Terobosan Mendag Enggar jalankan 3 mandat Jokowi bidang perdagangan

Merdeka.com - Kementerian Perdagangan menyiapkan beberapa langkah terobosan untuk menjaga stabilitas harga domestik dan mendorong kinerja perdagangan internasional. Terobosan ini sekaligus menjadi pelaksanaan 3 mandat Presiden Joko Widodo yang disampaikan saat membuka rapat kerja pada 21 Februari lalu di Istana Kepresidenan, yaitu agar Kemendag membangun paradigma baru, menguatkan sinergi, dan memantapkan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

Salah satu terobosan Kemendag yang diputuskan dalam Rapat Kerja (Raker) adalah perlunya perubahan pola pikir seluruh insan perdagangan agar lebih profesional dan lebih melayani.

Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita mengatakan, pola pikir birokrat selama ini harus berubah menjadi lebih ramah terhadap bisnis (business friendly), dari agen pemerintahan menjadi agen bisnis, lebih berintegritas, dan percaya diri serta menjadi garda terdepan mengawal program ekonomi pemerintah.

"Sebagai pelaksanaan arahan Bapak Presiden, dalam bidang perdagangan dalam negeri, kami fokus pada pembangunan sistem informasi yang terhubung dari pusat ke daerah. Sementara dalam perdagangan internasional, usaha menembus pasar-pasar baru harus dibarengi dengan usaha menghasilkan perjanjian dagang internasional yang menguntungkan dan sejalan dengan kepentingan nasional kita," ucap Mendag Enggar dalam keterangannya kepada merdeka.com di Jakarta, Kamis (23/2).

Menurut Menteri Enggar, pihaknya akan terus berusaha menjawab tantangan dan dinamika dengan mengadopsi paradigma baru, cara berpiri baru atau mindset baru. "Tidak bisa lagi cara-cara lama digunakan untuk merespons situasi sekarang. Insan Perdagangan tidak boleh lagi pasif dan birokratis, tapi proaktif dan profesional. Ini kesepakatan kami yang akan kami jalanka dan kami awasi bersama," tegasnya.

Dari segi reformasi birokrasi, Kemendag melakukan terobosan dengan melakukan penandatanganan kontrak kinerja dengan para pejabat di lingkungan Kemendag, lengkap dengan target yang terukur, indikator kinerja yang transparan, dan kerangka waktu yang jelas.

Dalam bidang perdagangan domestik, Menteri Enggar mengatakan akan tetap fokus pada stabilitas harga bahan pokok. Pengendalian harga yang akan tercermin pada tingkat inflasi, sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, daya beli rumah tangga, dan daya saing usaha. Sebaliknya, inflasi yang tinggi akan membuat struktur biaya yang tidak kompetitif, menaikkan suku bunga perbankan, dan mengurangi kepercayaan investor.

"Untuk itu, Kemendag telah menyusun rencana aksi untuk memperkuat sinergi kebijakan perdagangan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dalam memperkuat peran Tim Pengendali Inflasi daerah (TPID) untuk mengendalikan inflasi dengan melakukan langkah-langkah konkret," katanya.

Selanjutnya menurut Menteri Enggar, kelancaran distribusi barang dan stabilitas harga bahan pokok juga harus didukung oleh pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat. Pada 2017, akan direvitalisasi pasar rakyat sebanyak 1.003 pasar dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Tugas Perbantuan. Inovasi dalam pembangunan pasar rakyat dengan desain standar yang sudah disiapkan, lengkap dengan Detail Engineering Design (DED) dan Standard Operating Procedure (SOP) untuk pengelola pasar.

Menurut Mendag, yang paling penting dalam pengendalian harga adalah membangun Sistem Informasi Perdagangan Dalam Negeri (SIPD) yang terhubung dari pusat ke daerah. Sistem informasi tersebut akan menyediakan data mengenai pasokan dan permintaan dan harga 29 komoditas pangan secara real time dari pusat pengendali di Kemendag hingga sentra-sentra produksi dan konsumsi di tingkat desa.

