Terdampak PPKM, Pengusaha Pastikan PHK Jadi Putusan Paling Akhir
Merdeka.com - Ratusan ribu orang buruh diperkirakan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) imbas PPKM darurat. Hal ini terjadi karena PPKM darurat menghentikan sebagian besar aktivitas industri.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, pengusaha memastikan akan menjadikan PHK sebagai pilihan paling terakhir dalam menjalankan bisnis di masa PPKM darurat.
"Kalau terkait dengan PHK seperti halnya PHK normatif, rasanya mungkin tidak akan besar, ya, tidak seperti itu. Kalau dirumahkan, mungkin iya, kalau kontraknya habis dan tidak diperpanjang, mungkin iya," ujar Hariyadi dalam konferensi pers virtual, Rabu (21/7).
-
Apa yang terjadi pada karyawan yang di PHK? Berdasarkan data dari pelacak independen Layoffs.fyi, hingga 30 Agustus 2024, sebanyak 422 perusahaan teknologi telah memberhentikan 136.782 karyawan.
-
Siapa yang terancam PHK di PT Hung-A Indonesia? Sekitar 1.200 karyawan di perusahaan itu terancam pemutus hubungan kerja (PHK) massal.
-
Bagaimana HIPMI ingin atasi tantangan iklim usaha? Perlu ada akselerasi dengan suatu program yang tepat yang melibatkan dunia usaha dalam proses pendidikan misalnya,' kata Anggawira.
-
Kenapa perusahaan teknologi PHK karyawan? Pengurangan tenaga kerja ini mencerminkan tren yang lebih luas di industri, didorong oleh langkah penghematan biaya, upaya restrukturisasi, dan pergeseran strategi menuju teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI).
-
Kenapa PHK massal terjadi di perusahaan teknologi? Penyebab PHK massal di perusahaan teknologi pun bermacam-macam. Ada yang melakukan PHK karena restrukturisasi bisnis, mengurangi biaya operasional, serta penurunan permintaan produk.
-
Siapa pendiri PPPI? Beberapa nama besar yang pada saat itu masih menjadi mahasiswa di balik berdirinya PPPI ada Raden Tumenggung, Soegondo Djojopoespito, Abdullah Sigit, Suwiryo, Suryono, Susalit, Goenarso, dan lain sebagainya.
Pihaknya tidak dapat memperkirakan jumlah karyawan yang tidak diperpanjang kontrak dan dirumahkan. Hal itu tergantung dari industri tempat karyawan bekerja. "Karena beberapa sektor itu tutup seperti retail tutup, mau nggak mau kan dirumahkan. Mungkin, dari sebagian yang dirumahkan itu kontraknya habis dan tidak diperpanjang," katanya.
Terkait hal ini, pengusaha mengaku sudah melakukan perundingan dengan serikat buruh di level bipartit. Sudah ada pembicaraan mengenai kondisi perusahaan dan hasil pembicaraannya berbeda tiap perusahaan.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Arsjad Rasyid mengatakan, pengusaha bersama pemerintah turut memikirkan nasib buruh dan mengupayakan hasil yang terbaik.
"Memang adanya Kartu Prakerja yang menyiapkan konteks itu, dan yang dirumahkan nanti akan ada bantuan subsidi upaya. Jadi memang semua ini kita lagi berpikir bersama, pengusaha mengusahakan dan berbicara dengan pemerintah, dan pemerintah juga mengusahakan," katanya.
Reporter: Athika Rahma
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ida menegaskan dalam sebuah penyelesaian persoalan di sebuah perusahaan, perlu ada pemahaman yang sama antara manajemen dan pekerja.
Baca SelengkapnyaMenaker Ida juga mengingatkan PHK harus dilakukan dengan mengikuti aturan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaPrioritas pemerintah saat ini adalah menyelamatkan karyawan PT Sritex dari pemutusan hubungan kerja (PHK).
Baca SelengkapnyaPemerintah berkomitmen untuk hadir bersama para buruh dalam menghadapi situasi ini.
Baca SelengkapnyaPHK yang terjadi sebagian besar dipicu oleh krisis di berbagai lini pada sektor manufaktur.
Baca SelengkapnyaSituasi ketenagakerjaan di Indonesia sedang menghadapi tantangan serius, dengan hampir 60 ribu pekerja yang di-PHK pada tahun 2024.
Baca SelengkapnyaAturan ini diklaim akan mematikan usaha jasa kurir dan logistik domestik yang berujung PHK buruh.
Baca SelengkapnyaBayang-bayang pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dirumahkan kini menghantui puluhan ribu pekerja pabrik tekstil terbesar tanah air.
Baca SelengkapnyaPuan juga mengingatkan Pemerintah agar memberi bantuan yang efektif, hal ini menyusul adanya isu Pemerintah akan melakukan bail out untuk menyelamatkan Sritex.
Baca SelengkapnyaManajemen Sritex telah melakukan konsolidasi internal dan memutuskan untuk melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK).
Baca SelengkapnyaUntuk mengurangi angka PHK yang terus bertambah, Menaker Yassierli mendorong setiap daerah untuk membangun sistem peringatan dini.
Baca SelengkapnyaPihak Sritex berharap Bea Cukai dan kurator bergerak cepat terkait izin bahan baku agar pabrik bisa kembali produksi.
Baca Selengkapnya