Terungkap, 5 alasan kengototan Presiden Jokowi bentuk holding BUMN

Merdeka.com - Pemerintah berencana membentuk enam holding atau induk perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Enam sektor yang akan di bentuk holding adalah sektor perumahan, minyak dan gas (migas), infrastruktur, perbankan, jasa keuangan, dan pangan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan sinergi dalam bentuk holding ini diperlukan untuk memperkuat investasi. "Tahun ini saya sudah targetkan harus ada 'holding-holding' paling tidak enam (perusahaan)," kata Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan pembentukan induk usaha ini bukan untuk menghilangkan BUMN. Bukan juga untuk melakukan privatisasi seluruh perusahaan BUMN.

"Ini berbeda. Tidak menghilangkan status BUMN pada perseroan yang menjadi anak perusahaan yang sahamnya diinbrengkan. Dan juga tidak menghilangkan atau mengurangi portofolio saham negara secara absolut. Ini tekanan ini perlu saya sampaikan supaya tidak keliru nanti," katanya.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengungkapkan Nantinya, pemerintah tetap menjadi pemilik holding dengan memiliki 100 persen sahamnya. Sementara, untuk anak usaha, Presiden Jokowi memerintahkan pemerintah tetap sebagai pemegang saham mayoritas.

"Dan yang ditekankan pula bahwa perusahaan yang menjadi anak dari holding company ini kepemilikannya tidak boleh kurang dari 51 persen sehingga kontrol negara tetap terjadi. Selain 51 persen dan juga tetap ada saham seri A sehingga kontrol negara tetap terjadi," jelasnya.

Lalu apa yang mendasari kengototan Presiden Jokowi untuk membangun holding BUMN ini? Berikut merdeka.com akan merangkumnya untuk pembaca.

Pembangunan tak lagi bergantung APBN

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengungkapkan tujuan dari pembentukan holding ialah memperkuat kapasitas pembangunan negara melalui perusahaan pelat merah. Nantinya, pemerintah menginginkan pembangunan tidak lagi bergantung pada dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)."Jadi kita bisa mendorong BUMN melakukan pembangunan di seluruh pelosok Indonesia tanpa mengganggu APBN. Penekanan yang pertama itu," ujarnya saat ditemui seusai rapat terbatas bersama Presiden Jokowi membahas pembentukan holding di Kantor Presiden, Jakarta.Menurutnya, holding akan memperkuat kapasitas BUMN untuk mencari pendanaan pembangunan. "Untuk itu harus juga punya kapasitas yang kuat untuk dapat mencari dana," ucapnya.

BUMN bisa menjadi perusahaan kelas dunia

Presiden Jokowi mengatakan peran BUMN sangat besar di Indonesia. Selain mengelola sumber daya alam, BUMN juga menjadi lokomotif penggerak roda perekonomian nasional. Untuk itu, kata Jokowi, pembentukan induk usaha holding ini harus segera diwujudkan.Dia menambahkan pembentukan holding BUMN ini justru ingin memperkuat BUMN. Sehingga BUMN bisa keluar kandang dan bisa menjadi perusahaan kelas dunia."Saya harapkan bahwa pengelolaan BUMN dijalankan berdasarkan paradigma yang menempatkan BUMN sebagai sebuah korporasi bisnis yang tentu saja hal ini sesuai dengan juga putusan yang diambil oleh MK. Dan juga jangan lagi BUMN kita ada intervensi-intervensi ke perusahaan BUMN sehingga kita sekali lagi dapat mengikuti perkembangan, dan BUMN kita bisa bersaing, berkompetisi di dalam skala global," pungkasnya.

Memperkuat permodalan BUMN

Menurut Presiden Jokowi, pembentukan holding diperlukan untuk memperkuat investasi dan memudahkan permodalan bagi BUMN. Dia meminta sejumlah perusahaan BUMN yang bergerak di sektor serupa dapat bersinergi untuk memperkuat modal, tidak bekerja sendiri-sendiri.Presiden juga menyarankan agar sejumlah bank pembangunan daerah dapat saling membantu. "DKI dengan kekuatan yang besar, Bank DKI, bisa membantu BPD-BPD yang lain kalau itu ada," ujar Jokowi.

Dana BUMN bisa tersalurkan ke sektor produktif

Presiden Jokowi mengatakan, dengan adanya holding, sejumlah dana yang berada di bank-bank BUMN bisa digerakkan ke sektor-sektor produktif atau riil. Dia berharap jika nantinya sejumlah bank itu bersinergi maka akan menggerakkan dana yang ada agar lebih produktif dan memberikan margin yang lebih besar kepada perusahaan dan juga kepada sektor riil masyarakat."Tidak bisa lagi (dana) kita taruh harus seperti itu dan hanya mengharapkan bunga yang tinggi. Menurut saya bukan pendidikan yang baik dan ini harus diubah," tegas Presiden.Presiden mengharapkan dengan demikian terjadi sinkronisasi antara kebijakan moneter dengan kebijakan sektor riil agar tepat sasaran.

Holding BUMN bisa seperti milik Singapura dan Malaysia

Presiden Joko Widodo telah menerima laporan dari Menteri BUMN, Rini Soemarno dan beberapa menteri lainnya soal usulan pembentukan holding BUMN. Langkah ini dinilai akan membuat BUMN menjadi lebih sehat, kuat, dan menghindarkan perusahaan pelat merah dari praktik yang sangat rentan untuk ditempeli kekuatan partai politik ataupun kekuatan politik tertentu.Sekretaris Kabinet, Pramono Anung menjelaskan, Presiden Jokowi memerintahkan agar proses pembentukan holding BUMN dilakukan secara hati-hati. Selain itu, pembentukan holding BUMN harus memperhatikan efektivitas, sinergi dan sekaligus juga diharapkan agar membuat BUMN menjadi lebih ramping dan gesit."Ada enam holding yang tadi disampaikan dan diminta Presiden dan Wapres untuk dikaji lebih mendalam. Dari enam usulan tersebut, secara rinci akan dijelaskan oleh kementerian terkait apabila sudah final. Prinsipnya, dalam jangka panjang akan menjadi kekuatan seperti Temasek di Singapura atau holding lain di negara lain, termasuk Malaysia," kata Pramono di Kantor Presiden, Jakarta.