"Sistem informasi ini harus bisa memberikan kondisi stok dan harga barang secara riil dan proyeksi ke depan sehingga dapat menjadi alat akurat untuk menentukan kebijakan harga, termasuk penetapan Harga Patokan, serta waktu dan jadwal untuk impor."

Terobosan selanjutnya, Mendag akan memberi ruang partisipasi bagi Usaha Kecil Menengah (UKM). Kemendag mendorong terciptanya kemitraan perusahaan besar dan warung lokal, dimana perusahaan besar membantu branding warung lokal tradisional yang didukung pemerintah daerah dalam memastikan pasokan barang.

"Kemendag juga akan berdialog dengan pelaku usaha dan otoritas perbankan untuk mendorong ekspansi perbankan yang pro-UKM. Program ini penting untuk menjaga harmonisasi perdagangan antara pelaku bisnis besar dan pelaku ekonomi rakyat," kata Menteri Enggar.

Di saat sama, dalam menghadapi dinamika dan tantangan global, Kemendag juga mempunyai terobosan dalam mendorong ekspor. Salah satu caranya melakukan reposisi perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri agar dapat menjadi ujung tombak pemasaran produk Indonesia di dunia, dan mengurangi hambatan teknis perdagangan, dan memanfaatkan trade remedies bila perlu.

"Kita harus memastikan kepentingan nasional mendapat tempat semestinya dalam perjanjian-perjanjian perdagangan, baik bilateral, regional, maupun multirateral. Kami tetapkan target dua tahun harus selesai untuk perjanjian-perjanjian penting," ujarnya.

Perjanjian perdagangan yang ditargetkan selesai pada 2017 mencakup Indonesia-Australia CEPA, Indonesia-EFTA, General Review Indonesia-Japan EPA, review Indonesa-Pakistan PTA, Indonesia-Iran PTA, dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Indonesia juga akan melakukan kerja sama dan perjanjian serupa dengan mitra potensial lainnya.

Selain itu, Kemendag juga telah menyiapkan implementasi reorientasi dan reposisi peran perwakilan perdagangan, baik Atase Perdagangan (Atdag) maupun Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) agar lebih proaktif menjadi agen bisnis, serta meninjau lokasi dan perluasan wilayah kerja negara terakreditasi.

Strategi pengembangan perdagangan internasional juga member perhatian pada partisipasi UKM. Kemendag akan melakukan penguatan UKM orientasi ekspor melalui diklat ekspor, program pendampingan (coaching program), pemanfaatan ekonomi digital, dan customer service center (CSC).

Raker yang dilaksanakan selama tiga hari ini dihadiri pejabat Kemendag, perwakilan perdagangan Indonesia dari seluruh negara, dan kepala dinas yang membidangi dari seluruh Indonesia.

Untuk mencapai tujuan rapat kerja, seluruh peserta sepakat untuk meningkatkan sinergi melalui prinsip-prinsip Resilient (tangguh atau daya tahan sebagai bangsa), Inclusiveness (akses yang sama kepada seluruh pelaku usaha dalam kemudahan fasilitas dan akses pembiayaan), Connectivity (konektivitas yang lebih terintegrasi untuk membangun kerja sama, dan Equitable (prinsip pembangunan perdagangan yang lebih berpihak pada rakyat).

Empat prinsip itu disingkat RICE atau nasi, mengambil inspirasi dari nasi yang merupakan makanan pokok orang Indonesia. Empat prinsip itu diikat menjadi satu inti hasil raker, yaitu Sinergi Indonesia.

"Kami optimis dapat melaksanakan mandat Bapak Presiden dalam bidang stabilitas harga dan pasokan barang pokok, menjaga kinerja neraca perdagangan, dan membangun pasar rakyat sebagai instrumen pemerataan aktivitas ekonomi. Catatan penting kami adalah memperkuat sistem informasi dan sinergi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Di sisi internal, kami juga terus berbenah agar kementerian kami makin profesional dan makin melayani," tutupnya.