh Train III dan proses produksi Blok Masela. Nilai investasi dalam pengembangan blok Masela sendiri mencapai sekitar USD20 miliar atau senilai Rp280 triliun (kurs Rp14.000/USD) dan menggunakan cost recovery yang berarti dibiayai APBN.

"Seharusnya kita bisa mengalokasikan dana untuk membangun infrastruktur gas bumi ini. Cadangan gas kita lebih banyak kok. Jika tidak didukung infrastruktur gas, potensi energi di dalam negeri ini ya hanya akan di ekspor dan kita akan menggunakan energi impor yang lebih mahal untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri," ucapnya.

Lebih jauh Ridwan juga mengingatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) energi untuk terus memperkuat kemampuan sumber daya manusia. Sebab, di tengah kebutuhan energi domestik yang semakin besar, penguasaan teknologi untuk memperluas pemanfaatan gas bumi sangat dibutuhkan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang baru dapat fokus kepada pemanfaatan energi yang memiliki cadangan besar di Indonesia seperti gas bumi. Optimalisasi pemanfaatan gas bumi ini dinilai dapat menurunkan defisit neraca migas.

"Pembangunan infrastruktur gas akan menjadi salah satu kunci keberhasilan menurunkan defisit migas. Sektor rumah tangga dan industri harus didorong untuk dapat beralih ke gas bumi," kata Mamit beberapa waktu lalu.

Mamit sebut program Jaringan Gas (Jargas) rumah tangga dapat digunakan untuk mengurangi penggunaan LPG subsidi 3 Kg yang selama ini banyak salah sasaran. Nilai subsidi LPG 3 Kg yang sangat besar dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur jargas. "Program Jargas bisa dilanjutkan secara masif dan terintegrasi dengan pembangunan infrastruktur gas bumi yang telah dijalankan selama ini. Beban biaya subsidi LPG 3 kg sangat besar dan tidak efektif," imbuhnya.

Anggaran subsidi Liquified Petroleum Gas (LPG/gas minyak cair) yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar Rp75,22 triliun. Namun sampai akhir tahun diperkirakan subsidi yang akan digunakan hanya Rp44,16 triliun.