Tekan impor, 3.600 hektar lahan disiapkan untuk peternakan sapi

Merdeka.com - Pemerintah saat ini tengah berusaha untuk meminimalisir impor daging sapi. Salah satu upayanya ialah dengan mempersiapkan lahan sebesar 3.600 hektar untuk peternakan sapi.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan beberapa lokasi untuk peternakan dan juga karantina.

"(Lahan) Sudah siap. Kita sudah punya 3.600 hektar. Ada 1.900 (hektar) Di Dompu (untuk peternakan). Ada banyaklah ketersediaan lahan. Kan instruksi untuk penyediaan lahan peternakan masyarakat," kata Menteri Ferry di Kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (6/11).

Sementara itu, untuk lokasi karantina, pemerintah menyiapkan lahan di Bangka daratan dan Pulau Bangka Belitung. Di wilayah Indonesia Timur, lokasi karantina yang disiapkan berada di Sulawesi dan Nusa Tenggara Timur.

Menteri Ferry menjelaskan, dalam program kluster sapi ini, pemerintah menyediakan lahan untuk digunakan masyarakat penggembala sapi.

"Itu lahan yang 10 hektar minimal kita siapkan yang nanti kita tanami rumput untuk kerja sama pemda dan CSR-nya bank BUMN atau Bank Pembangunan Daerah mereka. (Lahan) Bisa untuk karantina, bisa pengembangan bibit," jelas Ferry.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, di tempat berbeda, mengungkapkan penyediaan lahan ini tak hanya untuk peternak kecil namun juga golongan menengah. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan supply daging sapi. Sebab, tidak dapat dipungkiri terjadi penurunan populasi sapi dalam beberapa tahun terakhir.

"Bagaimana melakukan pengembangan petani-petani menengah, jangan hanya yang kecil saja untuk menambah kembali populasi ternak kita," ungkapnya di JCC Senayan, Jakarta.

Selain memberikan kemudahan lahan kepada peternak, pemerintah turut segera menyediakan indukan yang didatangkan dari Australia. Rencananya, pada akhir tahun ini akan datang sekitar 200.000 ekor sapi indukan.

"Namanya pengembangan harus ada yang mengurusi indukannya, tanahnya dan lain-lain. Kami percaya petani kita bisa. Ini ada hubungannya dengan impor sapi indukan asal Australia," tutup mantan Gubernur Bank Indonesia ini.

Sebelumnya, Australia tidak lagi menjadi pemasok utama impor sapi di Indonesia karena pemerintah buka peluang impor sapi dari negara lain. Pemerintah bakal merevisi aturan impor sapi yang tertuang dalam UU No 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan.

Namun, revisi aturan impor sapi tersebut tidak bisa dilakukan tahun ini lantaran infrastruktur karantina belum siap. Untuk itu, pemerintah tengah menyiapkan infrastruktur pendukung dalam aturan tersebut.

"Tahun ini tidak mungkin, karena harus ada karantina dulu. Cuma sudah dipikirkan sama pemerintah. Negara mana saja boleh cuma ketentuannya harus ditaruh di karantina dulu," ujar Pelaksana Tugas Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Karianto Suprih di Kantornya.