Terkendala lahan dan perizinan, serapan belanja BUMN masih rendah
Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, menyatakan serapan belanja perusahaan pelat merah masih rendah. Menteri Rini mendorong adanya perbaikan serapan anggaran guna mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Menteri Rini mengungkapkan, tahun ini, total belanja BUMN ditarget mencapai Rp 475 triliun. "Memang kuartal pertama saya buat laporan masih agak rendah. Ini yang harus kita kejar terus," ujar Menteri Rini di Kantornya, Jakarta, Jumat (7/7).
Menteri Rini melanjutkan serapan rendah tersebut dikarenakan banyaknya proyek terhambat beberapa kendala. Terutama kendala pembebasan lahan. "Persoalannya dalam hal pembebasan lahan dan izin-izin yang belum keluar," ungkapnya.
-
Apa target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah menyepakati target sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 mendatang berada pada rentang 5,3 persen sampai 5,6 persen.
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Apa yang BNI lakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi? BNI terus berupaya menjadi katalisator pertumbuhan perekonomian Indonesia melalui agenda transformasi yang dijalankan secara komprehensif dan tetap relevan dengan kebutuhan nasabah.
-
Bagaimana BRI mendukung pertumbuhan ekonomi? Salah satu bentuk komitmen BRI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yakni dengan tetap mendorong penciptaan lapangan pekerjaan khususnya pada segmen UMKM melalui penyaluran kredit yang berkualitas.
-
Mengapa BNI tingkatkan kredit BUMN? Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan memasuki semester kedua 2023, perseroan mulai melihat banyak BUMN yang berbenah dan siap untuk melakukan ekspansi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih kuat.
-
Bagaimana Kementerian BUMN mengelola BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
Meski demikian, Menteri Rini menegaskan bahwa semua pihak harus mencapai target yang sudah ditentukan. "Yang sudah komitmen, betul-betul dapat direalisasikan karena kalau tidak itu akhirnya juga bisa menghambat pertumbuhan ekonomi. Padahal yang ingin kita dorong kan pertumbuhan ekonomi. Masyarakat secara menyeluruh perekonomiannya membaik," pungkasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sri Mulyani mengakui, saat ini, masih terdapat kesenjangan infrastruktur di antara wilayah Indonesia.
Baca SelengkapnyaPada RAPBN 2025, pagu anggaran Kementerian BUMN ditetapkan sebesar Rp277 miliar. Angka ini lebih rendah dari pagu anggaran 2024 sebesar Rp284,36 miliar.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mencatat APBN Surplus Rp67,7 Triliun per Kuartal II-2023
Baca SelengkapnyaErick Thohir terus mendorong pendapatan dari perusahaan BUMN karena Indonesia belum bisa mengandalkan pendapatan negara dari penerimaan pajak.
Baca SelengkapnyaPotensi ini mengacu pada potensi dari masing-masing sektor, mulai dari belanja pemerintahan hingga BUMN.
Baca SelengkapnyaDalam periode yang sama di tahun lalu, penarikan utang sebesar Rp480,4 triliun.
Baca SelengkapnyaTambahan anggaran tersebut digunakan untuk mencapai target setoran dividen yang diminta pemerintah sebesar Rp90 triliun di 2025.
Baca SelengkapnyaDari segi pendapatan, kata Erick, meningkat dari Rp1.930 triliun pada 2020 ke Rp2.933 triliun pada 2023.
Baca SelengkapnyaPenyaluran KUR tersebut masih sangat rendah dan jauh dari target yang ditetapkan dalam APBN 2023 sebesar Rp297 triliun.
Baca SelengkapnyaRealisasi tersebut setara dengan 33,1 persen dari target APBN 2024 sebesar Rp648,1 triliun.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut baru 81,9 persen dari pagu anggaran Rp2.246,5 triliun.
Baca Selengkapnya