Terungkap, Ini Kendala Pengembangan Bandara Nusawiru di Pangandaran

Merdeka.com - Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat, A. Kusworo menyebut bahwa ada beberapa kendala dalam pengembangan bandar udara (bandara) regional di Indonesia khususnya Bandara Nusawiru, Pangandaran, Jawa Barat.

Dia menyebut, kurangnya sinergitas antara Bandara Nusawiru dengan potensi ekonomi unggulan di Pangandaran terutama pada sektor pariwisata menjadi salah satu penyebab pengembangan bandara regional tidak berjalan maksimal.

Dia menyayangkan, bandara yang seharusnya menjadi pintu gerbang ke daerah dan dimanfaatkan untuk peningkatan ekonomi daerah malah menjadi dua elemen yang terkesan terpisah dan tidak menjadi satu kesatuan.

Padahal, jumlah rata-rata turis yang datang ke Pangandaran sekitar 2.700 per tahunnya. Maka jika dimanfaatkan dengan baik akan meningkatkan traffic pada Bandara Nusawiru.

"Nusawiru sebagai fasilitas transportasi belum dimanfaatkan untuk pengembang wisata. Harusnya transportasi melalui Nusawiru masuk dalam paket perjalanan wisata. Ini yang belum dibuat oleh biro perjalanan," ujarnya pada diskusi publik mengenai peran bandar udara regional dalam pembangunan di masa otonomi daerah di The Akmani Hotel, Selasa (18/10).

Kendala kedua adalah masalah regulasi yang saling tumpang tindih. Misalnya, pada Undang-Undang tentang penerbangan, menyebut bahwa daerah mempunyai kewenangan untuk mengelola bandaranya sendiri.

Namun, pada UU No. 32 Tahun 2021 urusan penerbangan menjadi urusan pusat dan daerah hanya terbatas pada mengurus penerbangan perintis. Dengan itu, kewenangan pemerintah daerah tidak terlalu jelas dan pengelolaan bandara juga terbatas.

"Ya jadi pendanaan Bandara Nusawiru enggak dapat slot untuk masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Keterangan anggaran khusus untuk pengelolaan bandara juga enggak ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)," lanjutnya.

Biaya Operasional Selama Ini

Kusworo menjelaskan, selama ini biaya operasional Nusawiru tidak tercantum dalam anggaran penerbangan. Tapi ditulis sebagai anggaran administrasi dan sarana dan prasarana. Dia menambahkan, ini juga mempengaruhi visi misi kepala daerah yang tidak memprioritas dana untuk Nusawiru karena ada keterbatasan kewenangan.

Masalah selanjutnya yakni kemampuan fiskal daerah yang terbatas. Prioritas pembangunan daerah, pastinya cenderung dilakukan sesuai pada ketentuan yang ditetapkan. Namun, karena dana pengelolaan untuk Nusawiru tidak tertera, sehingga anggaran yang didapat juga terbatas.

Apalagi ditambah dengan jumlah APBD yang memang tidak sebesar APBN, jelas membuat alokasi pendanaan juga jauh lebih kecil. Terakhir, kendala akibat kurangnya sumber daya daerah. Oleh karena itu, daerah sangat membutuhkan kolaborasi dengan lintas lembaga maupun swasta untuk bisa mempercepat pengembangan pengelolaan bandara.

"Jadi memang sangat dibutuhkan kolaborasi dan sinergitas semua untuk mengatasi masalah yang ada ini," tutupnya.

Reporter Magang: Hana Tiara Hanifah