Telan dana besar, proyek infrastruktur diminta menkeu tahan bencana
Merdeka.com - Kementerian Keuangan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan penandatanganan nota kesepahaman terkait penjaminan dalam proyek jalan tol. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam kesempatan tersebut meminta perencanaan pembangunan infrastruktur benar-benar menjadi perhatian pelaksana proyek yang telah ditunjuk oleh pemerintah.
Salah satunya, pembangunan infrastruktur diharapkan memiliki kualitas yang tahan terhadap perubahan iklim dan bencana.
"Melihat begitu seringnya bencana alam yang ada di Indonesia kami berharap seluruh proyek infrastruktur telah memasukkan aspek perubahan iklim dan kemungkinan bencana. Sehingga memiliki ketahanan pada macam potensi banjir, gempa bumi maupun bencana akibat perubahan iklim," ujar Menkeu Sri di Gedung Kementerian Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/2).
-
Mengapa Menko Perekonomian mendorong pengembangan infrastruktur? Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia.
-
Kenapa Kementerian PUPR membangun bendungan? Oleh sebab itu, di hadapan peserta World Water Forum ke-10 Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Indonesia telah memperkuat infrastruktur air seperti membangun 42 bendungan, 1,18 juta hektare jaringan irigasi.
-
Bagaimana Pertamina memastikan proyek selesai tepat waktu? 'Pakta Integritas ini adalah langkah yang baik, Kejaksaan RI akan fokus pada tugasnya mengawal penyelesaian pembangunan PSN. Kita tahu pentingnya PSN ini, mari kita kawal penyelesaiannya, kita harus berupaya proses PSN Terminal LPG Bima dan Kupang dapat selesai tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran, karena manfaatnya sangat luar biasa bagi masyarakat,' tutur Katarina.
-
Apa yang diharapkan dari komitmen Menkominfo? Abi Rekso selaku Sekretaris Eksekutif Said Aqil Siroj Institute, berharap sikap dan komitmen Menteri Kominfo yang baru ini konsisten.
-
Kenapa mitigasi bencana penting? Pentingnya mitigasi terletak pada upaya membangun ketahanan masyarakat dan infrastruktur terhadap ancaman bencana. Melalui konsep ini, mitigasi berfungsi sebagai investasi jangka panjang untuk melindungi investasi dan sumber daya manusia.
-
Bagaimana cara memperbaiki proyek? Mendapati ketidaksesuaian ini, Rudy menegur pelaksana proyek dan meminta untuk memperbaiki sesuai dengan kontrak perjanjian proyek.
Menkeu Sri menjelaskan pendanaan infrastruktur merupakan sektor yang menelan dana yang sangat banyak. Untuk itu, dia menegaskan jangan sampai dana yang dimiliki hanya habis untuk memperbaiki infrastruktur yang telah dibangun sebelumnya.
"Sehingga jangan sampai kita membangun infrastruktur sangat mahal dan kemudian dalam waktu yang singkat dapat dihancurkan oleh karena perubahan alam yang sering dan makin sering terjadi di Indonesia," ujar Menkeu Sri.
Selain itu, Menkeu Sri berharap pembangunan infrastruktur dapat selesai tepat waktu, sesuai dengan yang telah direncanakan. "Tentu berharap bahwa proyek ini bisa dijalankan sesuai dengan perencanaan jangka waktu yang telah direncanakan. Dan tentu dengan kualitas yang makin baik," ungkapnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia diperlukan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi.
Baca Selengkapnya"Tuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaPenyetopan anggaran ini juga berlaku untuk pembangunan bendungan baru.
Baca SelengkapnyaSemua pembangunan di IKN Semua dijalankan sesuai standar operasional yang tertuang di dalam kontrak
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mengakui, saat ini, masih terdapat kesenjangan infrastruktur di antara wilayah Indonesia.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mengatakan, Kementerian Keuangan telah menerima usulan anggaran Rp14,64 triliun untuk perbaikan jalan rusak.
Baca SelengkapnyaBasuki mengatakan, Kementerian PUPR telah melakukan penajaman atas usulan kebutuhan anggaran TA 2025 menjadi sebesar Rp136,95 triliun.
Baca SelengkapnyaHeru menilai, sarana dan prasarana di Jakarta saat ini sudah cukup komplit. Namun masih perlu dirawat secara berkelanjutan.
Baca SelengkapnyaBeberapa proyek yang masih dalam proses kajian, seperti tol Puncak dan tol dari Kulonprogo menuju Cilacap, termasuk dalam kebijakan penghentian ini.
Baca SelengkapnyaPermintaan anggaran ini untuk kelanjutan pembangunan IKN di 2025.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan pembangunan infrastruktur jalan dilakukan untuk efisiensi transportasi dan distribusi logistik sehingga dapat menumbuhkan ekonomi di daerah.
Baca Selengkapnya