Terapkan gerakan non tunai, pemerintah kekurangan 1,5 juta keping kartu e-money

Merdeka.com - Kepala Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Doni P Joewono mengatakan setelah diterapkannya sistem pembayaran non tunai di gerbang tol, penggunaan uang elektronik di ibu kota meningkat pesat. Peningkatan drastis terjadi pasca dikeluarkannya Peraturan Menteri PUPR Nomor 16/PRT/M/2017 yang mewajibkan pembayaran non tunai di semua gerbang tol per 31 Oktober 2017 mendatang.

Doni mengungkapkan, pada mulanya pembayaran non tunai di gerbang tol hanya 28 persen saja. Kemudian, berdasarkan laporan bulan ini, pembayaran non tunai di gerbang tol sudah mencapai 72 persen.

"Perkembangan penetrasi jalan tol untuk metode ini sangat cepat jadi kalau data kami itu Juni 2017 itu masih 28 persen, kemudian sampai 4 Oktober laporan terakhir pada waktu rapat di kantor Menko (Darmin Nasution) itu di sudah sampai 72 persen," kata Donidi hotel Pullman, Jakarta, Selasa (10/10).

Doni mengungkapkan, saat ini Jabodetabek kekurangan sekitar 1,5 juta keping kartu uang elektronik untuk kebutuhan pembayaran jalan tol. Padahal, tenggat waktu penerapan 100 persen pembayaran non tunai tinggal hitungan hari.

"Masih butuh sekitar 1,5 juta kartu untuk supaya 100 persen non tunai," ungkapnya.

Doni mengatakan, untuk mendukung program gerakan non tunai di gerbang tol, Bank Indonesia menggandeng bank-bank nasional untuk aktif mensosialisasikan hal tersebut.

"Bank Indonesia mengeluarkan aturan agar tidak saja di lakukan oleh satu bank, jadi mengeluarkan nasional payment gateway sehingga itu tidak lagi oleh satu kartu, tapi oleh beberapa kartu jadi semacam interkoneksi dan yang siap hari ini adalah 5 bank," jelas Doni.

Lima bank tersebut adalah Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BCA, Bank BRI dan Bank BTN bentuk sosialisasi tersebut di antaranya adalah kampanye dan edukasi non tunai serta mengadakan beberapa promo.