Terjerat Utang China, Sri Lanka Alami Krisis Ekonomi Pertama Sejak 1948

Merdeka.com - Sri Lanka dilanda krisis ekonomi pertama sejak kemerdekaan pada tahun 1948. Cadangan mata uang asing yang menipis dan membuat Sri Lanka tidak dapat melakukan impor. Padahal, Sri Lanka sepenuhnya bergantung pada impor, terutama memenuhi kebutuhan bahan bakar.

Pada bulan April, pengunjuk rasa mulai mendirikan tenda di Kolombo tengah untuk melakukan protes anti-pemerintah. Protes berhasil dan memaksa Presiden Gotabaya Rajapaksa untuk mengundurkan diri pada bulan Juli, ini juga merupakan peristiwa yang tidak pernah terbayangkan.

Pasalnya, selain telah memenangkan pemilihan presiden pada November 2019 dengan rekor perolehan suara terbanyak. Perdana menteri yang menjabat adalah saudaranya, Mahinda Rajapaksa yang dianggap oleh banyak orang sebagai pahlawan karena telah mengakhiri perang saudara yang telah terjadi selama lebih dari 30 tahun dan berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sri Lanka.

Selain ekspor komoditas, sumber utama devisa Sri Lanka adalah pariwisata dan pengiriman uang dari pekerja Sri Lanka di luar negeri. Namun, pendapatan pariwisata turun tajam karena pandemi Covid-19. Invasi Rusia ke Ukraina juga berdampak, karena Rusia dan Ukraina menjadi wisatawan dengan persentase besar yang datang ke Sri Lanka.

Ditambah, pengiriman uang dari warga Sri Lanka yang bekerja di luar negeri juga menurun, semakin memperparah keadaan ekonomi di negara ini.

Melansir laman berita Jepang, Nippon, pada tahun 2017, Sri Lanka tidak lagi mampu membayar biaya konstruksi pelabuhan Hambantota dan terpaksa menyerahkan sewa pengoperasian pelabuhan tersebut kepada perusahaan China selama 99 tahun. Kejadian itu telah membuat sumber pendapatan Sri Lanka makin terbatas.

Kemudian awal krisis, pemerintah berhasil mempertahankan nilai rupee Sri Lanka meskipun cadangan devisa menurun dengan cepat. Tetapi bulan Maret, nilai tukar terhadap dolar dengan cepat turun menjadi 255 rupee dan terus jatuh hingga lebih dari 350 rupee pada bulan Juni. Krisis saat ini makin diperparah dengan membengkaknya utang ke China.

Meningkatnya Utang Internasional

Beban keuangan terbesar pada pemerintah Sri Lanka bukan hanya pinjaman dari China. Tetapi juga kebutuhan dana untuk membayar kembali ISB atau obligasi negara internasional, yang menyumbang sekitar 35 persen dari utang luar negeri.

Awalnya, pemerintah hanya menerbitkan obligasi sekitar USD 500 juta hingga USD 1 miliar setiap beberapa tahun. Namun, karena ISB dapat diperoleh lebih cepat dan dengan persyaratan yang lebih longgar dari pada meminjam dari lembaga multilateral atau melalui negosiasi bilateral.

Pemerintah Sri Lanka terus meningkatkan jumlah dan frekuensi penerbitan ISB. Kerugian dari tindakan ini adalah biaya pembayaran utang yang lebih tinggi dan beban pembayaran pinjaman yang harus dilakukan sekaligus setiap 5 sampai 10 tahun.

Pembangunan Infrastruktur Dibiayai oleh China

Pemerintahan Rajapaksa membina hubungan dekat dengan China mulai pertengahan 2000-an, yang menyebabkan banyak proyek infrastruktur dilaksanakan oleh China. Antara tahun 1971 dan 2012, China telah memberikan sekitar USD 50 juta dalam bentuk bantuan dan pinjaman kepada Sri Lanka. 

Di mana sekitar 94 persen di antaranya datang setelah Mahinda Rajapaksa menjadi presiden pada tahun 2005. Hanya 2 persen dalam bentuk hibah, sedangkan sisanya berupa konsesional.

Namun, meskipun jatuhnya pemerintahan Rajapaksa, penerbitan ISB terus berlanjut di bawah pemerintahan baru. Bahkan, jumlah tersebut terus meningkat selama periode pemerintahan Januari 2015 hingga November 2019. 

Akibatnya, untuk periode 2019–2021, kewajiban pembayaran utang luar negeri Sri Lanka berjumlah sekitar USD 4 miliar dan sekitar setengahnya disebabkan oleh pembayaran kembali ISB. Meski begitu, bank sentral tetap berusaha mempertahankan nilai tukar dolar-rupee di sekitar 200 rupee meskipun cadangan devisa menipis dengan cepat. Hal ini dilakukan karena khawatir terhadap inflasi impor serta menggelembungnya pembayaran utang dalam mata uang dolar.

Selain itu, jadwal pelunasan utang luar negeri Sri Lanka juga sudah memasuki tenggat waktu dan salah satu opsi yang diajukan untuk bisa membayar utang adalah mengambil pinjaman dari International Monetary Fund (IMF). Namun, ekonomi Sri Lanka yang semakin mengalami penurunan yang cepat telah membuat pemerintah makin kacau dan malahan membuat kebijakan keuangan yang semakin tidak relevan dengan keadaan ekonominya.

Struktur Ekonomi yang Rapuh

Serangkaian peristiwa seperti serangan teror Paskah 2019, pandemi Covid-19, dan invasi Rusia ke Ukraina semuanya berdampak pada perekonomian Sri Lanka. Pemotongan pajak pemerintah Gotabaya dan kegagalan kebijakan pertanian juga menjadi pemicu krisis. 

Namun, masalah kebijakan keuangan dan ekonomi Sri Lanka juga merupakan kontributor utama terjadinya situasi Sri Lanka saat ini. Pemerintah tahu bahwa membayar kembali pinjaman luar negeri membutuhkan akumulasi mata uang asing. 

Namun nyatanya, sumber utama mata uang asing Sri Lanka hanya berasal dari ekspor, pariwisata, dan pengiriman uang dari pekerja Sri Lanka di luar negeri. Sehingga Sri Lanka tidak punya penopang saat terjadi krisis global. 

Apalagi, rasio ekspor Sri Lanka terhadap PDB yang hanya sebesar 33,3 persen sejak tahun 2000 terus mengalami penurunan. Ditambah, Sri Lanka yang memang sangat bergantung pada impor untuk bahan mentah, barang setengah jadi dan barang investasi tetapi terus mengalami defisit perdagangan sehingga ekspor dan impor tidak seimbang.

Pemerintah Sri Lanka memang telah berusaha untuk mempertahankan nilai rupee pada level yang tinggi terhadap dolar untuk menjaga harga impor tetap rendah. Namun, karena nilai tukar tetap tinggi sehingga insentif untuk mengurangi impor juga melemah. Sri Lanka memang berupaya memberlakukan beberapa pembatasan upaya untuk menurunkan impor. Misalnya larangan impor kendaraan pada Maret 2020 namun usaha itu gagal mencapai tujuannya.

Reporter Manga: Hana Tiara Hanifah