Temukan Penyelundupan Beras, Masyarakat Diminta Segera Lapor Kemendag
Merdeka.com - Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Syailendra meminta masyarakat agar melapor ke Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen Tertib Niaga (PKTN) jika mengetahui terjadi penyelundupan beras. Ia mengaku tidak mengetahui titik celah lokasi penyelundupan beras.
"Saya mau tahu dia ilegalnya sebelah mana, terus barangnya mana dan kalau memang ada kasih tahu ke kita, sebelah mana (celah penyelundupan beras) saya tidak tahu," ujar Syailendra di kantor Kementerian Perdagangan, dikutip pada Rabu (12/10).
Sebelumnya, seorang pedagang beras di Pasar Induk Cipinang, Billy mengungkapkan adanya penyelundupan dari Vietnam ke Batam sebesar 90 persen. Dia pun mengakui kalau dirinya juga ikut untuk melakukan penyelundupan tersebut.
-
Siapa dalang penyelundupan? Di balik kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh Barat pertengahan Maret 2024 lalu ternyata didalangi oleh warga lokal.
-
Siapa aja yang pernah Kemendag selidiki terkait impor? Sementara negara yang pernah indonesia selidiki dan kenakan BMAD maupun BMP antara lain India, Republik Korea, China, Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia, Kazhakstan, Australia, Malaysia, Vietnam, Thailand, Hongkong, Turki, Pakistan, Persatuan Emirat Arab, Singapura, Taiwan, Bangladesh, dan Mesir.
-
Mengapa Kemendag memusnahkan barang ilegal? Menteri yang akrab disapa Zulhas ini menjelaskan, pemusnahan tersebut dilakukan merupakan upaya Kemendag guna melindungi konsumen dalam negeri.
-
Di mana pekerja memperlihatkan kedelai impor pesanan pembeli? Pekerja memperlihatkan kedelai impor pesanan pembeli di toko kedelai di Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Kamis (23/11/2023).
-
Apa yang Kemendag pastikan keberadaannya? Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga menekankan, pemerintah terus memastikan keberadaan prasarana, sarana, dan utilitas perdagangan.Baik bagi pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen akhir.
-
Kenapa Kemendag memastikan keberadaan prasarana perdagangan? 'Pemerintah selalu memastikan keberadaan sarana, prasarana, dan utilitas perdagangan yang baik bagi seluruh pihak terkait. Baik bagi pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen akhir. Dengan begitu, diharapkan kegiatan ekonomi akan terus berjalan tanpa hambatan yang berarti,' terang Wamendag Jerry.
"Kalau mau jujur sebenarnya, beras ini ngeri-ngeri sedap. Ya kalau dibilang cukup ya cukup, kalau dibilang kurang ya kurang. Paham nggak? coba kalau selundupan ditutup? Kalau saya tidak ikut (penyelundupan) saya mati (usaha beras)," ujar Bily kepada awak media, di Pasar Induk Cipinang Jakarta, Senin (3/10).
Penyelundupan beras tersebut tidak ada kategori khususnya, beras apapun bisa diselundupkan. Billy membeberkan bahwa ada pelabuhan khusus untuk penyelundupan beras tersebut. "Di Jambi ada pelabuhan untuk seludup, Kuala Tungkal namanya," kata dia.
Kendati demikian, untuk beras penyelundupan tersebut hanya bisa didistribusikan di daerah sekitarnya, tidak bisa masuk ke daerah lain, termasuk Jakarta, karena pengawasan di daerah Jakarta sangatlah ketat.
Berasnya untuk pulau-pulau sekitar, kalau Jakarta itu ketat sekali. Kalau Jakarta pasti saya kena lapor Presiden (Jokowi). Kalau ke Jawa satu kilogram nggak berani mereka (para penyelundup), pasti presiden marah," jelasnya.
Untuk daerah-daerah yang menerima penyelundupan tersebut yakni ada di Selat Panjang, Tanjung Pinang, dan Dumai. "Yang masuk itu banyak, tiap hari masuk. Sehari kalau 500 ton itu pasti," terang pedagang beras.
Tak hanya itu, Bily juga mengungkapkan ada dua pabrik penimbun beras di daerah Jawa Timur. Namun menurutnya, untuk menutup kerugian penimbunan beras tersebut dua pabrik tersebut juga menjual komoditas lainnya, salah satunya minyak goreng.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pelaporan ini buntut dari keterlambatan bongkar muat impor beras seberat 2,2 juta ton
Baca SelengkapnyaHaryono mendesak penegakan hukum harus bergerak cepat tuntaskan skandal demurrage impor beras ini karena menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia.
Baca SelengkapnyaKeberadaan 1.600 kontainer berisi beras ilegal dengan demurrage sebesar Rp294,5 miliar yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Tanjung Perak, Sur
Baca SelengkapnyaDugaan Mark Up Impor Beras, Politisi PDIP Dukung Perangi Bandit Pangan
Baca SelengkapnyaYudi berharap KPK juga dapat menurunkan investigator terbaik dalam mengusut kasus tersebut.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan semua proses penanganan perkara termasuk penyelidikan terkait skandal demurrage Rp 294,5 M naik penyidikan
Baca Selengkapnya"Kami selama ini getol menolak impor beras yang bisa merugikan rakyat."
Baca SelengkapnyaTeguran ini terjadi di tengah skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp294,5 miliar.
Baca SelengkapnyaKPK memastikan pengusutan kasus yang berpotensi merugikan keuangan negara tersebut akan dilakukan dengan prosedur pemeriksaan maupun penyidikan hukum.
Baca SelengkapnyaPihak KPK telah meminta keterangan dan data terkait keterlibatan Bulog dan Bapanas di dalam skandal tersebut.
Baca SelengkapnyaTrubus mendorong adanya pengusutan soal dugaan penyelundupan beras tersebut yang menimbulkan demurrrage Rp294 miliar.
Baca SelengkapnyaDalam dokumen, ada masalah dalam dokumen impor yang tidak proper dan komplit sehingga menyebabkan biaya demurrage.
Baca Selengkapnya