Terungkap, Ini Penyebab Maraknya PHK Karyawan di Sektor Tekstil

Merdeka.com - Gelapnya ekonomi global tahun depan sudah mulai dirasakan pada bisnis ekspor. Melemahnya ekonomi beberapa negara telah berdampak pada kinerja sektor manufaktur yang menjual produknya keluar negeri. Akibatnya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi di industri padat karya seperti tekstil.

Analis Kebijakan Ahli Madya, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan, Rahadian Zulfadin mengatakan, saat ini pemerintah masih melakukan pengkajian terkait hal yang perlu ditindaklanjuti.

"Dalam 3 minggu terakhir memang intens sekali pembahasan di internal Kementerian Keuangan terkait dengan kita diminta untuk melihat sebenarnya apa yang terjadi di industri tekstil dan produk tekstil. Tapi memang kita masih melihat data dengan lebih detail," kata Rahadian dalam diskusi INDEF: Efek Resesi Global terhadap Ekonomi Politik Indonesia 2023 di ITS Tower, Jakarta Selatan, Rabu (14/12).

Sejauh ini kajian yang dilakukan Kementerian Keuangan melihat gelombang PHK yang terjadi saat ini karena adanya relokasi pabrik dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Selain itu, memang ada pelemahan permintaan produk Indonesia dari luar negeri sejak awal pandemi. "Nah sekarang diperparah dengan permintaan dari luar negeri yang semakin melemah," kata dia.

Sehingga, saat ini pemerintah sedang mempertimbangkan insentif yang tepat untuk diberikan kepada industri ini. "Kita masih lihat ini insentifnya akan seperti apa. Saya juga tidak bisa sampaikan sebelum diputuskan," kata dia.

Dia memperkirakan, jika ada insentif, Rahadian menyebut hal tersebut akan langsung diberikan kepada pegawai yang mengalami PHK, baik di sektor tekstil maupun non tekstil. Dia memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan selalu siap sedia memberikan bantuan.

Proses Identifikasi

Dalam proses identifikasi, pemerintah akan benar-benar meninjau terkait kondisi sesungguhnya terjadi di sektor tersebut. Kemudian akan ditinjau juga dampak dan kaitannya terhadap sektor lain dan juga perkembangan ketenagakerjaan secara keseluruhan.

"Jadi kita harus memperhitungkan mana yang paling diprioritaskan. Biasanya prioritas yang fundamental adalah pada sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Untuk itu kebijakan yang dikeluarkan untuk sektor tertentu harus dilihat dulu," kata dia.

Hanya saja dia menekankan, pemerintah tidak bisa hanya melindungi sektor tertentu saja. Rahadian menegaskan, pemerintah harus memperhitungkan dampak secara luas dari adanya PHK di sektor tekstil.

"Balik ke prinsip sebenarnya kan amanah konstitusi melindungi segenap bangsa. Indonesia jadi kita enggak bisa melindungi sektor tertentu jadi kita harus lihat, pertimbangkan," pungkasnya.