Follow
Ternyata Banyak Negara Kawasan ASEAN Punya Tingkat Inklusi Keuangan Rendah
Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengakui inklusi keuangan di Kawasan ASEAN masih memiliki sejumlah tantangan. Beberapa negara ASEAN masih memiliki indeks inklusi finansial yang rendah.
Berdasarkan laporan dari Global Findex 2021, hal menunjukkan menunjukkan adanya kesenjangan yang besar antar negara dalam kawasan.
"Masih ada disparitas yang sangat lebar dalam indeks inklusi finansial di anggota-anggota ASEAN," kata Sri Mulyani dalam Seminar: High - Level Dialogue on Promoting Digital Financial Inclusion and Literacy for MSMEs di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Bali, Rabu (29/3).
-
Apa yang disampaikan Sri Mulyani tentang anggaran perlinsos Kemensos? 'Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, 2019—2024 periode yang sama Januari—Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos kecuali pada tahun 2023,' ucap Sri Mulyani di Mahkamah Konstitusi RI, Jumat (5/4).
-
Bagaimana BSI tingkatkan inklusi keuangan syariah? BSI siap untuk bersama meningkatkan awareness dan aktivasi layanan perbankan syariah di lingkungan kampus yang dibangun dalam satu ekosistem, sehingga keberadaan bank syariah dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh civitas di Kampus FEB-UI yang berjumlah lebih dari 6.000 orang, termasuk 397 orang dosen serta sekitar 314 orang karyawan,' ujarnya.
-
Kenapa orang terkaya di ASEAN berasal dari Indonesia? Namun tahukah Anda, orang terkaya di ASEAN justru berasal dari Indonesia, meskipun Singapura menduduki peringkat pertama sebagai negara terkaya di Asia Tenggara.
-
Siapa Menteri Keuangan pertama RI? Lalu, pada 2 September 1945, Soekarno menunjuk ekonom terkenal asal Surabaya, Dr. Samsi sebagai Menteri Keuangan kabinet presidensial pertama RI pada 19 Agustus 1945.
Sri Mulyani membeberkan, angka inklusi keuangan negara kawasan ASEAN terendah 3 persen dan tertingginya di level 70 persen. Namun secara rata-rata tingkatnya menjadi 41 persen.
"Rata-rata sebesar 41 persen tidak bermakna apa-apa karena besarnya kesenjangan indeks ini," ungkanya.
Kesenjangan ini pun terjadi saat pengembangan teknologi dan inovasi inklusi keuangan melalui layanan digital. Memang telah meningkatkan dan memperdalam sektor keuangan namun masih banyak tantangannya. Apalagi di saat yang sama, meningkatkan akses publik ke produk dan layanan finansial yang formal.
"Progres ini nampak menggembirakan, masih ada tantangan yang tersisa," kata dia.
Dia menambahkan kurangnya akses terhadap layanan finansial formal menunjukkan sebuah tantangan penting. Namun jika UMM bisa mencapai akses layanan finansial formal sendiri akan menjadi sebuah kisah kesuksesan bagi mereka. Mengingat UMKM ini memegang peran terpenting dalam aktivitas ekonomi, khususnya di Indonesia.
"Jadi, inklusi finansial bagi UMKM adalah salah satu dari agenda prioritas terpenting di ekonomi ASEAN, dan juga di Indonesia tentunya," kata dia mengakhiri.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Sektor keuangan digital ASEAN berada di ambang revolusi.
Baca Selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai menuju target tersebut bukan perkara gampang.
Baca Selengkapnya
Rosan juga menyoroti terkait inklusi keuangan di Indonesia yang telah mengalami perkembangan yang pesat.
Baca Selengkapnya
Sebanyak 29,2 juta pelaku UMKM saat ini belum memperoleh akses pembiayaan dari perbankan.
Baca Selengkapnya
Pada tahun 2023, tingkat inklusi keuangan di Indonesia tercatat sebesar 88,7 persen, atau lebih tinggi dari tahun 2022 yang sebesar 85,1 persen.
Baca Selengkapnya
Situasi global yang tidak berjalan baik saat ini sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang semakin merosot.
Baca Selengkapnya
Literasi pada sektor perasuransian hanya sebesar 31,7 persen dan inklusi sebesar 16,6 persen. Pencapaian ini masih jauh di bawah sektor perbankan.
Baca Selengkapnya
Indonesia berupaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani anggap kenaikan PPN menjadi 12 persen cenderung lebih rendah.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani mengakui, saat ini, masih terdapat kesenjangan infrastruktur di antara wilayah Indonesia.
Baca Selengkapnya
kontribusi ekonomi syariah terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional diperkirakan akan mencapai USD10 miliar setara Rp155,52 triliun atau 1,5 persen PDB nas
Baca Selengkapnya
Padahal, lanjut Jokowi, dukungan kredit perbankan amat diperlukan pelaku UMKM dalam menjalankan maupun mengembangkan skala bisnisnya.
Baca Selengkapnya