Terima PMN Rp11 Triliun, Hutama Karya Lanjutkan Pembangunan Tol Trans Sumatera
Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyebut bahwa PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) menjadi salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang masuk dalam prioritas penanganan dampak pandemi Covid-19.
Hal ini didasarkan pada kriteria yang telah disusun oleh pemerintah yakni, pengaruh terhadap hajat hidup orang banyak, peran sovereign yang dijalankan BUMN, eksposur terhadap sistem keuangan, dan kepemilikan pemerintah serta total aset yang dimiliki. Hutama Karya dinilai telah mencapai kriteria tersebut sehingga Hutama Karya rencananya akan kembali menerima PMN sebesar Rp7,5 Triliun di 2020.
Sebelumnya, pemerintah telah menyetujui untuk memberikan suntikan berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Hutama Karya pada tahun 2020 sebesar Rp3,5 triliun untuk pembangunan dan pengembangan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sepanjang 2.765 Km yang terbentang dari Lampung hingga Aceh. JTTS ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang pembangunannya menjadi prioritas pemerintah Indonesia.
-
Siapa yang mendukung kinerja Pertamina Hulu Energi? 'Kami bersyukur dengan seluruh pencapaian tersebut, kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pemangku kepentingan yang senantiasa mendukung kegiatan operasional perusahaan sehingga dapat berjalan dengan lancar, ' tambahnya.
-
Siapa bos jalan tol Jusuf Hamka? Bos jalan tol Jusuf Hamka kembali menagih utang negara kepada perusahaannya, Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) kepada Pemerintah.
-
Siapa yang mendirikan PT Pertamina Hulu Energi? PT Pertamina Hulu (PHE) merupakan salah satu anak perusahaan PT Pertamina (persero) yang bergerak di bidang hulu minyak dan gas (migas).
-
Siapa yang memberikan penghargaan kepada Pertamina? Penghargaan diberikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir kepada Direktur Sumber Daya Manusia Pertamina M. Erry Sugiharto, serta Vice President Corporate Communications Pertamina Fadjar Djoko Santoso dan Vice President CSR & SMEPP Pertamina Fajriyah Usman.
-
Apa yang diapresiasi Pertamina dari pemerintah? Pertamina Apresiasi Pembayaran Dana Kompensasi BBM oleh Pemerintah PT Pertamina (Persero) mengapresiasi dukungan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM sehingga terlaksana pembayaran dana kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) selama tahun 2023 sebesar Rp132,44 triliun (termasuk PPN) atau Rp119,31 triliun (tidak termasuk PPN).
-
Siapa yang memastikan sarana Pertamina optimal? Area Manager Comm, Rel & CSR Jatimbalinus Ahad Rahedi memastikan seluruh sarana fasilitas Pertamina Patra Niaga dalam kondisi optimal.
Senior Executive Vice President (SEVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Muhammad Fauzan mengatakan perusahaan sangat berterima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan oleh stakeholder dalam melanjutkan pembangunan JTTS.
"Hal ini tentunya akan memperkuat perusahaan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pemerintah, di samping sebelumnya kami telah berhasil menerbitkan Global Bonds senilai 9 triliun rupiah." ujar Fauzan, Rabu (27/5).
Pembangunan JTTS
Keseluruhan dana PMN yang diterima Hutama Karya akan digunakan perusahaan untuk melanjutkan pembangunan JTTS di beberapa ruas antara lain ruas Pekanbaru – Dumai sepanjang 131 km (Rp2 Triliun), ruas Sp. Indralaya – Muara Enim sepanjang 119 km (Rp3,2 Triliun), ruas Pekanbaru – Pangkalan sepanjang 95 km (Rp4,3 Triliun), serta menutup pembiayaan untuk ruas tol yang telah selesai yaitu ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung sepanjang 189 km (Rp1,5 Triliun).
Hingga saat ini sepanjang lebih kurang 500 Km ruas tol di JTTS telah terbangun dengan 368 km ruas tol telah beroperasi penuh. Beberapa ruas tol tersebut di antaranya adalah Tol Bakauheni – Terbanggi Besar (Bakter) sepanjang 140 km, Tol Terbanggi – Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung (Terpeka) sepanjang 189 km, tol Palembang – Indralaya (Palindra) sepanjang 22 km, dan Tol Medan Binjai (Medbin) seksi 2 dan 3 sepanjang 17 km.
Adapun di tahun 2020, Hutama Karya menargetkan penyelesaian pembangunan JTTS agar terus berlanjut untuk beberapa ruas prioritas di antaranya adalah ruas tol Pekanbaru – Dumai sepanjang 131 km di mana progress konstruksi sudah mencapai 97 persen secara rata-rata, disusul ruas tol Sigli – Banda Aceh seksi 4 Indrapuri – Blang Bintang sepanjang 13,5 km dengan progress konstruksi telah mencapai 99 persen, serta terakhir ruas Medan – Binjai seksi 1 Tanjung Mulia – Helvetia sepanjang 6 km yang ditargetkan selesai pada pertengahan tahun mendatang.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mulai tahun 2026 mendatang, Hutama Karya akan lebih banyak melepas kepemilikan tol dari pada membangun tol JTTS.
Baca SelengkapnyaDengan tambahan PMN sebesar Rp1 triliun ini akan mendorong progres pembangunan ruas Tol Palembang-Betung yang berpotensi sepanjang 64 km.
Baca SelengkapnyaPertumbuhan aset ini diikuti oleh peningkatan kinerja keuangan lainnya pada 2023. Laba bersih naik 521 persen, mencapai Rp1,87 triliun.
Baca SelengkapnyaWakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo berharap, hingga akhir 2024, Tol Trans Sumatera akan tersambung dari Bakauheni sampai Jambi.
Baca SelengkapnyaSejumlah proyek infrastruktur PSN lainnya yang masih dikerjakan oleh perseroan saat ini yaitu seperti Proyek Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi.
Baca SelengkapnyaLuhut juga mengatakan bahwa dirinya bersama sejumlah menteri lainnya dalam Kabinet Indonesia Maju, akan segera pensiun dalam waktu 12 hari lagi.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Komisi Informasi Pusat RI, Arya Sandhiyudha menyatakan bahwa keterbukaan informasi adalah hak seluruh warga negara.
Baca SelengkapnyaPembangunan tol trans sumatera ini menghabiskan anggaran Rp4,73 triliun.
Baca SelengkapnyaPada proyek ini, perseroan sebagai kontraktor utama yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan dua paket pekerjaan.
Baca SelengkapnyaIndonesia Investment Authority (INA) resmi membeli 2 ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) senilai Rp20,5 triliun.
Baca Selengkapnya"Jadi kalau kira-kira 10 tahun terakhir Menteri PUPR seperti sinterklas bagi-bagi barang milik negara itu berapa banyak nilainya."
Baca SelengkapnyaSebelum dicairkan, Sri Mulyani mengatakan anggaran PMN ketiga BUMN tersebut harus melalui tahapan pendalaman oleh Komisi XI DPR-RI.
Baca Selengkapnya