Follow
Tekan kerugian jual Premium, Pertamina diminta optimalisasi sektor hulu
Merdeka.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah mencari cara agar PT Pertamina (Persero) tidak rugi saat wajib kembali menyediakan Premium di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu cara untuk menutupi kerugian adalah mengandalkan optimalisasi di sektor hulu.
Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno, mengatakan saat ini Kementerian BUMN sedang dilakukan pembahasan, untuk meredam kerugian Pertamina, yang diakibatkan penyaluran BBM Premium.
"Ini sedang kami bahas, di Kementerian BUMN kita fokus bagaimana Pertamina untuk bisa mereduce kerugian caranya gimana," kata Fajar, di Jakarta, Kamis (12/4).
-
Apa yang dilakukan Pertamina untuk mendistribusikan BBM subsidi? Pertamina siap menjalankan penugasan Pemerintah tersebut, dan melalui PT Pertamina Patra Niaga sebagai Subholding Commercial & Trading, Pertamina akan memastikan distribusi energi bersubsidi di tahun 2024 dapat menjangkau masyarakat kurang mampu di seluruh pelosok negeri dengan harga terjangkau.
-
Bagaimana Pertamina meningkatkan kualitas BBM? Pertamax Green 92 merupakan bagian dari Program Langit Biru yang dilakukan oleh Pertamina untuk meningkatkan kualitas BBM di Indonesia sesuai dengan standar internasional dan ketentuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
-
Bagaimana Pertamina mengurangi penyalahgunaan BBM? Sejak implementasi exception signal ini pada tanggal 1 Agustus 2022 hingga 31 Desember 2023, Pertamina telah berhasil mengurangi risiko penyalahgunaan BBM bersubsidi senilai US$ 200 juta atau sekitar Rp 3,04 trilliun.
-
Bagaimana Pertamina memastikan BBM subsidi tepat sasaran? Sudah berjalan dan terus kami evaluasi adalah Program Subsidi Tepat untuk JBT Solar dan mulai awal tahun ini dijalankan Subsidi Tepat LPG 3 Kg,' terang Riva.
-
Bagaimana cara Pertamina membantu mobil yang kehabisan BBM? 'Bekerja sama dengan aparat terkait, tim motorist Pertamina gerak cepat langsung mengirimkan BBM ke lokasi mobil yang mogok,' ucap Vice Presidenr Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso.
-
Apa yang Pertamina lakukan untuk mengatasi over kuota BBM? Perihal potensi over kuota BBM dan LPG subsidi Nicke menjelaskan bahwa hal tersebut dipengaruhi pertumbuhan ekonomi positif nasional, 'Dengan pertumbuhan ekonomi yang membaik ini, ada kemungkinan terjadinya over kuota yaitu untuk Solar dan LPG. Walaupun over kuota, serta ada peningkatan dari volume, tetapi dari sisi kebutuhan anggaran sangat aman,' ujar Nicke.
Menurut Fajar, Pertamina tidak bisa lagi menggunakan cara lama dengan mengandalkan subsidi sebagai peredam kerugian. Sebab, saat ini, pemerintah hanya memberikan subsidi untuk Solar saja.
"Tentunya tidak dengan cara yang sekarang namun cara-cara lain. Kalau subsidi kan menkeu udah bilang bolehnya cuma nambah solar. Kan bisa yang dari hulu," paparnya.
Namun, saat ini Kementerian BUMN belum menerima keterangan resmi dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Terkait dengan perubahan status Premium di Jawa, Madura dan Bali (Jamali) menjadi penugasan.
"Recara resmi saya belum terima, kami belum terima bentuknya seperti apa," tandasnya.
Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Sejak Maret 2024 BBM non-subsidi RON 92 tersebut belum disesuaikan, sementara itu pada awal Agustus lalu SPBU swasta kembali menaikkan harga BBM sejenis.
Baca Selengkapnya
Eddy menyampaikan, kenaikan atau penyesuaian harga BBM non subsidi itu bisa dilakukan dengan memperhatikan daya beli masyarakat saat ini.
Baca Selengkapnya
Bahlil tidak mempermasalahkan apakah BUMN atau swasta yang mengelola, selama itu masih perusahaan nasional .
Baca Selengkapnya
Pertamax Bakal Gantikan Pertalite Jadi BBM Subsisi, BPH Migas Beri Bocoran Begini
Baca Selengkapnya
Begini strategi Pertamina Hulu Mahakam untuk meningkatkan produksi minyak dan gas.
Baca Selengkapnya
Sejak Maret 2024, BUMN tersebut mempertahankan harga, meski minyak dunia saat itu melonjak pesat.
Baca Selengkapnya
Pemerintah melalui kolaborasi tiga menteri yakni Menteri ESDM, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN akan kembali mengkaji pembatasan pembelian jenis BBM.
Baca Selengkapnya
Hal ini merupakan upaya pengawasan distribusi BBM di Provinsi Kalimantan Barat, baik BBM subsidi maupun BBM nonsubsidi.
Baca Selengkapnya
Komisi VI DPR RI memberikan apresiasi atas kinerja positif Pertamina sepanjang 2023.
Baca Selengkapnya
Penyesuaian tersebut diharapkan semakin meningkatkan kesehatan keuangan BUMN energi tersebut.
Baca Selengkapnya
Lonjakan harga minyak dunia diperkirakan bakal semakin berdampak terhadap harga BBM Non Subsidi yang tidak mendapat sokongan anggaran dari APBN.
Baca Selengkapnya
Keberhasilan Pertamina tak lepas dari hasil produksi lapangan minyak (wilayah kerja/WK) seperti Blok Rokan, Blok Mahakam, dan wilayah kerja lainnya.
Baca Selengkapnya