Ternyata, 50 Persen PNS Indonesia Belum Kantongi Ijazah Sarjana
Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Syafruddin, menegaskan program peningkatan kapasitas ASN harus terus dilakukan. Sebab dia mengakui, saat ini separuh pegawai negeri sipil (PNS) Indonesia belum mengantongi pendidikan Sarjana.
Menurut dia, saat ini, porsi ASN yang mengantongi ijazah perguruan baik jenjang sarjana, magister, mau doktor baru 50 persen. Sisanya belum mengantongi ijazah S1.
"Kesarjanaannya ada S1, S2, S3. Itu baru 50 persen separuhnya masih belum sarjana," ungkap dia, saat Launching Program Double Degree Peningkatan Kapasitas ASN, di Hotel Westin, Jakarta, Rabu (21/8).
-
Siapa saja yang termasuk ASN? Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
-
Siapa Menteri PPN saat ini? Adapun, Menteri PPN saat ini dijabat oleh Suharso Monoarfa, yang dipilih langsung oleh presiden pada tahun 2019.
-
Bagaimana Gus Ipul mendorong kinerja ASN Pasuruan? ‘’Maka saya pesan mengenai kinerja kita ke depan yang harus berorientasi pelayanan publik. Pahami dan utamakan kepuasan masyarakat. Bukan kepuasan diri sendiri. Melayani dengan sikap hormat, sopan, cepat, dan ikhlas’’ pesannya.
-
Kenapa Kemnaker dorong peningkatan kompetensi SDM? Untuk mendorong peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan vokasi, Pemerintah menebitkan Perpres 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
-
Aturan apa yang dikeluarkan Presiden Jokowi terkait PNS? Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan aturan tentang penyesuaian tata cara kerja baru bagi PNS.
-
Siapa yang meminta kinerja ASN Pasuruan berorientasi pelayanan publik? ‘’Maka saya pesan mengenai kinerja kita ke depan yang harus berorientasi pelayanan publik. Pahami dan utamakan kepuasan masyarakat. Bukan kepuasan diri sendiri. Melayani dengan sikap hormat, sopan, cepat, dan ikhlas’’ pesannya.
Hal inilah, kata dia, yang menjadi tugas pemerintah untuk terus mendorong agar kapasitas ASN. Khususnya dari sisi tingkat pendidikan dapat terus ditingkatkan.
"Jadi inilah yang kita pacu. Yang belum sarjana kita jadikan sarjana. Yang sudah S1 kita jadikan S2," imbuhnya.
Tak hanya itu. Dia pun menegaskan bahwa para ASN tidak saja didorong untuk naik kelas dari sisi tingkat pendidikan. ASN juga didorong untuk memperluas jaringan.
Oleh karena itulah, pemerintah menyediakan fasilitas bagi PNS untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri. "Kapasitas ASN harus di-upgrade. Ini yang kita lakukan. Yang S1 kita. mau jadikan S2, tapi ada networking. Makanya ditaruh di luar supaya kita tidak ketinggalan dengan perkembangan global," tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Syafruddin mengatakan Indonesia membutuhkan lebih banyak abdi negara untuk membawa perubahan dalam hal birokrasi. Sampai dengan saat ini, kata dia, RI masih jauh tertinggal dengan Singapura dalam jumlah PNS.
Sebab itu, jumlah ini dinilai masih belum ideal untuk melayani masyarakat. "2017 ada 4,5 juta PNS, masih sangat sedikit. Tahun ini kita akan rekrut 100.000 lagi (PNS). Jadi 5 tahun akan datang kita bisa rekrut 25 persen talenta, 2024 kita masih butuh 200.000 talenta," ujarnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Said menilai Indonesia masih gagal memanfaatkan bonus demografi untuk membuat Indonesia lebih produktif.
Baca SelengkapnyaAbdullah Azwar Anas mengungkapkan ada tiga rencana kebijakan dalam penataan tenaga non ASN atau tenaga honorer di Indonesia..
Baca SelengkapnyaMenaker Ida mengatakan, ada beberapa penyebab masih banyak pengangguran di Indonesia.
Baca SelengkapnyaAngka itu didapat dari hasil survei yang dilakukan Kementerian Kominfo.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut rasio penduduk Indonesia yang berpendidikan strata 2 (S2) dan strata 3 (S3) masih sangat rendah.
Baca SelengkapnyaUntuk menghemat anggaran, pemerintah bisa saja menempuh cara yang keras dengan tidak menganggap keberadaan tenaga honorer bagi yang diangkat kepala daerah.
Baca SelengkapnyaUU ASN menjadi tonggak penting dalam mewujudkan birokrasi berkelas dunia.
Baca SelengkapnyaAnies mempertanyakan komitmen pemerintah menjadikan pembangunan manusia sebagai prioritas.
Baca SelengkapnyaPersoalan SDM sudah tertuang dengan jelas dalam program utama PSI yang identik dengan anak muda.
Baca SelengkapnyaKondisi ini menjadi salah satu faktor rendahnya produktivitas pertanian di Tanah Air.
Baca SelengkapnyaSayangnya upaya pengangkatan tenaga honorer berpotensi menimbulkan masalah.
Baca SelengkapnyaMenteri Anas menginginkan agar kinerja PNS dalam mengurusi birokrasi harus berdampak langsung kepada rakyat.
Baca Selengkapnya