Temui Kadin, mendag bahas 12 paket kebijakan ekonomi Jokowi
Merdeka.com - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menemui jajaran pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk membahas 12 paket ekonomi yang dibentuk Presiden Joko Widodo. Enggartiasto berharap dengan pertemuan ini, paket kebijakan ekonomi yang dibentuk tidak akan terjadi kriminalitas yang dilakukan aparat-aparat pemerintahan.
"Kita sepakati bersama Kadin Indonesia beserta institusi terkait untuk menjelaskan atau sosialisasi kebijakan ini bukan one way, kita bisa mendapatkan saran dari kebijakan yang dibuat," ujar Enggartiasto di Auditorium Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (18/8).
Dia mengakui banyaknya hambatan dari birokrasi yang ada selama ini. Salah satunya, adanya kriminalisasi terhadap pelaksana kegiatan agar memantau kebijakan yang dibuat berjalan lancar dan tidak terjadi kriminalitas.
-
Bagaimana Kemendag memfasilitasi pelaku bisnis? Dibandingkan dengan portal Pencari Tarif ASEAN sebelumnya, portal terbaru akan memuat perjanjian perdagangan termutakhir, serta cakupannya diperluas dengan memuat informasi mengenai komitmen tarif; ketentuan asal barang (rules of origin); hambatan non tarif (non tariff measures/NTMs); prosedur impor, ekspor, dan perbatasan; serta informasi lainya.
-
Bagaimana Kemendagri menangani radikalisme? Penanganan radikalisme dan terorisme harus melibatkan semua elemen dan unsur masyarakat seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, maupun organisasi kemasyarakatan lainnya,“ ujarnya.
-
Siapa yang mengawasi kinerja Kemenkumham? Pada dasarnya, lanjut Yasonna, Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga masyarakat mengawasi kita, sekecil apapun gerak-gerik kita terus dipantau.
-
Bagaimana Kemnaker mengatasi kendala MoU? “Alhamdulillah atas kerja sama seluruh pihak terkait bersama-sama dengan kami Kementerian Ketenagakerjaan RI, yaitu rekan-rekan dari Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, para pengusaha dari KADIN dan APINDO, serta tentu saja dukungan dari Pemerintah Australia, pembahasan review MoU ini dapat terselesaikan,“ ucapnya.
-
Bagaimana KEMENDAG memperkuat UMKM? Disebutkan juga, hubungan yang mulai terbentuk sejak 1997 ini harus lebih diintensifkan dan meningkatkan dialog di berbagai kegiatan sebagai langkah untuk mempromosikan perdagangan dan investasi antar negara. Selain itu, mengingat tantangan regional dan global yang terus meningkat, fokus terhadap akses digital dan UMKM harus terus ditingkatkan.
-
Bagaimana Kemenkumham meningkatkan tata kelola pengadaan? Kemenkumham menjadi Kementerian/Lembaga (K/L) terbaik ke I dalam penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) dengan nilai 95,77 (sangat baik).
Selain itu, katanya, juga membahas mengenai investasi-investasi yang masuk ke Indonesia guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Apalagi, pertemuan-pertemuan tersebut juga dihadiri para pengusaha-pengusaha besar.
"Kita membutuhkan ibu bapak untuk investasi, jika tanpa ibu dan bapak maka yang diharapkan, akan hilang, dan kita akan kehilangan momentum," tegasnya.
Kendati demikian, Enggartiasto menambahkan pembangunan infrastruktur tidak hanya mengandalkan dari APBN semata. Sebab, dana infrastruktur dalam APBN tak cukup untuk membiayai program prioritas pemerintah.
"Bagaimana ini bisa merata bisa menjaga pertumbuhan ekonomi, tidak bisa hanya mengharapkan dari APBN, namun juga investasi," pungkasnya.
Laporan: Aisyah
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi terbuka jika Arsjad Rasjid maupun Anindya Bakrie ingin bertemu dengan dirinya. Asalkan, masalah Kadin diselesaikan baik-baik.
Baca SelengkapnyaIsu yang beredar, mulai dari pembatalan kenaikan UKT yang tinggi, hingga masalah yang menyeret Kejaksaan Agung dan Polri
Baca SelengkapnyaKeterpilihan Anindya kemudian menuai reaksi keras dari kubu Arsjad Rasjid, Ketua Umum Kadin yang masih menjabat hingga 2026.
Baca SelengkapnyaJokowi menyentil surat rekomendasi yang merupakan sebutan halus untuk perizinan
Baca SelengkapnyaMenko Airlangga memberikan dua pesan penting saat bertemu dengan Anindya Bakrie
Baca SelengkapnyaWapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.
Baca SelengkapnyaAndi Gani memastikan Jokowi tak ikut campur dalam kisruh internal Kadin.
Baca SelengkapnyaSekjen Partai Golkar ini menambahkan kondisi ekonomi global yang tidak menentu.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, biang kerok permasalahan kadin ini bermula karena pucuk pimpinannya terjun ke politik.
Baca SelengkapnyaJokowi mengungkapkan, selama menjabat Presiden RI, ia mengaku kenal baik dengan para Ketua Umum Kadin
Baca SelengkapnyaVideo tersebut berisi ajakan Arsjad agar para anggota Kadin yang terpecah dapat mengesampingkan ego untuk membuat organisasi tersebut dapat bersatu kembali.
Baca SelengkapnyaKadin memiliki peran sebagai mitra strategis Pemerintah dan wadah bagi dunia usaha.
Baca Selengkapnya