Terapkan B30, Pemerintah Diingatkan Masalah Deforestasi dan Eksploitasi Lahan Sawit

Merdeka.com - Koordinator Koalisi Clean Biofuel for All Agus Sutomo mengingatkan pemerintah akan masalah deforestasi, lahan gambut dan eksploitasi di industri perkelapasawitan. Ini mengingat pemerintah akan segera menerapkan B30 atau solar campur 30 persen minyak sawit.

Koordinator Koalisi Clean Biofuel for All, Agus Sutomo mengatakan, semakin tinggi baurannya akan semakin besar kebutuhan minyak sawit. Oleh karena itu, di tengah program mandatori tersebut, semua mata rantai biodiesel harus fokus membenahi isu-isu yang berkaitan dengan NDPE (No Deforestation, Peatland & Exploitation) di Indonesia.

"Biofuel atau biodiesel yang bersih dari pembakaran, lahan gambut dan eksploitasi sangat penting diperhatikan oleh stakeholders kelapa sawit di Indonesia. Banyak perusahaan yang bilang sudah mengimplementasikan NDPE tapi masih saja ada yang menyimpang di lapangan. Berdasarkan data kami, sebesar 66 persen NDPE sedangkan sisanya sebesar 34 persen masih non NDPE," kata Agus Sutomo saat peluncuran Catatan Akhir Tahun Biodiesel Indonesia 2019 di Jakarta.

Dia menegaskan, semua stakeholder, baik pemerintah, perkebunan, pemasok dan pengguna biodiesel harus memiliki komitmen kuat menggunakan biodiesel yang bersih dari pembakaran, gambut maupun eksploitasi. Apalagi bila melihat pemanfaatan biodiesel/biofuel adalah sebagai upaya untuk memastikan ketahanan energi dan mengurangi pemanasan global.

"Implementasi mandatori B30 sebentar lagi akan digelar tahun 2020. Ini dapat menjadi momentum untuk meninjau ulang komitmen semua stakeholder yang terlibat dalam industri ini terhadap biodiesel di Indonesia," katanya.

Dalam laporan, ada beberapa sorotan yang ditujukan kepada perusahaan-perusahaan yang berada dalam lingkaran kelapa sawit. Koalisi tersebut merekomendasikan kepada perusahaan yang sudah adopsi NDPE bisa konsisten terapkan NDPE, tidak hanya kepada pemasok tapi juga pada anak-anak perusahaan.

Begitu pula bagi perusahaan-perusahaan yang belum mengadopsi untuk segera menerapkannya. Rekomendasi kepada pemerintah adalah pada ranah pengawasan dan penguatan regulasi yang memastikan perusahaan-perusahaan menjalankan NDPE secara menyeluruh.

Penerapan B30

Pemerintah dan pemangku kepentingan telah menyelesaikan rangkaian uji coba penerapan pencampuran 30 persen Fatty Acid Methyl Ester (FAME) yang berbahan baku minyak sawit dengan solar (B30). Hasilnya program tersebut siap diterapkan mulai 1 Januari 2020.

Kepala Balitbang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dadan Kusdiana, mengatakan Kementerian ESDM telah mengeluarkan rekomendasi teknis terkait implementasi mandatori B30 pada tahun 2020 kepada publik.

"Rekomendasi teknis B30 ini kami sampaikan berdasarkan hasil jalan, uji performa kendaraan, monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh tim teknis," kata Dadan, di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Kamis (28/11).

Dadan melanjutkan, dari rekomendasi tersebut, program mandatori B30 akan bisa mulai diberlakukan pada 2020, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2015. "Secara umum dari hasil uji jalan B30, maka B30 siap diimplementasikan pada kendaraan bermesin diesel per 1 Januari 2020," tutur Dadan.

Secara teknis rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian ESDM, antara lain penanganan dan pencampuran B30 untuk menjaga kualitas B30, proses pencampuran, penyimpanan, dan penyaluran perlu pengendalian dan monitoring secara berkala, seperti halnya pada saat Uji Jalan B30.

Untuk memperoleh campuran B30 yang homogen, metode blending harus sesuai dengan pedoman umum dan menggunakan sarana prasarana yang memenuhi standar. Untuk mencegah peningkatan kadar air, B30 harus disimpan dalam tangki tertutup dan dihindarkan dari kontak dengan udara dan segera dilakukan pencampuran dengan B0.

"Dengan selesainya uji jalan (road test) B30 ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga Uji Jalan B30 dapat terselenggara dengan baik," tandasnya.