Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Terbitkan aturan baru, pemerintah Jokowi hemat belanja Rp 16 triliun

Terbitkan aturan baru, pemerintah Jokowi hemat belanja Rp 16 triliun rupiah. ©2012 Merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017.

Melalui Inpres tersebut, Presiden menginstruksikan kepada para menteri dan pejabat negara lainnya untuk mengambil langkah efisiensi belanja barang Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2017 sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Efisiensi belanja barang meliputi perjalanan dinas dan paket meeting, honorarium tim/kegiatan, belanja operasional perkantoran, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja barang operasional dan non operasional lainnya," bunyi diktum Kedua Inpres tersebut seperti dikutip dari laman Setkab di Jakarta, Kamis (6/7).

Orang lain juga bertanya?

Adapun rincian besaran efisiensi per Kementerian/Lembaga tercantum dalam lampiran Inpres tersebut, yang jumlah keseluruhannya mencapai Rp 16 triliun.

Ditegaskan dalam Inpres tersebut, efisiensi belanja barang tidak termasuk belanja barang dari pinjaman hibah dari luar negeri, rupiah murni pendamping kecuali tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran 2017, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) dan tambahan belanja hasil pembahasan Undang-Undang Mengenai APBN Tahun Anggaran 2017 (Dana Optimalisasi) yang tidak sesuai kriteria menurut review Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Menurut beleid tersebut, masing-masing Kementerian/Lembaga melakukan identifikasi mandiri terhadap belanja barang dari setiap program atau kegiatan di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga Tahun Anggaran 2017, yang akan dihemat dan memastikan anggarannya tidak dicairkan (self blocking).

"Untuk tahun 2017, pelaksanaan efsiensi belanja barang dalam DIPA Kementerian/Lembaga dilakukan setelah Undang-Undang mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 disahkan," bunyi diktum Kelima Inpres tersebut.

Presiden juga menginstruksikan para Menteri Koordinator, Menteri perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Kepala Staf Kepresidenan untuk memantau pelaksanaan efisiensi belanja barang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 itu.

"Efisiensi belanja barang sebagaimana Diktum Kedua sebagai batas tertinggi pengalokasian belanja barang dalam RKA-K/L 2018," bunyi Diktum Kedelapan Inpres tersebut.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Prabowo Minta Para Menteri Puasa Dinas Luar Negeri Lima Tahun: Uangnya Buat Kasih Makan Anak Sekolah
Prabowo Minta Para Menteri Puasa Dinas Luar Negeri Lima Tahun: Uangnya Buat Kasih Makan Anak Sekolah

Prabowo yakin kebijakan ini bakal menghemat anggaran negara hingga Rp15 triliun.

Baca Selengkapnya
Ini Isi Aturan Sri Mulyani yang Pangkas Biaya Perjalanan Dinas Kementerian Hingga 50 Persen
Ini Isi Aturan Sri Mulyani yang Pangkas Biaya Perjalanan Dinas Kementerian Hingga 50 Persen

Terdapat tujuh poin yang disampaikan dalam surat edaran efisiensi anggaran dinas tersebut.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Perintah Tegas Prabowo ke Para Menteri: Tolonglah Puasa 5 Tahun dari Perjalanan Dinas
VIDEO: Perintah Tegas Prabowo ke Para Menteri: Tolonglah Puasa 5 Tahun dari Perjalanan Dinas

"Tolonglah, ya, para menteri puasa dulu, puasanya 5 tahun. Kalau 5 tahun kita hemat USD 1,5 miliar dari perjalanan saja," tegas Prabowo

Baca Selengkapnya
Jokowi Siapkan Rp15 Triliun untuk Pembangunan Jalan Rusak di Tahun 2024
Jokowi Siapkan Rp15 Triliun untuk Pembangunan Jalan Rusak di Tahun 2024

Jokowi mengatakan pembangunan infrastruktur jalan dilakukan untuk efisiensi transportasi dan distribusi logistik sehingga dapat menumbuhkan ekonomi di daerah.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Belanja Infrastruktur Digital Ditekan: Tak Ada Lagi Aplikasi Baru
Jokowi Minta Belanja Infrastruktur Digital Ditekan: Tak Ada Lagi Aplikasi Baru

Presiden Jokowi meminta agar aplikasi kementerian/lembaga disederhanakan.

Baca Selengkapnya
Kenaikan Tukin PNS Bikin Belanja APBN Membengkakak, Tembus Rp417, 2 Triliun
Kenaikan Tukin PNS Bikin Belanja APBN Membengkakak, Tembus Rp417, 2 Triliun

Belanja kementerian/lembaga (K/L) sudah mencapai Rp417,2 triliun di semester I-2023. Angka ini naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp 393,8 triliun.

Baca Selengkapnya
Habiskan Anggaran Rp6,7 Triliun, Kementerian Lembaga Kini Dilarang Bikin Aplikasi Baru
Habiskan Anggaran Rp6,7 Triliun, Kementerian Lembaga Kini Dilarang Bikin Aplikasi Baru

Presiden Jokowi memerintahkan kementerian lembaga untuk membuat aplikasi baru.

Baca Selengkapnya
Ini Kata Jokowi soal Anggaran Bikin Ribuan Aplikasi Capai Rp6,2 Triliun
Ini Kata Jokowi soal Anggaran Bikin Ribuan Aplikasi Capai Rp6,2 Triliun

Pembuatan ribuan aplikasi instansi pemerintah menelan anggaran hingga Rp6,2 triliun.

Baca Selengkapnya
Menag Nasaruddin Umar Sebut Manfaat Positif Perjalanan Dinas Hanya 0,5 Persen
Menag Nasaruddin Umar Sebut Manfaat Positif Perjalanan Dinas Hanya 0,5 Persen

Menag kini memangkas 50 persen biaya perjalanan dinas.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sengaja Pangkas Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2025, Sri Mulyani Bilang Begini
Jokowi Sengaja Pangkas Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2025, Sri Mulyani Bilang Begini

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengkonfirmasi jika belanja anggaran kementerian/lembaga tahun depan lebih kecil dibanding APBN 2024.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Presiden Jokowi Singgung Anggaran Banyak Malah Dibagi-bagi, Tidak Sesuai Kebutuhan
VIDEO: Presiden Jokowi Singgung Anggaran Banyak Malah Dibagi-bagi, Tidak Sesuai Kebutuhan

Presiden Jokowi mengingatkan agar anggaran besar tidak dibagikan ke dinas-dinas terkait

Baca Selengkapnya
Jokowi di Musrenbangnas 2024: Jangan Sampai Anggaran Dipakai untuk Rapat dan Studi Banding
Jokowi di Musrenbangnas 2024: Jangan Sampai Anggaran Dipakai untuk Rapat dan Studi Banding

okowi ingin agar rencana pembangunan jangka panjang hingga menengah baik di daerah dan pusat berjalan sinkron.

Baca Selengkapnya