Tekan kemiskinan RI, Bappenas gelar forum keperantaraan
Merdeka.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menggelar Forum Keperantaraan guna mendorong dan mengangkat potensi wilayah sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam menuntaskan kemiskinan.
Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati mengungkapkan, forum keperantaraan berperan sebagai awal dari penjajakan potensi komitmen yang nantinya dapat dibangun para pihak terkait. Di mana forum ini menjadi wadah untuk menganalisis secara bersama tantangan yang masih menghambat dan tindak lanjut yang diperlukan.
"Ini lah salah satu wujud pemberdayaan melalui kolaborasi seluruh pihak sebagai langkah maju dari upaya yang telah dilakukan pemerintah dengan memberikan berbagai bantuan kepada masyarakat. Sehingga diharapkan kemandirian masyarakat benar-benar dapat diwujudkan dan kemiskinan secara signifikan dapat diturunkan," ujarnya di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa (30/5).
-
Siapa yang bertemu untuk membahas peluang kerja sama? Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah bertemu Duta Besar untuk Laos, Grata Endah Werdaningtyas.
-
Bagaimana cara proposal membantu kerjasama? Proposal membantu membangun kerjasama dengan pihak lain dalam mewujudkan suatu kegiatan atau proyek.
-
Bagaimana forum capres bisa membantu rakyat? Jadi calon pemimpin yang paling paham cara tangani korupsi ini, pasti akan dipilih rakyat.
-
Siapa yang hadiri diskusi Kemensos? Dihadiri Kepala Sentra Terpadu dan Sentra, Kepala Balai, Komisi Nasional Disabilitas dan para akademisi perwakilan dari Universitas Negeri Surabaya, acara ini dibuka secara resmi oleh Menteri Sosial, Tri Rismaharini.
-
Dimana diskusi Kemensos berlangsung? Komitmen Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mewujudkan layanan inklusif bagi penyandang disabilitas terus ditingkatkan. Salah satunya melalui kerja sama dengan Universitas Negeri Surabaya (UNESA) dalam penyelenggaraan Diskusi Reflektif Penanganan Disabilitas secara Inklusif, Holistik, dan Integratif, di Aula Pusdiklat dan Pengembangan Profesi, Jakarta Selatan, Senin (24/6).
-
Apa saja yang dibahas dalam pertemuan? Dalam pertemuan tersebut keduanya membahas tentang kerja sama pertukaran peserta pendidikan, alih pengetahuan dan teknologi, latihan bersama, serta upaya kolaboratif dalam meningkatkan kemampuan pertahanan kedua negara.
Vivi mengatakan, seiring dengan tren ekonomi global, dengan menjamurnya bisnis rintisan (start-up) sebagai pemangku kepentingan ekonomi patut diperhitungkan. Sebab pemerintah Indonesia juga melibatkan para pelaku bisnis start-up tersebut dengan turun langsung ke wilayah-wilayah potensial di daerah yang relatif miskin.
"Start-up sebagai kelempok menengah. Tentu kolaborasi pemerintah dan dunia usaha menjadi impian kita dalam percepatan pengembangan ekonomi lokal. Kolaboroasi salah satu upaya kita ingin bangun berkelanjutan," imbuhnya.
Dengan demikian, Vivi berharap, melalui forum keperantaraan ini akan mampu memetakan dan memberikan rekomendasi solusi sehingga ekonomi masyarakat miskin dapat lebih maju dan kemiskinan satu digit dapat tercapai.
"Kami sangat berharap pemberdayaan ekonomi masyarakat bisa berlangsung, sehingga ketimpangan kemiskinan dapat dilakukan. Kolaborasi peran para pihak sebagai upaya menciptakan dan mengembangkan usaha secara lebih berkeadilan dan berkesinambungan," jelasnya.
Vivi menambahkan, peluang sekaligus tantangan besar masyarakat saat ini adalah dengan pemanfaatan sumber daya pertanian dan perkebunan yang cukup besar. Menurut dia dengan potensi sumber daya alam yang besar tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi lebih besar bagi masyarakat miskin di Indonesia.
Indonesia sendiri dikenal sebagai produsen terbesar minyak kelapa sawit, cokelat, kelapa dan buah-buahan di seluruh dunia. Indonesia juga berperan sebagai produsen beras terbesar ketiga, produsen singkong terbesar ketiga, produsen kopi terbesar ketiga.
Dengan sebatas komoditas itu saja, lanjut Vivi masyarakat Indonesia yang hidup diperdesaan seharusnya dapat lebih menikmati manfaat ekonomi dari besarnya ekspor Indonesia. Namun yang terjadi menurutnya justru sebaliknya.
"Namun mengapa hal itu nampaknya belun terjadi? Bagaimana pula dengan melimpahnya sumber daya sektor kelautan dan perikanan?," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dirjen Penataan Agraria, Dalu Agung Darmawan menyebut bahwa Reforma Agraria harus menciptakan keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Baca SelengkapnyaHal tersebut disampaikan Emilia Saiz sesaat membuka sidang sesi ke-3 forum pertemuan tingkat tinggi yang digagas PBB
Baca SelengkapnyaKetua DPR RI Puan Maharani menutup rangkaian acara Indonesia-Africa Parliamentary Forum (IAPF).
Baca SelengkapnyaPuan menilai forum IAPF dapat membangun hubungan baik bagi seluruh delegasi sehingga bisa semakin mengenal satu sama lain.
Baca SelengkapnyaTantangan tersebut mencakup permasalahan akses pembiayaan, akses pemasaran, entrepreneurship dan lainnya.
Baca SelengkapnyaAHY mengungkapkan, penyelenggaraan Reforma Agraria Summit nantinya akan menjadi momentum yang baik.
Baca SelengkapnyaAriasa mengatakan, pertemuan dengan Jokowi menjadi momen krusial dalam menorehkan komitmen dialog strategis untuk perumusan lanjutan langkah konkret terkait IKN
Baca SelengkapnyaSecara luas, air harus dapat mempersatukan seluruh negara melalui kerja sama penanganan masalah.
Baca SelengkapnyaBudiman mengaku lebih banyak membahas mengenai kemiskinan dengan Prabowo dalam pertemuan tersebut.
Baca SelengkapnyaDalam arahannya, Todotua Pasaribu menyampaikan bahwa hilirisasi dan investasi merupakan ujung tombak pertumbuhan ekonomi.
Baca SelengkapnyaDalam forum GTRA tersebut dibahas beberapa permasalahan pertanahan yang dialami rakyat.
Baca SelengkapnyaKetua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, dalam pidatonya di forum tersebut menegaskan pentingnya peran Indonesia di kancah internasional.
Baca Selengkapnya