Terkendala tanah sengketa, hanya 4,2 juta lahan yang tersertifikasi di 2017
Merdeka.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan, sepanjang tahun 2017 Pemerintah telah menargetkan 5 juta sertifikat lahan untuk seluruh Indonesia. Dari angka tersebut, Pemerintah telah berhasil mengukur, mendaftar dan memetakan sampai dengan 5,2 juta sertifikat lahan.
"Tapi tidak semua jadi sertifikat karena ada tanah yang sudah kita ukur tapi tanah bersengketa, ada yang sudah diukur dan dipetakan tapi pemiliknya di luar kota, jadi sekitar 1 juta bisa kapan saja mereka bisa bikin sertifikat," katanya, di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (4/1).
Dengan demikian, lahan yang sudah bersertifikat hanya 4,2 juta. Dia menjelaskan, sertifikat lahan tersebut kurang dari target lantaran adanya hambatan saat melakukan pengukuran tanah. Misalnya ketika petugas akan mengukur tanah yang disertifikasi, pemiliknya tidak ada di tempat.
-
Dimana Jokowi bagi sertifikat lahan? Presiden Jokowi menunjuk salah satu warga untuk membacakan Pancasila, usai membagikan 2.000 sertifikat lahan di Cilacap, Jawa Tengah.
-
Apa itu sertifikat tanah? Sertifikat tanah merupakan bukti otentik atas hak tanah yang dimiliki.
-
Bagaimana Jokowi meningkatkan sertifikasi tanah? Presiden Jokowi mengubah lanskap pertanahan di Indonesia. Rakyat tidak perlu lagi mengalami antrian panjang untuk mendapatkan sertifikat tanah.
-
Apa manfaat dari program Jokowi untuk sertifikasi tanah? Dulu sertifikasi tanah yang awalnya hanya 500 ribu pertahun, sekarang jadi 7 juta per tahun. Naiknya bukan lagi seratus persen tapi ribuan persen,' kata Raja Juli.
-
Mengapa Kementan menargetkan produksi padi satu juta hektare? Menurut Mentan, sedikitnya pertanaman satu juta hektare harus disiapkan mulai dari sekarang terutama untuk mengamankan stok beras di 3 bulan ke depan.
-
Dimana tempat mengurus sertifikat tanah? Anda dapat mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan membawa seluruh dokumen dan syarat yang berlaku.
"Masalahnya targetnya itu lima juta lebih ingin kita capai, tapi tidak semua tanah bisa disertifikasi. Karena kamu punya tanah di kampung orang BPN sudah ukur tapi pemiliknya tidak ada, tapi kapanpun kau datang ke kampung tinggal daftarkan datang ke BPN kita keluarkan sertifikatnya," terang Sofyan.
Menurutnya, ada dua syarat untuk sertifikat tanah yaitu fisik dan yuridis. Fisik tanahnya atau batasnya, sedangkan yuridis bukti hukum kalau pemiliknya tidak ada sehingga tak bisa dikeluarkan.
Dia menyebut ada empat kelompok tanah yang bisa disertifikasi. Pertama Pemerintah melakukan pendaftaran tanah sistematis lengkap desa per desa.
"Kedua nanti semua tanah di Indonesia akan terpetakan terukur dan terdaftar kalau memenuhi secara yuridis maka kita keluarkan sertifikat. Kalau tidak misal sedang sengketa maka selesaikan dulu sengketa baru dikeluarkan sertifikat," kata Sofyan.
Kelompok ketiga yakni tanah ada tapi pemiliknya tidak ada. Sehingga begitu pemiliknya datang akan segera dikelurkan sertifikat. "Kelompok 4, sekarang 46 juta tanah yang sudah bersertifikat selama ini belum terpetakan, masih belum tahu di mana, tersebar. Sekarang karena pendekatan total sistematik lengkap maka semua itu akan lebih," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi menyimpulkan lambatnya penerbitan sertifikat tanah jadi penyebab banyaknya kasus sengketa tanah.
Baca SelengkapnyaHampir seluruh konflik tanah yang terjadi di Indonesia bermuara pada persoalan 6,4 juta hektare lahan itu.
Baca SelengkapnyaTelah terjadi peningkatan sebanyak 44,5 juta bidang tanah terdaftar dalam 9 tahun terakhir.
Baca SelengkapnyaProses sertifikasi tanah era Presiden Jokowi melesat cepat.
Baca SelengkapnyaHadi Tjahjanto memastikan PTSL berjalan sesuai aturan dan bebas dari pungutan liar (pungli).
Baca SelengkapnyaSaat ini sudah terdaftar sebanyak 110 juta bidang tanah, dan 90 juta bidang diantaranya telah bersertifikat.
Baca Selengkapnya"Tahun 2025 mungkin selesai semuanya di Tanah Air. Yang nyelesaikan biar Presiden baru. Kurang sitik, kurang dikit nggih," kata Jokowi.
Baca SelengkapnyaPada kesempatan ini Jokowi dan Hadi menyerahkan 4.000 sertifikat tanah kepada warga.
Baca SelengkapnyaMasyarakat diminta menjaga sertifikat tersebut, sebab surat tersebut menjadi bukti kepemilikan tanah.
Baca SelengkapnyaRaja Juli meminta masyarakat untuk menjaga dengan baik sertifikat tanah mereka.
Baca SelengkapnyaMenteri ATR/Kepala BPN menyerahkan langsung secara door to door sebanyak 35 sertifikat.
Baca SelengkapnyaJokowi berhasil meredistribusi 2,96 juta bidang tanah selama 9 tahun.
Baca Selengkapnya