Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Terindikasi korupsi, KSPI suarakan ganti direksi PT Pos Indonesia

Terindikasi korupsi, KSPI suarakan ganti direksi PT Pos Indonesia Presiden KSPI Said Iqbal. ©2017 Merdeka.com/Ahda Bayhaqi

Merdeka.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut adanya indikasi korupsi pada PT Pos Indonesia terhadap laporan keuangan tahun 2016 lalu. Untuk itu, dia turut menyuarakan agar mengganti Direksi perusahaan berplat merah tersebut.

"Setelah ada #2019GantiPresedin sempat ramai di media sosial kini sudah ada hastag (#)2019 ganti direksi itu sudah bagus dan saya mendukung tetapi pada dasarnya seluruh rakyat harus digerakkan karena pos milik rakyat," kata Said di Jakarta, Rabu (18/4).

Dari data yang dimilikinya, pendapatan perusahaan milik negara tersebut sebesar Rp 4,45 triliun. Sedangkan biaya oprasional mencapai Rp 4,25 triliun dan laba yang diterima sekitar Rp 200 miliar. Laba tersebut menurutnya tidak sepenuhnya hasil perusahaan tetapi dari penjualan aset.

"Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengendus adanya upaya merekayasa pembukuan sehingga seakan-akan mengalami keuntungan dengan cara penjualan asset berupa saham di bank Mantap. Di mana dari jumlah tersebut sebesar Rp 200 miliar dimasukkan sebagai pendapatan. Padahal semestinya seluruh penjualan aset saham tidak boleh dimasukkan sebagai pendapatan yang menjadi keuntungan," imbuhnya.

Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI), Henri Joni magatakan, akan menyerahkan persoalan ini ke ranah hukum. Sebab, selama ini audiensi yang dilakukan pihaknya dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berjalan alot.

"Kita yang meminta untuk audiensi ke kementerian kira-kira tiga minggu lalu perosoalan yang kita sampaikan kondisi tata kelola perusahaan kemudian kasus yang menonjol waktu itu kan adalah PHK sepihak itu yang kemudian kita sampaikan pada pertmuan itu kita sudah sampaikan secara gamblang sudah disampaikan. Tapi belum direspon. Sehingga apa yang menjadi persoalan ini belom tersampaikan. Serikat pekerja mendukung sepenuhnya, pada intinya kita menyerahkan persoalan ini ke hukum," kata dia.

Sementara itu Praktisi Hukum, Heri Firmansyah mengungkapkan persoalan yang terjadi pada PT Pos Indonesia saat ini tidak bisa hanya sekedar melaporkan. Terlebih secara bersama-sama serikat pekerja juga harus mengawal kasus ini.

"Tapi kita lihat persoalan itu sejauah mana dan kita kawal. Kalau ini dikawal tuntas jadi pelajaran bersama. Perlu banyak penajaman dari hulu sampai hilir tidak bisa berharap dari depan saja. Ke depan bagaimana membangun ini lebih baik tidak perlu memunculkan hal-hal ini lagi," tandasnya.

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KSP Soal Keluarga Jokowi Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Nepotisme: Hati-hati Asumsi Tanpa Bukti
KSP Soal Keluarga Jokowi Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Nepotisme: Hati-hati Asumsi Tanpa Bukti

Laporan dilayangkan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Erick Samuel kepada Pimpinan KPK pada Senin (23/10).

Baca Selengkapnya
Ramai-Ramai DPD PDIP Protes ke Penyidik KPK Usai Pemeriksaan Hasto
Ramai-Ramai DPD PDIP Protes ke Penyidik KPK Usai Pemeriksaan Hasto

Keberadaan Kusnadi di KPK bukan atas sebuah panggilan melainkan mendampingi Hasto yang diperiksa penyidik KPK.

Baca Selengkapnya
Ini Kata KPK soal Laporan Korupsi Lelang Barang Rampasan yang Seret Nama Jampidsus Kejagung
Ini Kata KPK soal Laporan Korupsi Lelang Barang Rampasan yang Seret Nama Jampidsus Kejagung

Laporan ini terkait kasus dugaan korupsi lelang barang rampasan benda sita korupsi berupa satu paket saham PT Gunung Bara Utama (GBU).

Baca Selengkapnya
Respons KPU Dituding DPR 70 Persen Komisioner Tak Layak
Respons KPU Dituding DPR 70 Persen Komisioner Tak Layak

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyebut 70 persen komisioner KPU se-Indonesia tidak layak.

Baca Selengkapnya
Dua Kali Kubu Hasto Lapor Penyidik KPK ke Dewas
Dua Kali Kubu Hasto Lapor Penyidik KPK ke Dewas

Kuasa hukum menyebut, ada kesalahan dalam proses penyitaan barang bukti milik staf Hasto, Kusnadi.

Baca Selengkapnya
Begini Respons Khofifah soal Dilaporkan ke KPK Dugaan Kasus Korupsi Kemensos
Begini Respons Khofifah soal Dilaporkan ke KPK Dugaan Kasus Korupsi Kemensos

Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Forum Komunikasi Masyarakat Sipil

Baca Selengkapnya
Hari Antikorupsi, Kinerja Kejaksaan Dinilai Paling Positif Dibanding Penegak Hukum Lain
Hari Antikorupsi, Kinerja Kejaksaan Dinilai Paling Positif Dibanding Penegak Hukum Lain

Dalam kesempatan itu, Jokowi menyoroti banyaknya pejabat dalam negeri ditangkap karena pidana korupsi.

Baca Selengkapnya
Megawati ke KPK: Awas Ya Kalau Coba-Coba
Megawati ke KPK: Awas Ya Kalau Coba-Coba

Mengawati menganggap anak buahnya dalam beberapa waktu belakangan selalu menjadi target diperiksa KPK terkait dugaan kasus korupsi.

Baca Selengkapnya
Diperiksa KPK, Staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Ingin Penyidik Diganti
Diperiksa KPK, Staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Ingin Penyidik Diganti

Kemudian juga termasuk tempat serah terima barang sitaan yang dikatakannya berbeda.

Baca Selengkapnya
Buntut Penyitaan Ponsel Hasto, PDIP Laporkan Penyidik KPK ke Polda Metro Jaya Hari Ini
Buntut Penyitaan Ponsel Hasto, PDIP Laporkan Penyidik KPK ke Polda Metro Jaya Hari Ini

"Tim Hukum DPP PDI Perjuangan akan melaporkan Rossa ke Polda Metro Jaya," kata Juru Bicara PDIP, Chico Hakim

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR ‘Semprot’ Capim KPK Ibnu Basuki: Saudara Pernah Vonis Bebas Terdakwa Korupsi
Komisi III DPR ‘Semprot’ Capim KPK Ibnu Basuki: Saudara Pernah Vonis Bebas Terdakwa Korupsi

Meski begitu, Rudianto tidak menjelaskan lebih jauh perihal perkara yang dimaksud.

Baca Selengkapnya
PKB Meradang, Laporkan Eks Sekjen Lukman Edy ke Bareskrim karena Diduga Cemarkan Nama Baik Cak Imin
PKB Meradang, Laporkan Eks Sekjen Lukman Edy ke Bareskrim karena Diduga Cemarkan Nama Baik Cak Imin

Lukman Edy dipolisikan akibat ucapannya diduga mencemarkan nama baik institusi dan partai.

Baca Selengkapnya