Temuan Menteri Yuddy, jam kerja siang hingga gaji PNS Rp 14 juta

Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi beraksi di hari pertama kerja di tahun 2015. Beberapa kantor instansi pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik menjadi target inspeksi mendadak Menteri Yuddy.

Ada sekitar enam lokasi yang disambanginya. Mulai dari kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), lalu dilanjutkan ke Samsat Polda Metro Jaya. Setelah itu, Menteri Yuddy melanjutkan sidak ke kantor Kelurahan Tebet Barat dan Kecamatan Tebet.

Tak lama sidak di dua tempat itu, Menteri Yuddy bertolak menyambangi puskesmas Tebet untuk melihat pelayanan pada masyarakat. Dia mengakui pelayanan puskesmas sudah maksimal karena meski hari libur puskesmas tetap mengoptimalkan pelayanan.

Dari puskesmas, politisi Partai Hanura ini tancap gas menggeruduk kantor Imigrasi Jakarta Selatan. Di tempat ini Menteri Yuddy juga tak banyak mengkritisi pelayanan publik. Dia hanya mengingatkan agar loket tidak kosong saat jam istirahat.

UPDATE TERKINI: Evakuasi korban AirAsia QZ8501

Di akhir aksinya, Menteri Yuddy menyambangi kantor Wali Kota Jakarta Selatan untuk mengecek proses pelayanan publik. Walau banyak memberi catatan, Menteri Yuddy berkilah tidak ada niatan mencari kesalahan dalam sidak kali ini.

"Ini (sidak) bukan cari kesalahan, ini untuk memastikan negara hadir saat publik memerlukan," jelasnya.

Dari enam lokasi kantor pelayanan publik, Menteri Yuddy menemukan fakta-fakta mengejutkan. Merdeka.com mencatatnya, berikut paparannya.

Gaji PNS Kelurahan Tebet Rp 14 juta

Sidak yang dilakukan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi di hari pertama kerja tahun 2015, mengejutkan beberapa instansi pemerintah di sektor pelayanan masyarakat. Tidak hanya mengecek soal jam kerja, Menteri Yuddy juga menanyakan perihal gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Seperti saat Yuddy berada di Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Menteri Yuddy menanyakan perihal gaji abdi negara di ibu kota. Salah seorang staf Kecamatan Tebet tingkat III.C mengaku sudah mendapatkan upah cukup. Tidak tanggung-tanggung, saat ini dirinya mengantongi lebih kurang Rp 14 juta per bulannya.

"Itu sudah gaji pokok sekitar Rp 4 juta, lalu tunjangan Rp 7 juta dan dapat uang transport Rp 3 juta," ujar dia di lokasi, Jumat (2/12).

Mendengar hal itu, Yuddy merasa 'iri' dengan gaji PNS DKI Jakarta. Namun, dia merasa wajar lantaran pendapatan ibu kota memang besar.

"Enak ya jadi PNS di Jakarta. Kalian wartawan saja mungkin kalah kan," terang Yuddy sambil tertawa.

Jam kerja kesiangan

Hari pertama kerja di tahun 2015, instansi pemerintahan langsung digeruduk Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi. Aksi Menteri Yuddy ini diklaim untuk memastikan aparatur negara tetap bekerja meski hari 'kejepit'.

Tempat pertama yang disambanginya adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Jakarta Selatan. Yuddy datang sekitar pukul 08.10 WIB. Sedangkan BKPM baru buka jam 09.00 WIB.

Yuddy mengungkapkan jam kerja BKPM terlalu siang. Dia meminta agar jam kerja di BKPM dimulai pukul 08.00 WIB.

"Ini kok bukanya terlalu siang ya. Karena waktu kerja sebaiknya 37,5 jam (seminggu) ya. Kalau bisa buka jam 08.00 WIB," kata Yuddy di lokasi, Jumat (2/1).

Yuddy meminta pegawai BKPM mulai bekerja lebih pagi dari biasanya. Dia berkaca pada instansi pelayanan publik di negara tetangga. "Singapura saja buka jam 07.00, kan lebih baik. Kan kalau ada orang yang lewat mau ke bandara bisa mampir dulu ke BKPM," ungkapnya.

Warga curhat soal pelayanan di jam makan siang

Usai sidak ke kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi melanjutkan aksinya di hari pertama kerja tahun 2015 ke instansi pelayanan lainnya. Tempat kedua yang disambangi adalah kantor Samsat Polda Metro Jaya, tak jauh dari kantor BKPM.

Samsat sudah buka sesuai waktu. Meski begitu, Menteri Yuddy masih mendapati keluhan warga. Seorang perempuan mengeluhkan pelayanan saat waktu istirahat makan siang. Menyikapi itu, Yuddy mengingatkan samsat untuk tetap mengedepankan pelayanan bagi masyarakat.

Dia meminta agar pelayanan di Samsat, terutama saat istirahat, tetap bisa optimal. "Samsat kan penghasil uang. Tempatnya dibikin lebih nyaman. Kalau istirahat lebih banyak buka lah. Jadi (pegawai) gantian makannya," kata Yuddy di Jakarta, Jumat (2/1).

Menteri Yuddy juga mengingatkan agar loket lebih banyak dibuka untuk memudahkan pelayanan. "Buka loket perbanyak. Misal ada 20 ya separuhnya lah di buka," terangnya.

Informasi layanan publik tak maksimal

Sekitar 10 menit sidak di kantor imigrasi, Menteri Yuddy melanjutkan ke kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Di sana dia mempersoalkan pengumuman yang tulisannya sudah buram. Dia juga mengkritik informasi pelayanan yang seharusnya ditampilkan melalui televisi, namun ternyata tidak menyala.

Dia beralasan, informasi penting diketahui masyarakat yang hendak mengurus dokumen kependudukan. "Harus ada transparansi dan penjelasan. Melayani KTP atau lainnya meski ada penjelasan, terus biayanya berapa. Untuk saat ini di Wali Kota Jakarta Selatan memadai," ungkapnya.

Layanan publik belum gunakan non-tunai

Pemerintah dan Bank Indonesia gencar melakukan gerakan uang non-tunai atau less cash society ke berbagai sektor. Sayangnya, program ini justru belum menyentuh birokrasi khususnya pada pelayanan publik secara keseluruhan.

Padahal, instansi pelayanan publik salah satu kantong pemasukan negara. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi mengakui, instansi pemerintah memang telat menggunakan sistem pembayaran elektronik. Namun, dia berkilah bahwa upaya tersebut akan segera diproses.

"Pembayaran (non-tunai) itu kan proses. Yang penting kan roadmapnya dulu," kata Yuddy di Jakarta, Jumat (2/1).

Di sisi lain, Menteri Yuddy menegaskan, pihaknya setuju dengan sistem pembayaran non-tunai. Dalam pandangannya, pegawai negara yang bertugas di sektor pelayanan publik sebaiknya tidak bersentuhan langsung dengan uang tunai.

"Para aparatur itu memang lebih baik tidak langsung menerima uang cash. Karena di situ biasanya ada indikasi suap atau lainnya," ungkapnya.

Baca juga:Larang rapat di hotel, Menteri Yuddy gunakan sistem SiraraHindari suap, pelayanan publik harusnya terapkan non-tunaiGaji PNS DKI Rp 14 Juta, Menteri Yuddy pikir ulang naikkan gajiSidak layanan publik, Menteri Yuddy berkilah tak cari kesalahanGaji PNS Jakarta Rp 14 juta, Menteri Yuddy akui enaknya jadi PNS (mdk/noe)