Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Temuan Ombudsman: 222 dari 541 komisaris BUMN rangkap jabatan

Temuan Ombudsman: 222 dari 541 komisaris BUMN rangkap jabatan gedung BUMN. wordpress.com

Merdeka.com - Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Amzulian Rifai menyebut bahwa praktik rangkap jabatan di Indonesia masih sangat banyak, bahkan hampir mencapai angka 50 persen.

Hasil identifikasi nasional Ombudsman terkait praktik rangkap jabatan pada tahun 2017 menunjukkan, dari 144 BUMN yang dipantau dengan 541 jabatan komisaris, terdapat 222 jabatan komisaris yang dirangkap pelaksana pelayanan publik.

"Itu artinya 41 persen dari 541 komisaris," ungkapnya dalam dialog media bertema 'Rangkap Jabatan PNS dan komisaris BUMN: Menyoal Profesionalisme ASN', di Kantor Lembaga Administrasi Negara, Jakarta Pusat, Selasa (6/6).

Orang lain juga bertanya?

Praktik rangkap jabatan tidak hanya terjadi di level nasional saja, melainkan juga marak terjadi di daerah-daerah. Sebagai contoh, dia menyebut Kalimantan Timur. "Contohnya Kalimantan Timur, dari 21 posisi komisaris BUMD atau badan pengawas perusahaan daerah (PERUSDA) diisi 16 pelayan publik," katanya.

Mengingat praktik rangkap jabatan ini memiliki efek negatif bagi pelayanan publik, dia meminta agar pemerintah segera campur tangan dengan cara memperkuat dan memastikan jalannya aturan undang-undang.

Kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), dia pun meminta untuk taat pada aturan yang ada sehingga rangkap jabatan dapat dihilangkan. "Solusinya, ikut aturan. Jangan cari-cari alasan lagi. Patuh saja itu," tuturnya.

Deputi Bidang Kajian Kebijakan Lembaga Administrasi Negara, Muhammad Taufik mengatakan, praktik rangkap jabatan tidak sesuai dengan semangat reformasi birokrasi. "Tidak sesuai dengan reformasi birokrasi, di mana perbaikan remunerasi yang diterima PNS diharapkan membuat mereka lebih profesional dan fokus pada bidang tugasnya," ungkapnya

Dia-pun mengatakan seorang PNS bisa menjabat sebagai komisaris sepanjang yang bersangkutan telah melepaskan jabatan di birokrasi pemerintahan. "Boleh jadi komisaris tapi lepaskan jabatan yang lama sebagai pejabat di birokrasi, demi integritas dan profesionalisme," pungkas Taufik.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Pedas PDIP Cecar Erick Thohir Sentil BUMN di DPR: Banyak Koboi, Bergantung di Beringin
VIDEO: Pedas PDIP Cecar Erick Thohir Sentil BUMN di DPR: Banyak Koboi, Bergantung di Beringin

Anggota DPR Fraksi PDIP Deddy Sitorus menyinggung banyaknya koboi bermunculan jelang pergantian pemerintahan ini.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Mendagri Tito Blak-blakan Karyawan Titipan Bikin 700 BUMD Rugi!
VIDEO: Mendagri Tito Blak-blakan Karyawan Titipan Bikin 700 BUMD Rugi!

Mendagri Tito Karnavian mengatakan sebanyak 700 dari 1.100 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merugi

Baca Selengkapnya
Mahfud Ungkap Penanganan kasus TPPU Dibagi Empat Bagian, Delapan Pegawai Kemenkeu Dipecat
Mahfud Ungkap Penanganan kasus TPPU Dibagi Empat Bagian, Delapan Pegawai Kemenkeu Dipecat

Mahfud MD membagi empat golongan dalam penanganan kasus TPPU di Kemenkeu senilai Rp349 triliun.

Baca Selengkapnya
Mantan Jubir Ungkap Fenomena 'Ordal' Anies Baswedan saat Jadi Gubernur DKI
Mantan Jubir Ungkap Fenomena 'Ordal' Anies Baswedan saat Jadi Gubernur DKI

Mantan Juru Bicara Anies-Sandiaga pada Pilkada DKI Jakarta 2017, membeberkan fenomena 'ordal' di masa Gubernur Anies Baswedan

Baca Selengkapnya
Mahfud Nilai Cara Berpolitik di Indonesia Kurang Bagus: Setiap Pemilu Bagi-Bagi Jabatan
Mahfud Nilai Cara Berpolitik di Indonesia Kurang Bagus: Setiap Pemilu Bagi-Bagi Jabatan

Menurut Mahfud, Indonesia sudah terlalu banyak menteri di dalam suatu pemerintahan.

Baca Selengkapnya
Akui Masih Ada Anak Buah Bagi-Bagi Proyek, Jaksa Agung: Kita Mohon Maklum
Akui Masih Ada Anak Buah Bagi-Bagi Proyek, Jaksa Agung: Kita Mohon Maklum

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengakui masih ada anggotanya yang menyalahgunakan jabatan, khususnya bagi-bagi proyek yang dilakukan oknum jaksa.

Baca Selengkapnya
Menteri Erick Thohir Bakal Pecat Komisaris BUMN yang Gabung Timses Capres dan Cawapres
Menteri Erick Thohir Bakal Pecat Komisaris BUMN yang Gabung Timses Capres dan Cawapres

Kalau ada komisaris BUMN yang bergabung dengan tim pemenangan harus mengundurkan diri dari jabatannya.

Baca Selengkapnya
Mahfud Sudah Ingatkan Banyak Pegawai BUMN dan ASN Terpapar Paham Radikal
Mahfud Sudah Ingatkan Banyak Pegawai BUMN dan ASN Terpapar Paham Radikal

Baru-baru ini, seorang karyawan KAI di Bekasi, Jawa Barat diduga masuk dalam jaringan terorisme.

Baca Selengkapnya
Ali Fikri Disebut-sebut Dikembalikan ke Kejagung Buntut Kritik Pimpinan KPK
Ali Fikri Disebut-sebut Dikembalikan ke Kejagung Buntut Kritik Pimpinan KPK

Bahkan keputusan Ali yang dipulangkannya ke Kejagung itu pun bukan kehendaknya.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Telak! DPR Cecar Erick Suka Pilih
VIDEO: Telak! DPR Cecar Erick Suka Pilih "Orang Tak Jelas" Isi Jabatan Bos BUMN

Dia mengkritik Erick kerap merombak jajaran direksi dan komisaris perusahaan BUMN dengan orang yang tidak jelas

Baca Selengkapnya
VIDEO: Nada Tinggi, PDIP Komisi VI Skakmat Wamen Jadi Komisaris
VIDEO: Nada Tinggi, PDIP Komisi VI Skakmat Wamen Jadi Komisaris "Apa Lagi Dikejar, Uang?"

Dia mencontohkan Wamen BUMN Dony Oskaria yang baru saja diangkat menjadi Wakil Komisaris Utama Pertamina.

Baca Selengkapnya
Anggota DPR Heran Dana Pensiun Pegawai BUMN Malah Menyusut: Bisa Saja Dikorup Pejabat
Anggota DPR Heran Dana Pensiun Pegawai BUMN Malah Menyusut: Bisa Saja Dikorup Pejabat

Intan mengatakan, Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR telah menyampaikan soal penyalahgunaan dugaan Dana Pensiun disalahgunakan.

Baca Selengkapnya