Temui Hatta, Jero Wacik curhat soal larangan ekspor bahan mentah
Merdeka.com - Pasca diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Mineral dan Batu Bara di mana di dalamnya terdapat larangan ekspor bahan mineral mentah dan beberapa aturan terkait. Aturan ini terus dikeluhkan pengusaha pertambangan.
Setelah hampir tiga pekan aturan ini dijalankan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa untuk membahas keluhan perusahaan-perusahaan tambang. Termasuk soal keberatan mereka atas penetapan bea keluar yang cukup tinggi terhadap bahan mineral yang diekspor.
"Tadi koordinasi saja soalnya besok saya ada rapat kerja. Pembahasan terkait penerapan UU Minerba yang sedang dijalankan," ujar Jero di Kementerian Koordinator Perekonomian, Rabu (29/1).
-
Apa alasan dibekukannya Bea Cukai? Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 1985 untuk memperlancar arus barang demi mendukung ekonomi, setelah berkonsultasi dengan menteri dan mengevaluasi dari BPKP.
-
Apa alasan HKBP menolak izin tambang? Bersama ini kami dengan segala kerendahan hati menyatakan bahwa HKBP tidak akan melibatkan dirinya sebagai gereja untuk bertambang,' ungkap Ephorus HKBP, Robinson Butarbutar dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/6).
-
Siapa yang menolak IUP batubara? Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin meminta Muhammadiyah untuk menolak jatah IUP pertambangan batubara dari pemerintah.
-
Apa yang Kemendag lepas ekspornya? Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Didi Sumedi melepas ekspor kosmetik dari Sidoarjo ke Malaysia senilai 7 juta Ringgit Malaysia (RM) atau lebih dari Rp20 miliar, pada Senin.
-
Apa saja yang diekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun. Wapres mengaku bersyukur karena sejauh ini sektor pertanian mampu membuktikan diri sebagai penopang ekonomi disaat pandemi serta memenuhi komoditas dalam negeri dan ekspor secara baik.
-
Apa aset yang disita dari tambang ilegal? Dalam perkara ini, penyidik menyita aset berharga milik tersangka senilai Rp13 miliar. Di antaranya tiga unit rumah di Muara Enim dan Palembang, lima unit mobil, dan sepeda motor.
Ketika ditanya soal kemungkinan untuk merevisi aturan itu, Jero Wacik menegaskan tidak ada perubahan atas aturan yang sudah ditetapkan. "Tidak ada (revisi). Ikut yang sudah ada," katanya.
Ditemui terpisah, Menko Perekonomian Hatta Rajasa membenarkan bahwa pertemuan tadi membahas beberapa hal terkait penerapan UU Minerba.
"Tadi bahas bea keluar. Nanti kita mau bahas di Wapres. Karena kan banyak yang mempertanyakan. Intinya itu. Soal BK ini dasarnya apa. Kok tidak ada di dalam PP-nya. Intinya itu kan. Ini baru dibahas menunggu Chatib Basri (Menteri Keuangan). Itu saja," terang Hatta.
Senada dengan Jero, Hatta juga menegaskan belum ada rencana revisi terhadap peraturan tersebut. "Belum. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya hanya menanyakan apakah itu ada di dalam PMK atau Permen ESDM," jelasnya.
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2023 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar
Baca SelengkapnyaDitjen Bea Cukai akan mulai memantau pergerakkan bisnis jastip.
Baca SelengkapnyaKondisi ini diperparah dengan para pelaku industri pengolahan susu (IPS) yang mengimpor bukan dalam bentuk susu segar.
Baca SelengkapnyaPeristiwa yang cukup menyita perhatian publik antara lain soal denda terhadap produk sepatu yang dipesan seorang konsumen dari luar negeri.
Baca SelengkapnyaAda beberapa negara yang tak setuju dengan berbagai kebijakan pemerintah Indonesia.
Baca SelengkapnyaKejadian serupa juga terjadi pada tahun 1970 dan 1980, saat komoditas yang dimiliki banyak oleh Indonesia tidak memberikan nilai tambah bagi penerimaan negara.
Baca SelengkapnyaSebanyak 490.000 ton beras impor tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak
Baca SelengkapnyaSri Mulyani tak membeberkan tanggapan Jokowi atas masalah yang terjadi di Bea Cukai.
Baca SelengkapnyaKegiatan ekspor pasir laut harus melalui proses ketat.
Baca SelengkapnyaMendag beri penjelasan kebijakan ini justru untuk mengendalikan kemudahan aktivitas impor ke dalam negeri.
Baca Selengkapnya