Teluk Jakarta, pemerintah bakal jadikan pulau G lahan terbuka hijau
Merdeka.com - Pemerintah memutuskan pembangunan pulau G dihentikan selamanya. Untuk selanjutnya, pulau di Teluk Jakarta yang dikembangkan oleh anak PT Muara Wisesa Samudra akan dijadikan sebagai lahan terbuka hijau.
"Apakah nanti itu diambil alih oleh negara, digunakan untuk reboisasi," kata Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli di kantornya, Jakarta, Kamis (30/6).
Komite Gabungan memutus Muara Wisesa melakukan pelanggaran berat dalam reklamasi pulau G. Mereka membangun pulau di atas kabel milik Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan mengganggu lalu lintas kapal.
-
Apa yang terjadi di Pelabuhan Merak? Kepadatan mulai terjadi di kawasan Pelabuhan Merak, Banten, oleh rombongan pemudik yang ingin berpergian lewat jalur laut.
-
Dimana letak permukiman terbengkalai di Jakarta? Baru-baru ini sebuah kawasan di wilayah Jakarta Timur yang terbengkalai terungkap, dengan deretan rumah yang ditinggalkan oleh penghuninya.
-
Kenapa para pelaut Indonesia membajak kapal De Zeven Provincien? Mereka yang membajak kapal ini sudah diperingatkan untuk bersandar, tetapi mereka tidak menggubris karena alasan hanya berunjuk rasa atas pemotongan gaji dan penangkapan teman-temannya.
-
Dimana Kampung Teko yang tenggelam di Jakarta berada? Genangan air terlihat memenuhi kawasan permukiman di Kampung Teko, Kelurahan Kapuk, Cengkareng, Kota Jakarta Barat.
-
Apa yang terjadi di Indonesia? Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan dalam sepekan ke depan hampir seluruh wilayah di Indonesia akan dilanda suhu panas.
-
Siapa yang melakukan pemalakan? Dijelaskan bahwa oknum di PPDS Anestesi Undip ini meminta uang senilai Rp20-40 juta. Permintaan uang ini bahkan berlangsung sejak dokter Risma masuk PPDS Anestesi sekitar bulan Juli hingga November 2022 lalu. 'Dalam proses investigasi, kami menemukan adanya dugaan permintaan uang di luar biaya pendidikan resmi yang dilakukan oleh oknum-oknum dalam program tersebut kepada almarhumah Risma. Permintaan uang ini berkisar antara Rp20-Rp40 juta per bulan,' ungkap Juru Bicara Kementerian Kesehatan Mohammad Syahril pada Minggu (1/9).
Komite gabungan masih akan mengevaluasi belasan pulau reklamasi lainnya. Evaluasi ditargetkan rampung tiga bulan ke depan.
"Pulau yang belum dievaluasi total jumlahnya 13 lagi. Yang belum dibangun kan juga ada," ujar Rizal.
"Selain itu, Komite Gabungan juga dibebankan untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan dalam proyek reklamasi, yang nantinya akan menjadi benchmark seluruh proyek reklamasi di Indonesia."
Komite gabungan sudah membagi tugas evaluasi. Pulau reklamasi bersinggungan dengan pelabuhan menjadi domain Kementerian Perhubungan.
Pulau yang akan dibangun di laut lepas, urusan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sementara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertugas menguji anasis dampak lingkungan dari reklamasi tersebut.
"Komite Gabungan 2 minggu setelah lebaran bekerja lagi, kami beri waktu 3 bulan." (mdk/yud)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Reklamasi pulau sampah di pesisir Jakarta Utara saat ini belum menjadi hal keharusan
Baca SelengkapnyaUsulan tersebut diajukan oleh Bupati Kepulauan Seribu Junaedi kepada Heru Budi Hartono.
Baca SelengkapnyaRK percaya, selama reklamai tidak merusak lingkungan, maka hal itu menjadi sesuatu yang baik seperti dicontohkan negara maju lainnya.
Baca SelengkapnyaHeru Budi Ingin DLH DKI Tiru Singapura, Sampah Jakarta Bisa Dikelola di Laut atau Teluk
Baca SelengkapnyaPenjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan akan mengkaji usulan pulau reklamasi PIK 2 masuk wilayah Kepulauan Seribu.
Baca SelengkapnyaHoras menambahkan aturan tersebut dibuat dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP.
Baca SelengkapnyaUsul ini mencuat guna menyiasati keterbatasan lahan milik untuk pembuangan dan pengolahan sampah.
Baca SelengkapnyaBagan tancap adalah alat tangkap menetap sehingga mengganggu alur pelayaran
Baca SelengkapnyaTingginya tingkat polusi udara di Indonesia, khususnya Jakarta, masih jadi perhatian pemerintah.
Baca SelengkapnyaPemerintah tengah mengkaji pembangunan proyek tanggul laut raksasa, atau Giant Sea Wall di pesisir Pantura Jawa luar Jakarta.
Baca SelengkapnyaGiant Sea Wall bisa menjadi solusi atas bencana yang dihadapi di pesisir utara Pulau Jawa.
Baca SelengkapnyaKeterbatasan APBN membuat pemerintah meminta swasta ikut serta pengadaan jaringan air pipa.
Baca Selengkapnya