Tekan urbanisasi, Wapres JK minta pembangunan desa lebih maksimal
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan pemerintah terus berusaha memberikan kesejahteraan dan kemakmuran kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk di pedesaan. Sebab, 60 persen penduduk Indonesia berada di desa.
Dia menjelaskan, pemerintah telah melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan pembangunan desa dan mendorong kemandirian desa. Meski demikian, hal tersebut nyatanya belum bisa menekan besarnya arus urbanisasi saat ini.
"Kita harus mencapai bagaimana desa itu dapat melaksanakan program kemandirian untuk suatu tujuan, yaitu bagaimana memakmurkan pedesaan tersebut. Karena jika tidak, maka akan terjadi urbanisasi besar-besaran," kata JK di kantornya, Kamis (24/8).
-
Apa misi utama Gubernur Kalsel dalam Turun ke Desa? Mengusung misi mulia yaitu menangani inflasi, stunting, perekaman e-KTP dan penanaman pohon serta meyapa masyarakat, Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor, pimpin rombongan Turun ke Desa (turdes) yang ke 9 menuju ke 11 kabupaten se-Kalsel.
-
Apa yang dilakukan Pj Gubernur Jateng untuk percepatan penanggulangan kemiskinan? Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Nana Sudjana menyerahkan bantuan modal usaha ekonomi produktif kepada ratusan warga. Hal itu guna mempercepat penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.
-
Bagaimana cara Pemprov Kaltim tekan angka kemiskinan? 'Angka kemiskinan itu masih memungkinkan untuk ditekan melihat laju pertumbuhan ekonomi Kaltim yang cukup positif sebesar 6,34 persen. Atau di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,05 persen,' jelas Yusliando.
-
Bagaimana cara Pj Gubernur Jateng membantu masyarakat Jateng untuk lepas dari kemiskinan? 'Setelah itu, baru kemudian diberikan modal usaha untuk memacu masyarakat berusaha atau berbisnis. Ini rangsangan agar mereka lepas (dari kemiskinan),' kata Nana.
-
Siapa yang membantu desa dalam program ini? Nantinya, pengelolaan sampah di tempat itu akan bekerja sama dengan SPEAK (Strategi Pengkajian Edukasi Alternatif Komunikasi) Indonesia melalui Program Hijau dan Voices For Just Climate Action (VCA).
-
Siapa yang menjalankan program Desa Devisa? Desa Devisa adalah program pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan potensi komoditas ekspor sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, seperti dilansir dari laman resmi Diskominfo Jatim.
Untuk itu, JK meminta agar pemerintah daerah, khususnya kepala desa melakukan berbagai inovasi untuk mengembangkan wilayahnya, sehingga pembangunan akan lebih terarah dan tepat sasaran.
"Kalau semua tadi pendidikan kesehatan dari atas (pemerintah pusat) sekarang kita butuhkan inisiatif dari pedesaan sendiri. Sehingga akan bertemu satu program bersama apa yang telah diberikan dan apa yang akan dilakukan oleh desa-desa untuk kemajuan desa itu sendiri," imbuhnya.
Selain itu, JK juga telah meminta berbagai negara untuk berbagi pengalaman dalam memajukan desa. Sehingga, pemerintah bisa mengadopsi langkah-langkah yang dilakukan negara lain guna memajukan pedesaan.
"Kita ingin mempelajari semua hal-hal positif yang dijalankan oleh banyak negara dan tentu juga negara ingin mempelajari pengalaman Indonesia banyak hal yang telah menjadi bagian upaya di samping pembangunan masyarakat desa," pungkasnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah juga telah menganggarkan dana desa hingga Rp70 Triliun pada tahun 2023.
Baca SelengkapnyaMendagri menegaskan, penguatan desa perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya urbanisasi.
Baca SelengkapnyaJokowi menilai jumlah dana desa yang telah disalurkan sejak tahun 2015 itu bukanlah angka yang kecil.
Baca SelengkapnyaPembangunan menggunakan dana desa sudah membuat jalan desa mencapai 350 ribu kilometer.
Baca SelengkapnyaDari tahun ke tahun akan terbangun infrastruktur dan transformasi desa dari desa tertinggal menjadi desa maju dan mandiri.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Djojohadikusumo menyindir mantan Gubernur Jakarta yang hanya mengumbar janji membuat perumahan layak bagi warga.
Baca SelengkapnyaSumara Putra menyampaikan hal tersebut saat membacakan rekomendasi DPRD Kota Denpasar terhadap LKPJ Wali Kota Denpasar tahun anggaran 2023.
Baca SelengkapnyaRealisasi APBD masih sangat kecil baru sekitar 31 persen untuk kabupaten/kota dan 41 persen untuk provinsi.
Baca SelengkapnyaMinimnya realisasi belanja ini berdampak pada peredaran uang di kabupaten/kota dan menunjukkan daya beli masyarakat yang rendah.
Baca SelengkapnyaAnggaran Dana Desa terus meningkat. Tahun ini, APBN telah menganggarkan Rp70 triliun untuk Dana Desa.
Baca SelengkapnyaAria berharap Kongres Desa ini menjadi pemantik bagi semua stakeholder untuk sama-sama memajukan desa.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta agar Pemda melakukan pengembangan dari proyek yang diselesaikan pemerintah pusat.
Baca Selengkapnya