Terkendala bahasa, BKPM ajak Dubes China bikin desk investasi

merdeka.com Sekitar 8 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat sudah ada lima investor China yang memanfaatkan layanan perizinan investasi tiga jam. Bahasa menjadi kendala BKPM untuk menjaring lebih banyak lagi investor China dan negara serumpunnya.

"Sampai hari ini sudah lima investor dari cina, yang memanfaatkan izin tiga jam. Sebagai gambaran, investor sehabis mendarat di cengkareng langsung ke BKPM untuk mendapatkan pelayanan tiga jam," kata Kepala BKPM Franky Sibarani di kantornya, Jakarta, Senin (29/2).

Dia menyebut salah satu investor China tersebut adalah Gelly. Produsen mobil tersebut berniat mengembangkan usaha di Indonesia.

Orang lain juga bertanya?

"Jadi seluruh industri komponen pendukung otomotif dipresentasikan di Indonesia," kata Franky.

Untuk mengatasi persoalan Bahasa, lanjutnya, BKPM siap membentuk desk khusus untuk mengawal seluruh investasi asal Cina dan Hongkong.

"Saya kira untuk meningkatkan komitmen BKPM terhadap investasi cina dan hongkong yang pertama kami membentuk tim marketing ekonomi, yang kedua direktur in charge khusus China dan Hong Kong," katanya.

"Kami juga ada satu marketing officer yang baru, kami menyiapkan satu tim khsus buat dukungan buat investor China. Proposal kami kepada Dubes China, apakah bisa kita siapkan desk khusus buat cina di BKPM, terus terang minat investasi China terus meningkat dan kami memiliki keterbatasan bahasa."

Dia berharap perbaikan layanan mendorong lebih banyak investor dari kedua wilayah tersebut masuk ke Indonesia.

"Tiongkok dan Hong Kong sumber investasi besar pada dua tahun terakhir, senilai USD 5,2 sejak 2010. Realisasi tumbuh 2,5 persen, dan mendapatkan investasi USD 26 juta," katanya.

China, kata Franky, bakal menanamkan modal pada bisnis tambang di sejumlah daerah di Tanah Air.

"Masih smelter di Mempawah, ada yang di Morowali dan juga ada satu di berapa wilayah yang lagi kendala, namun belum bisa kami sebutkan," tutur Franky.

"Sering kali masalah di daerah. Contohnya beli lahan, terus lahan diajukan untuk bangun industri. Dari Pemda enggak berikan jawaban cepat, sehingga sudah langsung bangun. Giliran sudah selesai, izin belum ada. Mereka punya problem, salah satunya bahasa," katanya. (mdk/yud)