Terhimpit serbuan tembakau China

Merdeka.com - Disadari betul, tingkat ketergantungan Indonesia akan produk impor sudah dalam tahap memprihatinkan. Kehidupan rakyat Indonesia seolah tak lepas dari produk impor. Hampir semua produk dan komoditas yang ada di Indonesia, mulai dari pangan, elektronik, mineral, dan lain sebagainya, terpaksa didatangkan dari negara lain. Termasuk tembakau.

Indonesia pernah mengalami era kejayaan tembakau di zaman penjajahan Belanda. Tembakau lokal berjaya hingga ke benua Eropa dan Amerika. Kualitasnya pun diakui nomor wahid, menjadi bahan untuk cerutu di seluruh dunia.

Era kejayaan itu perlahan memudar seiring bergeraknya waktu. Sebaliknya, kondisi saat ini justru Indonesia diserbu tembakau impor dari negara lain. Alasan yang sama digunakan untuk untuk membuka keran impor. Total kebutuhan tembakau tidak bisa dipenuhi hanya dari produksi dalam negeri.

Kebutuhan tembakau nasional mencapai 400.000 ton. Sementara produksi nasional hanya 140.000–150.000 ton per tahunnya. Dengan kata lain, tiap tahun Indonesia mengimpor 250.000 ton tembakau. Wasekjen Asosiasi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Agung Suryanto yakin importasi tembakau tidak akan memukul petani dan industri tembakau lokal.

"Jadi sebetulnya malah tertolong dengan adanya impor," ujar Agung saat berbincang kepada merdeka.com, di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (27/3).

"Tidak (mematikan petani tembakau). Karena memang kebutuhan kita masih kurang. Produksi lokal belum cukup," tambahnya.

Bukan hanya kekurangan pasokan, ada beberapa jenis tembakau yang dibutuhkan industri ternyata tidak bisa dihasilkan petani lokal. Karena itu impor tembakau tidak terelakkan lagi.

China menjadi negara pengekspor tembakau terbesar ke Indonesia. Tembakau impor juga banyak didatangkan dari India serta Tanzania. Agung menjelaskan, tembakau asal China kini jadi primadona lantaran produktivitasnya cukup baik. Ini tidak lepas dari luasnya lahan tembakau di negeri tirai bambu.

Ketika impor tembakau tak menjadi soal, permasalahan yang kerap dihadapi industri tembakau nasional justru datang dari dalam negeri sendiri. Persoalannya pada tata niaga. "Padahal 92 persen di industri ini diserap oleh dalam negeri. Tapi karena tata niaga yang masih belum teratur jadinya harus impor," ungkapnya.

Agung menyebut salah satu permasalahan dalam tata niaga. Tidak adanya standar ongkos produksi menyulitkan untuk menentukan harga pokok tembakau. "Kalau harga pokok sudah ketemu maka akan diketahui marginnya," imbuhnya.