Tekan ketimpangan pembangunan RI, Bappenas gelar IDF 2018

Merdeka.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional akan mengadakan Indonesia Development Forum (IDF) 2018 di Jakarta pada 10 sampai 11 Juli 2018 mendatang. Forum pertemuan tersebut akan dihadiri lebih dari 1.400 peserta nasional dan internasional yang terdiri dari peneliti, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, mitra pembangunan dan masyarakat umum.

Deputi bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN Rudy Soeprihadi Prawiradinata mengatakan, forum yang menggandeng pemerintah Australia tersebut akan membahas mengenai isu-isu penting terkait disparitas pembangunan di Indonesia.

"IDF 2018 bertujuan untuk mendorong dialog terbuka mengenai penelitian dan bukti terkait berbagai permasalahan pembangunan prioritas dan pilihan kebijakan mengatasinya, menggali pendapat dan wawasan dari para ahli," ujar Rudi di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (7/5).

Rudi mengatakan, pertemuan tersebut juga akan menyoroti praktik-praktik pembangunan yang berhasil dari Indonesia dan dunia internasional. Selain itu, pemerintah dan peserta forum juga akan membahas mengenai pendekatan baru yang inovatif untuk mengatasi tantangan pembangunan.

Sesuai tema IDF 2018 yaitu Pathways to Tackle Regional Disparities Across the Archipelago diharapkan mampu membuat makalah berisi gagasan terbaik untuk memecah masalah disparitas di berbagai daerah di nusantara.

Adapun sub tema pertemuan tersebut adalah, pertama pengembangan pusat pertumbuhan yaitu tantangan dan praktik. Kedua, upaya mengurangi kesenjangan daerah tertinggal dan berbatasan. Ketiga, perbaikan pelayanan dasar untuk mengurangi kesenjangan wilayah. Keempat, memanfaatkan potensi ekonomi digital untuk mendorong pembangunan daerah.

Sub tema kelima yang akan dibahas adalah penguatan konektivitas Indonesia sebagai negara kepulauan. Kemudian ke enam, inovasi dalam tata kelola pemerintahan daerah. Serta ketujuh, pengoptimalan sumber pendanaan pembangunan.

"Kami percaya bahwa banyak sekali gagasan yang inovatif dan membangun untuk mengatasi masalah disparitas di Indonesia. Maka dari itu, kami ingin mengundang para ahli, akademisi dan masyarakat sipil untuk memberikan gagasan dan terobosan terbaru yang nantinya dapat menjadi masukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024," tandasnya.