Terbunuhnya dua petugas harus jadi pelecut buru pengemplang pajak

Merdeka.com - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah meminta aparat pajak agar tidak gentar mengejar wajib pajak bandel yang terus berupaya menghindari kewajiban membayar pajaknya. Pengejaran secara intensif harus dilakukan, terutama bagi wajib pajak yang nominalnya besar.

"Kami minta Ditjen Pajak agar terus melakukan upaya penagihan terhadap wajib pajak tanpa kompromi," tegas Said di Jakarta, Rabu (13/4).

Seperti diketahui, dua Petugas pajak KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Sibolga, Sumatera Utara, tewas dibunuh saat menagih pajak ke seorang pengusaha yang menunggak pajak hingga Rp 14 miliar. kedua pegawai tersebut mencoba menyambangi sang direktur yang menunggak pajak di wilayah Sibolga. Saat itu, sang direktur tidak ada di tempat sehingga mereka menagih wajib pajak ke wilayah Nias.

Menurut Said, kasus terbunuhnya aparat pajak harus menjadi pelecut bagi aparat pajak agar semakin intensif memburu para pengemplang pajak itu. Karena itu, upaya terror semacam ini harus dilawan. "Kejadian ini tidak boleh ditolerir. Pelakunya harus diusut sampai tuntas. Apalagi tunggakan pajaknya sangat besar sekali mencapai Rp 14 miliar," terangnya.

Said menegaskan, upaya memburu pengemplang pajak tidak boleh dilakukan setengah hati. sebab, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Apalagi, besar-kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun anggaran rutin.

"Pajak sebagai instrumen fiskal yang merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk memenuhi kemakmuran rakyat," ujar politisi PDI Perjuangan asal Sumenep, Madura ini.

Peran pajak dalam menopang pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat besar. Bahkan sektor pajak menjadi tulang punggung pendapatan utama negara untuk membiayai segala macam kebutuhan.

Dalam APBN 2016, penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp 1.546,7 triliun. Angka ini setara dengan 84,86 persen dari total penerimaan negara dalam postur APBN 2016 sebesar Rp 1.822,5 triliun. "Salah satu fungsi pajak itu sebagai redistribusi untuk pemerataan."

Meski demikian, Said mengapresiasi keputusan Ditjen Pajak yang menganugerahkan kenaikan pangkat istimewa bagi aparat pajak yang gugur saat menjalankan tugas negara. Penghargaan dengan kenaikan pangkat ini mutlak diterima oleh aparat pajak itu, mengingat jasa mereka sangat besar bagi negara ini.

"Saya kira, kedua aparat yang gugur saat menjalankan tugas negara, harus diberi apresiasi dan berhak mendapatkan kenaikan pangkat otomatis," terangnya.